Argumen Logis “Nasionalisme” di Balik Kepahlawanan Soeharto

Harakatuna.com – Ketika Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November kemarin, publik terbelah. Sebagian menyambutnya sebagai penghormatan yang tertunda bagi arsitek pembangunan nasional. Sebagian lain mengecamnya sebagai bentuk ‘pemutihan sejarah’. Namun, di balik hiruk-pikuk pro dan kontra itu, terdapat argumen yang lebih dalam dan logis, yakni alasan kenegaraan dan spirit nasionalisme. Bagaimana itu bisa terjadi?

Penting dicatat bahwa, Soeharto bukan sosok tanpa dosa. Dosanya tak terhitung, karena korupsi dan pelanggaran HAM yang pernah ia lakukan selama Orde Baru berkuasa. Soeharto memimpin rezim yang panjang dan keras, penuh represi politik, pembungkaman kebebasan, dan sederet pelanggaran yang masih menjadi luka kolektif masyarakat hingga kini. Aksi Kamisan di depan Istana Negara yang berlangsung belasan tahun adalah bukti riil legasi negatif kekuasaan Soeharto selama tiga dekade.

Kendati demikian, dalam kacamata negara, kepahlawanan bukanlah tentang kesempurnaan moral, melainkan kontribusi yang berpengaruh terhadap kelangsungan bangsa. Di titik itulah, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dapat dibaca sebagai upaya pemerintah menegaskan narasi nasionalisme baru, yakni bahwa negara harus belajar menghargai sejarahnya, seburuk apa pun sisi gelapnya, demi membangun kesadaran kebangsaan yang utuh dan menyudahi trauma masa lalu.

Argumen nasionalisme ini tentu berpijak pada fakta sejarah yang tak terbantahkan. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami stabilitas politik yang langka setelah masa revolusi dan ketegangan demokrasi liberal. Orde Baru berhasil menata ekonomi nasional, mengarahkan pembangunan infrastruktur, dan membangun fondasi ketahanan pangan yang membuat Indonesia pernah mencapai swasembada beras di tahun 1984.

Semua itu merupakan pencapaian monumental yang diakui dunia. Meski terjadi lewat cara yang top-down dan minim kebebasan sipil, kebijakan pembangunan itu berhasil menyatukan arah kebijakan nasional dalam kerangka developmentalisme yang pada masa itu jadi bentuk konkret spirit nasionalisme: menegakkan kemandirian negara di tengah Perang Dingin dan tekanan global. Soeharto tidak mengesampingkan bangsa demi ambisi kekuasaannya semata. Itu perlu dilihat juga.

Pada saat yang sama, keputusan untuk mengangkat Soeharto jadi pahlawan bukan semata glorifikasi individu karena kedekatan Presiden Prabowo dengan sosok Soeharto itu sendiri. Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Kebudayaan mengajukan Soeharto bersama 48 tokoh lain dengan dasar riset historis dan penilaian kontribusi kebangsaan.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan, gelar tersebut merupakan pengakuan atas jasa dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan menjaga stabilitas nasional. Tidak ada upaya pengaburan sejarah atau pemutihan sejarah seperti yang dinarasikan sebagian kalangan. Keputusan tersebut merupakan wujud rekonsiliasi simbolik, yakni bahwa negara tidak sedang melupakan sejarah, tetapi mencoba menegosiasikan ulang untuk publik. Spirit nasionalisme itu bertolak dari keberanian mengakui kompleksitas sejarah bangsa tanpa terus-menerus terjebak dalam trauma atas Orde Baru.

Memang, dalam sedikit aspek, protes terhadap potensi whitewashing sejarah memang valid. Namun, menolak kepahlawanan Soeharto dengan menihilkan seluruh jasanya justru berpotensi melahirkan bias baru, yaitu bahwa sejarah harus disucikan agar bisa diterima. Padahal, bangsa yang matang adalah bangsa yang sanggup menatap masa lalu dengan kepala tegak. Masyarakat harus beranjak maju, melangkah berani untuk belajar dari masa lalu untuk memperbaiki masa depan.

Soeharto bukan malaikat, tapi juga bukan sekadar diktator bengis yang jasanya harus dikubur bersama dosa-dosanya. Soeharto adalah representasi paradoks sejarah Indonesia: kuat-tangguh tapi keras-subversif, menstabilkan politik tapi membungkam sipil, membangun negara tapi menyingkirkan bangsa. Mengabaikan salah satu sisi sama artinya dengan menulis sejarah secara timpang. Logisnya, sebagai presiden yang menjabat tujuh periode, Soeharto layak dikenang.

Keputusan untuk mengangkat Soeharto jadi Pahlawan Nasional mengandung pesan ideologis: nasionalisme adalah tentang kontinuitas negara-bangsa. Penghormatan pada masa lalu bukanlah bentuk pelarian dari kritik dan kekelaman sejarah, melainkan fondasi bagi bangsa yang tidak alergi pada sejarahnya sendiri. Langkah tersebut dapat dibaca sebagai upaya negara meneguhkan identitas nasional di tengah krisis nasionalisme dan disintegrasi sosial yang terus mengancam.

Dengan demikian, argumen logis di balik kepahlawanan Soeharto tidak berhenti pada nostalgia atau romantisme pembangunan. Menghargai jasa tokoh negara, betapapun kontroversialnya, adalah bagian dari kedewasaan politik bangsa.

Sejarah sendiri tidak bisa disucikan, sekadar bisa dipahami. Kepahlawanan tidak berarti bebas cela, tetapi keberanian melangkah dalam batas-batas kemanusiaan demi tegaknya negara. Dan pada titik itulah, keputusan pemerintah memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menemukan makna nasionalismenya yang logis dan rasional. Argumen logis nasionalisme di balik kepahlawanan Soeharto sama sekali apologis, melainkan upaya penyadaran publik.

Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional bukan perkara menyanjung sosok, melainkan meneguhkan sikap negara terhadap sejarahnya sendiri. Setiap bangsa besar belajar berdamai dengan masa lalunya tanpa kehilangan daya kritis. Pemerintah tidak sedang menghapus luka, tetapi menegaskan bahwa sejarah, dengan segala paradoksnya, adalah bagian dari proses kematangan negara-bangsa.

Publik juga perlu memahami, bahwa mengakui Soeharto sebagai pahlawan bukan berarti menutup mata atas sisi gelap Orde Baru. Apa yang perlu diterima ke depan ialah memahami bahwa nasionalisme sejati tumbuh bukan dari penyangkalan atas sejarah, tetapi dari keberanian menatap sejarah apa adanya dan belajar memperbaikinya. Indonesia perlu belajar bahwa tidak ada pahlawan tanpa cela. Yang ada hanyalah manusia yang dengan segala keterbatasannya pernah berbuat besar untuk tanah air tercinta. []