Harakatuna.com. Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmennya untuk memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas nasional sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono, dalam forum diskusi bersama Komisi III DPR RI yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, pada Rabu (24/6).
Dalam diskusi yang turut dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi III DPR RI, seperti Rudi Kabunang, Bambang Soesatyo (Bamsoet), dan Ari Sumarto Taslim, Bangbang menyampaikan pandangan bahwa keamanan nasional merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
“Saya yakin BNPT bisa menjadi lembaga yang berkontribusi besar terhadap tercapainya Indonesia Emas 2045. Keamanan yang stabil adalah fondasi dari semua pencapaian pembangunan,” ujar Bangbang di hadapan anggota dewan.
Menurut Bangbang, dalam konteks global yang semakin kompleks, tantangan terhadap keamanan dalam negeri semakin beragam, mulai dari ancaman radikalisme berbasis ideologi, kejahatan siber, hingga infiltrasi paham ekstremisme ke dalam ruang publik, terutama melalui media sosial.
BNPT, katanya, memiliki mandat strategis sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Selain fungsi penindakan, BNPT juga berperan dalam pencegahan jangka panjang melalui pendidikan kebangsaan, deradikalisasi, serta penguatan koordinasi antarinstansi.
“BNPT memegang peran kunci, tidak hanya dalam aspek penindakan, tetapi juga pencegahan dan pemulihan. Koordinasi lintas sektor adalah kekuatan utama kami dalam menghalau potensi ancaman sejak dini,” jelasnya.
Anggota Komisi III DPR RI, Ari Sumarto Taslim, turut memberikan pandangan dalam diskusi tersebut. Ia menekankan bahwa ancaman terorisme tidak boleh dipandang semata-mata sebagai aksi kekerasan, melainkan juga sebagai faktor yang berpotensi merusak citra Indonesia di mata dunia internasional.
“Terorisme bisa menghancurkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia, terutama dalam sektor ekonomi, investasi, dan pariwisata. Maka dari itu, strategi pencegahan harus menjadi prioritas,” ujar Ari.
Program Prioritas BNPT
Sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat ketahanan nasional, Bangbang Surono mengungkapkan bahwa BNPT telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang dirancang untuk menjawab tantangan terorisme yang semakin kompleks. Program tersebut mencakup:
- Pra-audit standar minimum pengamanan nasional – untuk memastikan setiap lembaga, instansi, dan fasilitas publik memiliki sistem pengamanan yang sesuai dengan standar risiko yang berlaku.
- Evaluasi sistem pengamanan lingkungan dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) – dalam rangka mencegah potensi sabotase terhadap infrastruktur strategis negara.
- Penguatan koordinasi intelijen antara pusat dan daerah – guna meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap potensi ancaman dan mempercepat respons terhadap situasi darurat.
“Stabilitas nasional hanya bisa dicapai bila kita mampu mengelola keamanan secara efektif dan adaptif terhadap dinamika zaman. Terorisme terus bertransformasi, dan kita tidak bisa bekerja dengan cara lama untuk menghadapi ancaman baru,” tegas Bangbang.
Diskusi ini juga menjadi forum untuk mempererat sinergi antara BNPT dan legislatif, khususnya Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Para anggota dewan sepakat bahwa upaya penanggulangan terorisme harus dilandasi oleh kebijakan yang kuat, anggaran yang memadai, serta dukungan masyarakat.
Dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan seluruh elemen bangsa, BNPT berharap dapat menciptakan ekosistem keamanan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian dari jalan menuju Indonesia Emas 2045, sebuah visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaulat pada usia 100 tahun kemerdekaannya.
Leave a Comment