Harakatuna.com – Bubarnya Jama’ah Islamiyah (JI) menuai banyak respons, baik secara positif maupun yang masih menaruh was-was. Bagi beberapa orang mungkin ini sedikit melegakan, tapi bagi yang lain ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Saya tentu memposisikan diri sebagai yang khawatir. Ada PR yang sepertinya akan lebih melelahkan bagi pemerintah, juga termasuk kita semua.
Tentu, kita tidak lantas senaif dan selugu itu menganggap bahwa bubarnya JI adalah berhenti totalnya mereka dalam menjalankan visi-misinya untuk mendirikan Negara Islam di kawasan Asia Tenggara. Juga, mereka tentu tidak senaif dan selugu itu sungguh-sungguh mematikan “kobaran api” yang sudah lama dinyalakan untuk membakar semangat para militan mereka—yang biasa dilakukan secara provokatif.
Saya adalah penikmat film aksi. Dan, yang namanya film aksi, skenario jalannya film pastilah tidak dibuat linier. Umpamanya, ketika sang tokoh antagonis kalah atau sebatas menyerah, lantas masalah dianggap selesai. Tidak demikian. Skenario film pastilah dibuat sangat siklikal guna menciptakan nuansa-nuansa tak terduga. Sekalipun tokoh protagonis dalam film itu menang, tentulah sang antagonis mustahil tidak lagi mencoba mengimajinasikan strategi baru. Ada banyak plot twist yang bisa saja terjadi di luar prediksi analitik kita.
Dan, jangan lupa, film itu dibuat sebagai refleksi dari cerita hidup kita. Pun sebaliknya, kita bisa menskenariokan hidup kita melalui film. Jadi, maksud saya, mari coba kita pahami bubarnya JI ini sebagaimana kita biasa menikmati sebuah film aksi di hari akhir pekan. Tentulah ada banyak contoh film untuk ini, misalnya film Alif Lam Mim (2015). Film yang mengisahkan tentang meledaknya bom di kafe Jakarta, di mana di akhir film tersebut ada salah satu scene yang menunjukkan senyum cerdik dan licik dari salah seorang—yang saya duga—adalah otak dari meledaknya bom di film itu.
Tentu, dalam hal ini, saya tidak sedang bersuuzan tentang keputusan JI membubarkan diri. Ada rentang jarak definitif antara bersikap suuzan dengan waspada. Bersikap waspada adalah cara pertama kita untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Sehingga menaruh kecurigaan yang berdasar, jangan sampai tidak kita lakukan. Toh, kata Descartes demi mendapatkan kejelasan fondasional terhadap substansi masalah, “kecurigaan metodis” perlu kita lakukan untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang clear and distinct.
Kompromi JI: Waspada Manuver Ideologis
Enam poin kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan JI dalam deklarasi pembubarannya itu, pertama-tama patut kita apresiasi, untuk selanjutnya kita kritisi, awasi dan kawal bersama.
Dalam indepth reporting yang dimuat oleh BBC (8/6), memberikan keterangan tentang alasan-alasan mengapa militan JI tiba-tiba memilih untuk membubarkan organisasinya. Ada nuansa untuk mendapatkan simpati dari para pembaca ketika saya mencoba pelan-pelan membaca artikel tersebut. Tentang “keluarga”, misalnya, yang dijadikan sebagai alasan mereka berhenti. Jelas, bagi kita semua, jika “keluarga” dijadikan alasan, kita tidak mungkin dengan tega hati enggan menaruh simpati, bukan?
Dalam dua pilihan yang mesti diputuskan JI antara memilih: eliminasi atau kompromi. Tentulah, kompromi yang dipilih. Karena itu, manuvernya yang hendak memutuskan masuk bergerilya dalam ranah pendidikan juga mesti patut kita kawal—dan waspadai. Sebuah gerakan apa pun bentuknya, apalagi yang bersifat ‘militan’, pastilah memiliki basis ideologis untuk memberikan landasan teoretis dalam menjalankan gerakannya. Dan, kita semua tahu, basis ideologis tidaklah mungkin dimatikan.
Betapapun mereka berkenan memasukkan kurikulum sebagaimana yang biasa diberikan dalam kultur pendidikan NKRI, juga dalam ungkapan komitmennya untuk ikut andil menjaga keutuhan NKRI. Bukan tidak mungkin, dengan kompromi ini, mereka justru lebih dapat membangun basis ideologis yang lebih melebar dan luas. Inilah yang saya sebut di atas sebagai PR yang akan lebih melelahkan. Kita harus mengawal aktivitas pendidikan yang dijalankannya secara jauh lebih ekstra.
Saya ingin mengutip pernyataan dari Zaki Mubarak, pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam indepth reporting oleh BBC (8/6) pula, bahwa selama satu dekade terakhir, JI dalam aksinya kerap menggunakan taktik “merusak sistem dari dalam”. Mereka yang dipenjara, misalnya, menurut Zaki, juga aktif terlibat dalam program deradikalisasi, yang disebutnya hanyalah upaya agar mereka mendapat ‘diskon hukuman, cepat bebas, dan kemudian bergerak lagi’. Bahkan, Zaki melihat perubahan yang dilakukan JI hanya pada luarnya saja, bukan pada visi-misinya.
Stanislaus Riyanta, misalnya, sebagai dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, juga memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, bisa saja ada anggota JI yang tidak sepakat dengan keputusan para elite organisasi yang memutuskan bubar tersebut, sehingga ada kemungkinan untuk mereka yang tidak sepakat itu kemudian memutuskan berkumpul membentuk grup baru atau melancarkan aksi sendiri-sendiri.
PR Baru Pendidikan NKRI dalam Manuver JI
Memang, kelompok-kelompok saudara lain JI, seperti HTI, FPI, JAT, dan JAD juga sudah dibubarkan pemerintah oleh karena ketidakmauan mereka mengakui Pancasila sebagai dasar negara NKRI, tidak lantas membuat mereka berhenti bergerilya. Adanya berita penangkapan terduga teroris di berbagai daerah yang masih saja terjadi, menunjukkan bahwa dalam masalah demikian, sel-sel intoleransi, radikalisme dan terorisme masih terus tumbuh seiring penyebaran paham anti NKRI yang bergerak secara senyap.
Himbauan-himbauan dari Gus Wal sebagai Ketua PNIB yang masih saja terus ia lakukan juga menunjukkan hal yang sama. Bahwa bahaya laten terkait intoleransi dan bahaya radikalisme masih menghantui kenyamanan hidup di NKRI. Apa yang Gus Wal khawatirkan terkait sekolah Wahabisme yang dibangun di Jombang seluas 70 sampai 90 hektar, juga menjadi bentuk antisipasi kita ketika memahami manuver JI yang hendak berkompromi dalam dunia pendidikan Indonesia.
Kekhawatiran Gus Wal tersebut mengakar ketika para da’i provokator justru mendapat akses secara bebas berdakwah menyuarakan dan mengkampanyekan indoktrinasi khilafah untuk melakukan kudeta, intoleransi di tempat-tempat ibadah dan rumah doa. Hal ini, menurutnya, bisa menjadi ajang adu domba dalam kehidupan masyarakat untuk kemudian menciptakan bahaya yang lebih besar.
Karena itu, masyarakat masih harus terus diberikan penjelasan tentang bahaya laten virus khilafah, Wahabi, radikalisme, terorisme, dan politik identitas yang selama ini hanya dianggap riuh di media sosial. Padahal sebenarnya sudah menjalar ke pelosok daerah dengan masif di seluruh penjuru negeri. Mereka sering kali berkamuflase, memanfaatkan keadaan, dan menggunakan taktik halus.
Kita mesti terus memaknai secara cerdas dan kontekstual terkait himbauan-himbauan yang disampaikan oleh Gus Wal tentang bahaya laten tersebut. Ia mengatakan, “virus Wahabi dan khilafah yang ingin mengganti sistem dan mendirikan negara Islam di Indonesia didanai pihak luar yang menginginkan perang saudara di negeri kita. Mereka mengatasnamakan agama untuk mendegradasi tradisi dan budaya masyarakat,” dikutip dalam Kabar Nusa (13/6).
Dalam kekhawatiran ini, kita harus merefleksikan pula perkataan Gus Wal itu, bahwa manuver JI yang hendak mengkomitmenkan arah geraknya dengan masuk ke dalam ranah pendidikan di Indonesia melalui pesantren-pesantrennya bisa saja membawa dampak tidak baik bagi kelangsungan ideologi dan pendidikan di NKRI, dengan semakin terdegradasinya tradisi dan budaya masyarakat.
Seperti kata Gus Wal, kita mesti mengolaborasikan antara nasionalisme, agama, dan budaya (NASAB) dalam napas pendidikan NKRI. Karena, JI tentu saja akan lebih mendominankan “doktrin” Islam dalam nuansa pendidikannya, yang bisa jadi akan menciptakan kerugian besar pada kelestarian tradisi dan budaya masyarakat kita.
Leave a Comment