Harakatuna.com Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan audiensi resmi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung di Ruang Rapat Besar Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Kamis (19/5). Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di wilayah ibu kota.
Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, S.I.K., M.H., dalam paparannya menyampaikan tugas, fungsi, serta program-program prioritas BNPT yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025–2029. Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung strategi nasional penanggulangan ekstremisme.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap aksi terorisme. Hal ini telah diintegrasikan ke dalam RPJMN melalui empat kegiatan prioritas dan dua Program Prioritas Nasional BNPT,” ujar Eddy.
Ia menjelaskan bahwa empat kegiatan prioritas tersebut mencakup: koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan, penguatan kontra radikalisasi, penguatan program deradikalisasi, serta penguatan pusat analisis dan pengendalian krisis. Sementara dua Program Prioritas Nasional BNPT yang tengah dijalankan adalah Kesiapsiagaan Nasional dan Deradikalisasi Luar Lapas.
Eddy menekankan bahwa sinergi dan kerja sama antar pemangku kepentingan, termasuk dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan program pencegahan. Ia juga mendorong partisipasi aktif Pemprov DKI dalam implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Fase Kedua serta penerapannya di tingkat daerah melalui RAD PE.
“Strategi penanggulangan sudah cukup baik. Ke depan, yang dibutuhkan adalah semangat kolaboratif yang didasari pada keikhlasan untuk bekerja bersama mencegah terorisme,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, H. Rano Karno, S.IP., menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah BNPT. Ia menyatakan bahwa Pemprov DKI siap berkolaborasi dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah terhadap ancaman terorisme.
“Semoga pertemuan hari ini menjadi langkah awal dari kerja sama yang berkelanjutan antara BNPT dan Pemprov DKI Jakarta,” kata Rano.
Ia menambahkan bahwa Jakarta saat ini sedang diarahkan menjadi kota global yang kompetitif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya. Visi ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025–2029, yang menurutnya sejalan dengan semangat pencegahan terorisme.
“Apa pun yang bisa kita kerjakan bersama BNPT akan segera ditindaklanjuti melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta,” pungkasnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak awal sinergi konkret antara BNPT dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjaga keamanan dan ketahanan nasional dari ancaman ekstremisme dan terorisme.
Leave a Comment