Harakatuna.com. Solo – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menekankan pentingnya pemantauan kolektif terhadap mitra deradikalisasi sebagai upaya strategis mencegah mereka kembali terlibat dalam aksi terorisme maupun penyebaran paham radikal.
Penegasan ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigadir Jenderal Polisi Wawan Ridwan, dalam kegiatan “Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah dalam Penanggulangan Terorisme” yang digelar di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (28/5).
“Ini menjadi salah satu tantangan dalam dinamika terorisme saat ini, yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh aparatur di daerah,” ujar Brigjen Pol. Wawan Ridwan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (2/6).
Menurutnya, mitra deradikalisasi—yakni individu yang telah menjalani proses deradikalisasi seperti mantan narapidana terorisme atau orang yang pernah terpapar paham radikal—perlu mendapatkan pendampingan dan pengawasan bersama ketika kembali ke masyarakat.
“Mereka harus menemukan jati diri baru agar tidak mudah direkrut kembali oleh jaringan teroris dengan berbagai cara baru yang terus berevolusi,” jelasnya.
Wawan menambahkan, pola dan jaringan terorisme terus mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi dan zaman, sehingga aparatur pemerintah perlu meningkatkan sinergi dalam menangani ancaman tersebut.
“Modus operandi kelompok teror berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, penanggulangan tidak bisa hanya menjadi tugas BNPT semata, tetapi harus menjadi upaya bersama seluruh aparatur negara,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polresta Surakarta, Komisaris Polisi Arlianto Adhy Prabowo, menyambut baik inisiatif BNPT. Ia mengusulkan pembentukan satu desk koordinasi yang dikendalikan langsung oleh BNPT untuk wilayah Solo Raya.
“Langkah awal yang bisa dilakukan adalah membentuk desk koordinasi. BNPT dapat mengkoordinasikan semua unsur aparat yang ada di Solo Raya,” ujar Kompol Arlianto.
Ia menilai bahwa pembentukan desk tersebut akan mempermudah penetapan target dan arah strategis dalam upaya mencegah penyebaran ideologi kekerasan, termasuk mengkategorikan mitra deradikalisasi berdasarkan tingkat risiko.
“Misalnya, dari kategori merah bisa diturunkan menjadi kuning dalam periode tertentu. Itu menandakan adanya progres dalam proses deradikalisasi,” tambahnya.
Kegiatan koordinasi tersebut dihadiri oleh sekitar 40 perwakilan aparatur dari berbagai lembaga di wilayah Solo Raya. Mereka berasal dari unsur Polri, TNI, Pemerintah Kota Surakarta, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), hingga Kementerian Agama.
Leave a Comment