Harakatuna.com – Hari-hari ini publik dihebohkan dengan penguntitan aparatur negara. Kronologinya bermula ketika Minggu (19/5) lalu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Ardiansyah, yang tengah menangani kasus PT. Timah dimata-matai oleh anggota Densus 88, makan di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Ia dikawal oleh Polisi Militer TNI. Ternyata, Iqbal Mustofa, anggota Densus 88, menguntitnya.
Aksi Iqbal dan anggota Densus 88 lainnya disadari oleh Polisi Militer yang bertugas. Iqbal langsung diamankan dan dimintai keterangan. Namun, ia diinterogasi sendirian, karena rekannya berhasil kabur. Selain itu, menurut saksi, ada beberapa orang di luar restoran yang juga ikut mengintai Jampidsus Kejagung. Orang-orang terebut juga pergi setelah Iqbal diamankan. Densus 88, Polisi Militer TNI, dan Kejagung pun jadi sorotan publik.
Masyarakat umum, terutama warganet, sebenarnya tahu bahwa hal semacam itu bukan sesuatu yang baru. Namun, yang membuat resah adalah kasus yang sedang ditangani Jampidsus. Masyarakat kemudian membaca ketidakberesan Densus 88 atau Polri yang kerap jadi bekingan koruptor. Apalagi operasi yang tengah Densus 88 jalankan itu bertajuk ‘Sikat Habis Jampidsus’. Densus 88 dan Polri pun sangat jelek di mata masyarakat.
Ada tiga lembaga negara yang terlibat di sini. Pertama, Polri sebagai induk Densus 88. Kedua, Kejagung sebagai induk Jampidsus. Ketiga, TNI sebagai induk Polisi Militer yang mengawal Jampidsus. Isu perseteruan TNI-Polri pun kembali mencuat dan masyarakat banyak bertanya: apakah sesama lembaga negara memang tidak akur dan saling sikat? Dalam kasus ini, Kejagung justru dapat pujian dan support masyarakat.
Namun spekulasi-spekulasi buruk runtuh seketika. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersalam-salaman dan guyub pada pertemuan di Istana Negara, Senin (27/5) kemarin. Mereka berpose bersama menunjukkan eratnya persatuan lembaga negara. Hal itu mengonter dua hal, yakni isu perseteruan aparatur negara dan narasi-narasi provokatif yang ada di masyarakat.
Berbenah Bersama
Hati-hati provokator! Itu kata yang pas sebagai pesan untuk masyarakat terutama di media sosial. Penguntitan kemarin memang merupakan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Namun, ada pihak-pihak yang mencoba memancing di air keruh, dengan memanas-manasi masyarakat agar semakin benci dengan pemerintah, benci dengan lembaga negara, bahkan semakin anti-NKRI. Para provokator memanfaatkan situasi yang ada hari ini.
Karena itu, pertama-tama, masyarakat harus lebih waspada dengan semua narasi yang beredar. Apalagi di media sosial, mereka harus lebih jeli dan presisi melihat kasus yang terjadi. Anggota Densus 88 yang beroperasi secara ilegal tidak boleh dijadikan justifikasi untuk menjelekkan Polri secara keseluruhan. Iqbal Mustofa adalah oknum, atau sekelompok oknum korup pelindung koruptor. Namun jelas, ia tidak mewakili Polri. Awas provokasi!
Lalu, apakah Polri harus diam saja? Tentu tidak. Selain masyarakat yang harus berbenah, Polri juga mesti segera bertindak untuk memberikan sanksi tegas kepada anggota Densus 88 yang terlibat operasi ilegal. Siapa pun yang terlibat harus dibebastugaskan sebagai aparat negara. Hal itu tujuannya satu, agar Polri kembali bercitra positif di masyarakat dan selamat dari stigma buruk sebagai “bekingan koruptor”. Artinya, harus sama-sama berbenah.
Langkah selanjutnya adalah bersih-bersih aparatur negara. Ini tidak hanya untuk mengembalikan marwah lembaga Polri di mata publik, tetapi juga untuk menyelamatkan NKRI itu sendiri. Koruptor PT. Timah harus diusut tuntas karena merugikan negara ratusan triliun—sama bahayanya dengan teroris: sama-sama perusak negara. Maka, aparat yang berusaha melindungi koruptor harus juga disikat habis, sekalipun itu jenderal bintang empat.
Sekali lagi, langkah tegas semacam itu adalah bentuk pembenahan di kedua sisi. Masyarakat harus lebih bijak agar tidak termakan provokasi perusak NKRI, dan Polri harus mengembalikan nama baik lembaga negara dari oknum-oknum kotor pelindung koruptor yang juga merugikan negara. Pembenahan dua arah semacam itu hukumnya wajib, sehingga persatuan bangsa semakin erat—termasuk persatuan antarlembaga negara.
Awas Provokator!
Ini yang paling penting untuk disorot. Pihak-pihak yang memancing di air keruh juga mesti ditangani bersama. Apalagi, misalnya, kasus kemarin dibawa ke cita-cita politik yang membahayakan NKRI, yaitu propaganda khilafah. Demikian karena di antara riuh masyarakat menanggapi penguntitan Jampidsus, eks-Jubir HTI Ismail Yusanto juga nimbrung. Di grup Telegram khusus simpatisan HTI, ia berkata begini:
“Jika betul-betul ingin memberantas tindak pidana korupsi, pemerintah seharusnya menindak semua yang terlibat, tidak justru terkesan tebang pilih.” – Ustaz Ismail Yusanto (Cendekiawan Muslim)
Provokator berkedok ‘cendekiawan Muslim’, pasti akan banyak yang tidak menyadari provokasi Yusanto tersebut. Alih-alih melihat kasus Densus 88 sebagai ‘kelakuan sekelompok oknum korup’, Yusanto justru membawa kasus kemarin ke ranah yang lebih luas: menciptakan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Tentu narasi tersebut sangat berbahaya karena membuat masyarakat dekat dengan sikap anti-NKRI.
Faktanya, penanganan korupsi di negara ini telah masif dan holistis. Jampidsus yang dimata-matai, misalnya, dikawal ketat oleh aparat Polisi Militer TNI. Artinya, TNI ada di pihak yang mengawal penanganan korupsi—berbeda dengan tuduhan Yusanto yang menggeneralisasi kasus kemarin sebagai ‘kebobrokan sistem’ karena pemerintah dianggap tidak serius menangani korupsi. Provokatif, bukan? Maka, hati-hati dengan provokator.
Tiga lembaga negara yang dipandang berseteru oleh masyarakat, yakni TNI-Polri dan Kejagung, jelas tidak seperti yang dituduhkan. Semuanya selalu erat dalam persatuan dan kesatuan untuk NKRI. Namun, di tengah-tengah masyarakat terutama melalui media sosial, akan selalu ada tukang provokasi yang berusaha memecah-belah aparatur negara dengan masyarakat. Dalam konteks itulah, masyarakat wajib selalu waspada dari para provokator.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment