BNPT Gandeng APH Perkuat Daya Tangkal Masyarakat terhadap Radikalisme di Sumut

Ahmad Fairozi, M.Hum.

12/09/2025

2
Min Read

On This Post

Harakatuna.com. Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya membangun kewaspadaan dan meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap ancaman ideologi kekerasan, khususnya di wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Faizal Thayeb, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum bertajuk “Menggali Motif Akar Radikalisme di Indonesia” yang digelar pada Kamis (11/9).

“Kita tidak boleh lengah, karena potensi kegiatan yang mengarah pada terorisme masih tetap ada. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memperkuat daya tangkal masyarakat di Sumatera Utara,” tegas Faizal dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (12/9).

Faizal juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antar lembaga dalam merespons potensi ancaman, baik melalui penegakan hukum maupun edukasi kepada masyarakat. Senada dengan itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. JM Muslimin, Ph.D, menilai bahwa dialog seperti ini menjadi sarana penting dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap ideologi yang benar.

“Dialog hari ini adalah jalan damai yang kita tempuh bersama. Dengan cara ini, kita bisa menyampaikan pemahaman yang benar kepada masyarakat secara lebih luas,” ujar Prof. Muslimin.

Sementara itu, perwakilan APH, Muhammad Siddiq, menilai kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memperkaya wawasan para penegak hukum terkait motif dan akar ideologi kekerasan. Ia menyatakan akan menindaklanjuti hasil diskusi dengan menyosialisasikan informasi yang diperoleh kepada masyarakat. “Informasi yang kami peroleh akan menjadi bahan penting dalam menyusun strategi perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat,” jelas Siddiq.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain perwakilan Kementerian Agama RI, Densus 88 Anti Teror Polri, Badan Kesbangpol, Dinas Pendidikan, civitas akademika, serta sejumlah organisasi keagamaan. Kehadiran berbagai unsur ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia, khususnya di wilayah Sumut.

Leave a Comment

Related Post