Harakatuna.com. London — Pemerintah Inggris akhirnya mengonfirmasi bahwa sejumlah kecil anggota Angkatan Bersenjata Inggris telah menjalani pelatihan militer di Israel sejak pecahnya operasi militer besar-besaran terhadap Jalur Gaza pada Oktober 2023. Informasi ini disampaikan seiring meningkatnya sorotan global terhadap kerja sama pertahanan kedua negara di tengah tuduhan pelanggaran hukum humaniter internasional.
Dalam jawaban resmi kepada parlemen, Wakil Menteri untuk Urusan Veteran, Al Carns, menyatakan bahwa “kurang dari lima personel” Inggris mengikuti program pendidikan staf militer di Israel selama periode konflik tersebut. Pernyataan itu disampaikan pada 26 November 2025 sebagai jawaban atas pertanyaan anggota parlemen Zarah Sultana.
“Kehadiran personel Inggris di Israel merupakan bagian dari kerja sama pendidikan militer yang telah berlangsung lama,” ujar Carns dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada parlemen. Ia menegaskan bahwa jumlahnya sangat terbatas dan tidak terkait langsung dengan operasi tempur di Gaza.
Konfirmasi itu memicu respons keras dari sejumlah pensiunan perwira Angkatan Bersenjata Inggris. Salah satunya, Mayor Jenderal (Purn.) Charlie Herbert, yang menilai hubungan pertahanan dengan Israel saat ini kontraproduktif dan berpotensi merusak reputasi militer Inggris.
“Dengan adanya tuduhan kuat terkait kejahatan perang oleh kepemimpinan militer Israel, sulit membenarkan bentuk kerja sama apa pun, termasuk pelatihan,” ujar Herbert. Ia menilai langkah tersebut dapat menyeret Inggris ke dalam kontroversi moral dan hukum.
Di sisi lain, laporan investigatif menunjukkan bahwa kerja sama kedua negara bukan hanya bersifat satu arah. Sebelumnya, perwira Israel sempat mengikuti program di Royal College of Defence Studies (RCDS) di London. Namun, sejak September 2025, lembaga pendidikan pertahanan elit Inggris itu menghentikan partisipasi perwira Israel sebagai bentuk respons terhadap eskalasi militer yang terjadi di Gaza.
Sementara itu, insiden kekerasan yang terus berlangsung di Gaza menjadi latar belakang utama meningkatnya kritik publik. Organisasi internasional dan media global melaporkan dugaan pelanggaran berat hukum perang yang dilakukan selama operasi tersebut. Uni Eropa, PBB, dan sejumlah pemerintah asing menyoroti tingginya jumlah korban sipil serta kerusakan infrastruktur vital. Sejumlah laporan juga menggambarkan kesaksian tentara Israel yang mengaku menyaksikan atau terlibat dalam tindakan yang berpotensi melanggar hukum internasional.
Kelompok-kelompok HAM di Inggris menilai bahwa keterlibatan personel Inggris — meskipun hanya dalam pelatihan — dapat menimbulkan pertanyaan serius mengenai posisi pemerintah Inggris terhadap operasi militer Israel yang kontroversial.
“Inggris harus mengambil langkah yang jelas untuk memastikan tidak ada bentuk keterlibatan yang dapat diartikan sebagai dukungan terhadap tindakan yang sedang diselidiki secara internasional,” demikian pernyataan salah satu organisasi HAM, merespons konfirmasi pemerintah.
Pengungkapan ini menempatkan hubungan pertahanan Inggris–Israel di bawah pengawasan ketat, terutama terkait implikasi etika dan hukum internasional. Tekanan publik dan parlemen diperkirakan meningkat dalam beberapa pekan ke depan, menuntut pemerintah menjelaskan kembali batas-batas kerja sama militer kedua negara di tengah konflik Gaza yang masih berlangsung.
Leave a Comment