Harakatuna.com. Jakarta – Dunia internasional saat ini dinilai menghadapi ancaman ganda di tengah proses pemulihan pascapandemi yang belum sepenuhnya tuntas. Selain eskalasi geopolitik yang semakin meruncing, tekanan ekonomi global juga kian membebani banyak negara. Di balik situasi tersebut, muncul ancaman laten berupa kebangkitan kembali radikalisme global.
Anggota Kelompok Ahli pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Irjen Pol (Purn) Hamidin, mengatakan kelompok radikal mulai memanfaatkan ketidakstabilan global untuk melakukan konsolidasi dan memperluas pengaruhnya.
“Kelompok radikal sangat oportunis. Mereka piawai mengubah konflik geopolitik menjadi konflik identitas. Isu politik diterjemahkan menjadi persoalan agama, lalu dibungkus dengan retorika moralitas dan keadilan semu,” ujar Hamidin dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3).
Geopolitik sebagai “Generator Narasi”
Menurut Hamidin, ketegangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Iran tidak sekadar konflik diplomatik, melainkan juga berfungsi sebagai “generator narasi” bagi kelompok ekstremis untuk memproduksi propaganda perlawanan secara masif.
Ia menilai ketika perhatian global terfokus pada konflik terbuka antarnegara, ruang abu-abu keamanan justru melebar dan dimanfaatkan oleh sel-sel tidur untuk kembali aktif. Terlebih, pola operasi kini telah bergeser ke ruang digital.
“Rekrutmen, indoktrinasi, hingga koordinasi dapat berlangsung tanpa batas teritorial. Hibernasi bukan berarti mati; ia hanya jeda taktis untuk beradaptasi,” tegasnya.
Krisis Ekonomi dan Kerentanan Sosial
Selain faktor geopolitik, Hamidin menyoroti krisis ekonomi global yang memperlebar ketimpangan sosial dan memicu frustrasi kolektif di berbagai lapisan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan kerentanan individu terhadap narasi ideologi radikal yang menjanjikan keadilan instan dan solidaritas semu.
Ia menjelaskan bahwa terorisme modern kini semakin adaptif dan tidak lagi semata-mata berbentuk gerakan bersenjata. Fenomena tersebut kerap berkelindan dengan krisis identitas dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Di sejumlah negara, menguatnya sentimen Islamofobia dan antisemitisme juga dinilai memperparah polarisasi sosial.
Menghadapi kompleksitas ancaman tersebut, Hamidin menyebut Indonesia memiliki pendekatan yang telah diakui secara internasional, yakni “The Indonesian Way”. Model ini memadukan ketegasan penegakan hukum dengan pendekatan kemanusiaan melalui strategi soft approach.
Salah satu unsur penting dalam strategi tersebut adalah pelibatan mantan pelaku atau tokoh terorisme dalam program deradikalisasi. Menurutnya, pesan perdamaian yang disampaikan oleh mantan ideolog memiliki daya pengaruh yang lebih kuat.
“Negara tetap tegas dalam penegakan hukum, namun juga membuka ruang rehabilitasi sosial yang terukur. Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ini bukan hanya soal prosedur hukum, tetapi tentang memanusiakan kembali individu yang tersesat agar tidak kembali pada siklus kekerasan,” jelasnya.
Ancaman Hibrida di Wilayah Perbatasan
Sebagai bagian dari BNPP, Hamidin juga menyoroti kerentanan wilayah perbatasan. Ia menilai ancaman terorisme ke depan bersifat hibrida, tidak hanya berbentuk infiltrasi fisik, tetapi juga penetrasi ideologis dan digital.
Wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan ekonomi dan akses informasi kerap menjadi sasaran jaringan radikal. Oleh karena itu, penguatan kawasan perbatasan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek keamanan, pembangunan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Perbatasan bukan hanya garis geografis; ia adalah beranda kedaulatan. Di sanalah integritas nasional diuji. Kolaborasi antarnegara, pertukaran intelijen, dan pengawasan ruang siber harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan masyarakat lokal,” pungkas Hamidin.
Dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis nilai kemanusiaan, Indonesia diharapkan mampu menghadapi dinamika baru terorisme global sekaligus menjadi rujukan dalam menjaga keseimbangan antara demokrasi dan keamanan.
Leave a Comment