Harakatuna.com – Tahun 2016 silam, saat awal-awal menekuni jurnalistik, saya menulis sebuah opini yang menyorot sebuah aksi demonstrasi di kampus. PMII, waktu itu, demonstrannya, dan yang dikritik adalah kenaikan UKT. Massa hampir anarkis, namun rektorat segera melayani tuntutan massa. Dalam opini tersebut, saya membuat pendapat cukup berani untuk seorang penulis baru. Saya katakan, waktu itu, bahwa PMII menggelar demo untuk dapat ‘kontrakan gratis’ semata.
Jelas saja, opini saya dibuat tak layak naik cetak di buletin kampus. Senior saya, pimpinan lembaga pers kampus ketika itu, kebetulan juga anggota PMII. Dibuat gagal terbit padahal sudah selesai layouting, jelas membuat saya agak kecewa. Namun, yang jelas, apa yang saya sampaikan waktu itu benar adanya. Tak banyak yang bersedia mengaku, bahwa para aktivis kampus itu seringnya sok kritis saja. Kalau mereka difasilitasi, basecamp gratis misalnya, mereka pasti bisu seribu bahasa.
Tidak ada aktivisme yang benar-benar ideal. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Berkenaan dengan Kurawal Foundation dan Celios, dua NGO yang hari-hari ini jadi sorotan karena terciduk didanai The Open Society Foundations-nya George Soros dan Taiwan Foundation for Democracy untuk menciptakan generasi yang resisten terhadap rezim, keadaannya kurang lebih sama. Keterlibatan asing dalam dinamika nasional bukan sesuatu yang insidental. Kritisisme mereka ada harganya.
Lantas, apakah setiap NGO yang didanai asing perlu dikritik? Tidak juga. Yang bermasalah ialah ketika program yang dijalankan beririsan langsung dengan proses pembentukan opini publik dan dinamika kebijakan, bukan sekadar pemberdayaan NGO dalam arti ideal. Persoalannya jelas, bahwa aktivitas mereka tidak berhenti pada advokasi isu semata, namun bergerak menuju pengaruh sistemik terhadap sosial-politik sebagaimana diinginkan para filantropis.
Saat ini, penguatan narasi keagamaan progresif lewat jejaring pesantren mendapat dukungan miliaran rupiah. Pelatihan dirancang untuk mencetak kader dengan kapasitas mobilisasi jangka panjang. Proyek riset yang melibatkan institusi akademik nasional diarahkan untuk menjembatani isu kelas pekerja dengan gerakan demokrasi regional. Ragam program tersebut menunjukkan luasnya spektrum intervensi; dari akar rumput hingga ruang intelektual.
Upaya menyingkap dana asing NGO, apakah mereka eksis untuk menjaga kritisisme atau malah merongrong NKRI, merupakan sesuatu yang krusial. Bantuan asing memang tidak selalu buruk, namun perlu dipandang secara kritis sebagai mitigasi kemungkinan terburuk yang akan menimpa negara. Peran NGO, independensi aktivisme, dan batas keterlibatan asing menarik ditelaah melalui pembacaan faktual. Di situlah pandangan tentang ‘dana asing’ akan objektif.
Objektif Menilai ‘Dana Asing’
Pendanaan asing terhadap NGO di negara mana pun tidak bisa serta-merta dipandang ancaman, sebagaimana ia juga tidak bisa dijadikan jaminan penguatan demokrasi. Saya rasa, posisi kebanyakan orang kerap salah di situ. Dukungan lintas negara merupakan bagian dari ekosistem kerja sosial dan advokasi yang lumrah. Inisiatif kemanusiaan, pendidikan, hingga reformasi kebijakan publik di berbagai negara banyak bertumpu pada foreign funding. Jadi, ‘dana asing’ itu bukan soal.
Kendati demikian, diperlukan setidaknya empat indikator sebagai alat ukur. Pertama, transparansi. Sejauh mana sumber pendanaan, besaran dana, serta peruntukannya terakses publik. Kedua, akuntabilitas. Kepada siapa sebuah NGO bertanggung jawab menjalankan programnya, apakah kepada donor atau kepada masyarakat secara adil. Ketiga, arah program. Apakah kegiatan yang dijalankan murni pelayanan sosial atau ada unsur ‘merongrong NKRI’. Keempat, independensi. Apakah agenda disusun mandiri atau mengikuti ‘kerangka’ pihak pemberi dana.
Jika keempat indikator tersebut terimplementasikan, maka sejumlah catatan juga perlu dicermati. Skema pendanaan bernilai jutaan dolar dengan distribusi yang terarah pada mobilisasi masyarakat, penguatan kepemimpinan pemuda, serta pengawasan kebijakan publik menunjukkan keterlibatan yang patut dipertanyakan. Program yang menyasar akar rumput hingga tokoh agama dan akademisi menandakan bahwa jangkauan intervensi ‘dana asing’ tersebut menyentuh berbagai lapisan pembentuk opini sosial.
Dorongan terhadap ekspresi kritik dan perluasan ruang partisipasi sipil mengindikasikan bahwa ‘dana asing’ yang disumbangkan tidak netral secara politik. Apakah terlarang? Boleh jadi tidak. Namun ketika aktivitas NGO itu didukung oleh sumber daya asing dalam skala signifikan dan dijalankan secara sistematis, maka pertanyaan tentang ‘output dana’ menjadi relevan: apakah aktivisme NGO benar-benar untuk penguatan sipil atau ada kepentingan lain yang bermain di dalamnya?
Saya setuju bahwa pendanaan asing tidak bisa direduksi jadi dikotomi sederhana antara ‘baik’ atau ‘buruk’. Dana asing selalu bergantung pada mekanisme pengelolaan dana, tujuan dana diberikan, dan dalam kerangka kepentingan siapa dana dicairkan. Mengabaikan hal-hal tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang dangkal. Tak ada makan siang gratis, sama halnya juga tidak ada dana yang disedekahkan. Asing itu ber-mindset kapitalis. Orientasi mereka tak pernah lepas dari ‘profit’.
Dan ironisnya lagi, ketika sebuah NGO bergantung pada sumber dana asing, ada kemungkinan terjadi pergeseran orientasi dari berbasis kebutuhan lokal menuju penyesuaian dengan prioritas global. Pembentukan narasi publik yang didukung pendanaan lintas negara akan memengaruhi arah wacana domestik secara signifikan. Misalnya, edukasi politik yang didanai asing digunakan untuk merongrong pemerintahan, kemudian mendelegitimasi negara secara pelan dan tanpa disadari.
Objektif dalam menilai dana asing ialah kemampuan untuk mengakui peran positif yang mungkin ada, misalnya untuk jurnalisme berkualitas seperti dana asing terbuka untuk Tempo. Artinya, diskursus mengenai dana asing mesti bergerak ke evaluasi berbasis standar dan kepentingan publik. Pada praktiknya, pola relasi semacam itu memiliki jejak panjang dalam dinamika aktivisme global yang layak untuk ditelisik secara kafah. Dalam dunia aktivisme, dana asing itu tren klasik tentang idealisme gerakan.
Tren Klasik Dunia Aktivis
Sejak dulu, aktivisme tidak pernah benar-benar hadir di ruang hampa. Aktivisme tumbuh, berkembang, dan bergerak di ekosistem yang kaya sumber daya dan relasi lintas batas negara. Dari Amerika Latin hingga Eropa Timur, dari Afrika hingga Asia, NGO kerap menjadi pendorong penting perubahan sosial-politik. Biasanya, mereka menjadi kekuatan korektif terhadap kekuasaan yang berlebihan, tiran yang subversif, membuka ruang partisipasi, dan memperjuangkan masyarakat teralienasi. Sampai di situ, aktivisme punya legitimasi moral yang kuat.
Namun persoalannya tak sesederhana itu. Aktivisme berfungsi dalam sejumlah konteks konfigurasi kekuatan. Dukungan lintas negara menjadikan suatu gerakan sipil terhubung dengan arsitektur global yang tidak seratus persen netral. Aktivisme kadang berperan sebagai medium pertukaran nilai, sekaligus membuka ruang bagi masuknya perspektif dan kepentingan asing ke dalam dinamika domestik. Tak hanya rezim zalim yang dikritik, namun juga rezim yang tak sejalan dengan kepentingan donatur.
Kalau Anda pernah nonton ekspedisi Indonesia Biru dan Indonesia Baru, suatu pertanyaan pasti muncul di benak Anda: bagaimana cara mereka mendanai perjalanan mengelilingi Indonesia? Dan Anda akan segera menemukan jawabannya dengan menonton film-film dokumenter yang mereka hasilkan. Narasi yang dibawa tidak berbau ‘oposan’ semata. Di sini saya tidak ingin membuat kesimpulan, namun yang jelas, aktivisme semacam itu tak terjadi dengan ‘gratisan’.
Salah satu pola yang kerap berulang adalah konstruksi citra aktivisme sebagai kekuatan yang netral dan idealis. NGO selalu menempatkan diri sebagai pejuang keadilan, HAM, dan demokrasi, seolah tak berdiri di atas tarik-menarik kepentingan. Namun dalam praktiknya, gerakan aktivis bergantung pada dukungan materiel serta kerangka program yang mereka susun dalam interaksi dengan filantropis, pemilik dana asing, atau korespondennya di tanah air.
Implikasi dari pola tersebut relatif kompleks. Di satu sisi, ia dapat memperkaya kapasitas suatu NGO dan memperluas jangkauan advokasi. Namun di sisi lain, ia juga berpotensi menimbulkan ketegangan dengan persepsi publik, terutama ketika muncul anggapan bahwa gerakan NGO tidak sepenuhnya berakar pada kepentingan domestik. Ketegangan tersebut bisa berkembang jadi krisis kepercayaan hingga akhirnya merugikan negara ataupun masyarakat itu sendiri.
Kritis terhadap pemerintah itu niscaya. Wajib. Tujuannya, sebagai pengontrol. Namun, kritisisme yang merangsek lebih jauh ke arah merongrong negara perlu dilawan. Para aktivis tetap dibutuhkan sebagai penyeimbang kekuasaan dan penjaga ruang demokrasi. Namun, netralitas harus ditopang transparansi pendanaan. Idealisme perlu diuji dalam relasi dan kepentingan yang konstruktif. Aktivisme perlu berdiri sebagai kekuatan moral, bukan untuk unjuk kritisisme ugal-ugalan yang tunduk pada kepentingan donasi asing, terutama yang jelas-jelas tak suka dengan Indonesia.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment