Harakatuna.com. London — Sejumlah anggota parlemen Inggris menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan di Gaza dan mengecam rencana pemerintah Israel yang dianggap sebagai bentuk “pembersihan etnis”. Dalam sebuah surat resmi yang ditujukan kepada pemerintah Inggris, mereka menyoroti rencana Menteri Pertahanan Israel untuk memindahkan secara paksa seluruh warga sipil Palestina ke kamp-kamp pengungsian di Rafah, wilayah yang telah porak-poranda akibat serangan militer.
“Dengan sangat mendesak dan penuh keprihatinan, kami menulis kepada Anda terkait pengumuman Menteri Pertahanan Israel pekan lalu yang berencana memindahkan paksa seluruh warga sipil Palestina di Gaza ke kamp di kota Rafah yang hancur tanpa mengizinkan mereka keluar,” bunyi surat tersebut. Para anggota parlemen menyebut rencana tersebut sebagai bentuk “pembersihan etnis”.
Dalam surat yang sama, mereka juga meminta pemerintah Inggris untuk segera memulihkan pendanaan kepada Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), yang sebelumnya dihentikan karena tuduhan kontroversial terhadap beberapa staf badan tersebut. Selain itu, mereka mendesak agar Inggris mengambil langkah lebih tegas terhadap pelanggaran di wilayah pendudukan.
“Kami mendesak pemerintah untuk mendukung pembebasan para sandera, memberlakukan blokade perdagangan terhadap barang-barang yang diproduksi di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, serta memulihkan bantuan kepada UNRWA demi keberlangsungan bantuan kemanusiaan,” tulis mereka.
Para legislator juga mengecam kebijakan pemerintah Inggris yang hingga kini belum mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Mereka menilai sikap tersebut justru menghambat tercapainya solusi damai dua negara dan memperkuat status quo yang merugikan rakyat Palestina.
“Dengan tidak mengakui Palestina sebagai negara, kita justru melemahkan kebijakan solusi dua negara dan membiarkan status quo terus berlangsung, yang mengarah pada penghapusan serta aneksasi wilayah Palestina,” tegas mereka.
Hingga saat ini, pemerintahan Partai Buruh yang baru belum mengubah posisi resmi Inggris terkait status kenegaraan Palestina. Sementara itu, konflik di Gaza terus berlanjut dan telah memasuki bulan ke-10, dengan laporan pengungsian massal, kehancuran infrastruktur, serta mandeknya proses gencatan senjata menurut pejabat Palestina dan pengamat internasional.
Situasi kemanusiaan di wilayah tersebut semakin memburuk, memicu gelombang kecaman dari komunitas internasional dan tekanan terhadap pemerintah-pemerintah dunia untuk bertindak lebih konkret dalam mendorong penyelesaian damai.
Leave a Comment