Harakatuna.com. Kupang -Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTT menargetkan Provinsi NTT akan bebas terorisme dan potensi radikalisme sebelum tahun 2024.
Yohanes Oktovianus selaku Ketua FKTP NTT, Sabtu (15/4/2023) menegaskan tahun ini pergerakan terorisme dan potensi radikalisme akan ditekan hingga bersih.
Ia mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menguak naiknya potensi radikalisme di NTT dari 2020–2022.
Hasil riset tersebut akan menjadi dasar penumpasan gerakan terorisme dan radikalisme di NTT.
Menurutnya, berkembangnya radikalisme di Indonesia bagian tengah mulai ditekan signifikan terutama di masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
Ia menilai isu radikalisme dan terorisme sebelumnya kurang menjadi sorotan.
“Memang ada dan kita selesaikan. Tahun depan tidak ada lagi. Tahun depan harus turun dan kita buka borok itu dan kita sembuhkan,” ujarnya.
BNPT sebelumnya mengeluarkan data Indeks Potensi Radikalisme di NTT mencapai 5,4 persen di 2022 atau naik dari 4,5 di tahun 2020. Namun begitu tingkat radikalisme di NTT ini masih termasuk 5 provinsi terendah.
Penggunaan media sosial menyebar konten sesat seperti WhatsApp adalah paling tinggi di NTT yaitu sebesar 78 persen. Setelahnya diikuti Facebook 65,0 persen, YouTube 19,0 persen, Twitter 16,0 persen, Instagram 8,0 persen.
Menurut Oktovianus, data dari BNPT ini juga merangkum pula gerakan radikalisme yang telah berhasil diredam beberapa tahun belakangan.
Ia menyebut gerakan radikalisme terutama di Labuan Bajo telah dicegah sebelum meluas di NTT. Memang setelah kasus tersebut diekspos maka menjadi pertimbangan atau penilaian bagi NTT untuk lebih waspada.
Ia juga mencontohkan aliran Yehova yang juga sempat masuk ke Kota Kupang beberapa waktu lalu dan menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Ini yang memicu kenaikan nilai radikalisme,” kata dia melalui sambungan telepon saat itu.
Masyarakat juga perlu mengetahui bahwa pihak intelejen dan kepolisian selalu mengawasi secara senyap pergerakan aliran kepercayaan yang berbahaya di NTT.
Riset yang dilakukan BNPT dibenarkannya dan telah berkoordinasi dengan tim riset FKPT maupun stakeholder lainnya di wilayah NTT, data yang ada ini juga menunjukkan bahwa semua potensi radikalisme ini selalu dipantau oleh pemerintah.
Informasi yang telah ada ini pun memang untuk perlu diketahui publik bukannya didiamkan lalu seperti fenomena gunung es agar lebih bisa diantisipasi.
“Jangan sampai jadi borok. Diam-diam, tau-tau sudah meledak,” kata Oktovianus yang juga adalah Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, Politik (Kesbangpol) NTT.
Kerukunan umat beragama adalah satu-satunya instrumen yang perlu ditingkatkan, sebut dia, sekalipun di NTT sebagai daerah paling toleran di Indonesia.
Sementara pihak berwenang sendiri selalu bergerak senyap di lapangan untuk meredam berkembangnya potensi-potensi radikalisme di NTT.
“Sudah banyak yang kita selesaikan. Contohnya di Manggarai, Ruteng, sudah diselesaikan. Nantinya jadi bahan pembicaraan atau disebut ada potensi tapi yang terpenting itu terselesaikan,” ungkapnya.
Leave a Comment