Harakatuna.com. Gaza – Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) kembali menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan gencatan senjata terbaru yang disepakati bersama faksi-faksi perlawanan Palestina pada 18 Agustus 2025 lalu. Dalam pernyataan resmi pada Senin (8/9), Hamas menekankan keterbukaan terhadap berbagai inisiatif untuk memastikan perdamaian yang berkelanjutan di Jalur Gaza.
“Kami tetap terbuka terhadap ide, saran, dan rekomendasi yang dapat menjamin gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan penuh pasukan pendudukan, masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta pertukaran tahanan yang adil melalui negosiasi serius dengan perantara,” tegas Hamas.
Namun, Hamas menuding Israel justru terus menghalangi tercapainya kesepakatan dengan melanjutkan agresinya di Gaza. Padahal, menurut mereka, Hamas telah menunjukkan fleksibilitas dalam perundingan dan masih menunggu jawaban resmi dari Israel atas usulan yang diajukan para mediator.
“Hamas telah berusaha fleksibel, tetapi pihak pendudukan hingga kini belum memberikan respons yang jelas,” tambah pernyataan tersebut.
Selain itu, Hamas juga menyatakan kesiapan untuk membentuk pemerintahan teknokratik nasional independen yang bertanggung jawab mengelola seluruh sektor di Gaza. “Kami siap menyambut pembentukan pemerintahan teknokratik independen demi kepentingan rakyat kami,” ungkap Hamas.
Di sisi lain, situasi semakin memanas setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk tetap mengokupasi Kota Gaza meski Hamas sudah menyetujui proposal mediator. Keputusan ini dianggap Hamas sebagai bukti nyata keengganan Israel menghentikan kekerasan.
Sementara itu, tokoh oposisi Israel, Yair Lapid, melontarkan kritik keras terhadap langkah pemerintah Netanyahu. Menurutnya, situasi sandera semakin memburuk karena manipulasi politik pemerintah. “Netanyahu memanipulasi keadaan sementara para sandera sekarat,” kata Lapid.
Lapid juga menolak bergabung dengan pemerintahan darurat seperti yang diusulkan Benny Gantz. Namun, ia menawarkan dukungan politik dari luar pemerintahan apabila langkah tersebut dapat mempercepat kesepakatan pembebasan tawanan. “Kami tidak akan masuk ke pemerintahan darurat, tetapi oposisi siap memberi jaring pengaman eksternal bila itu membantu membebaskan para sandera,” ujarnya.
Leave a Comment