Harakatuna.com. Jakarta — Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran tidak hanya berpotensi memicu krisis energi serta guncangan ekonomi global, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap meningkatnya ancaman aksi teror oleh kelompok ekstremis.
Merespons situasi tersebut, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi ancaman terorisme yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi menilai kelompok teroris di Indonesia masih ada dan tidak sepenuhnya hilang, meskipun kekuatan mereka saat ini melemah. “Kelompok teroris di Indonesia masih ada dan tidak akan pernah benar-benar mati, baik yang terafiliasi dengan ideologi ekstrem kanan maupun kiri,” kata Islah kepada ThePhrase.id, Rabu (4/3).
Menurutnya, melemahnya kekuatan kelompok teroris saat ini disebabkan oleh struktur organisasi mereka yang masih konvensional dan berbasis jaringan. Namun, banyak mata rantai jaringan tersebut telah berhasil diputus oleh Densus 88 Antiteror Polri melalui berbagai operasi penegakan hukum.
Meski demikian, Islah menyebut kelompok ekstremis kini mulai beradaptasi dengan mengubah pola gerakannya. Mereka tidak lagi terikat pada jaringan besar, melainkan bergerak dalam kelompok kecil atau bahkan secara individual dengan memanfaatkan ruang digital. “Jaringan-jaringan digital inilah yang kemudian mendorong beberapa orang untuk melakukan aksi sendiri atau yang disebut dengan lone actor,” ujar Islah.
Ia menjelaskan, pola baru ini membuat ancaman terorisme menjadi lebih sulit diprediksi. Kelompok ekstremis kini lebih sering menyasar anak muda sebagai target rekrutmen, yang kemudian didorong untuk melakukan aksi secara mandiri.
Islah menyebut pola tersebut sering dikaitkan dengan komunitas daring yang menamakan diri mereka The True Crime Community. Melalui ruang digital, individu-individu tertentu dapat terdorong melakukan aksi kekerasan tanpa keterlibatan langsung organisasi besar. “Pola seperti ini melahirkan beberapa kejadian, seperti insiden di SMA 72 Jakarta Utara beberapa waktu lalu, serta beberapa peristiwa serupa di Sulawesi dan Kalimantan,” ujarnya.
Di tengah kompleksitas persoalan sosial, agama, dan politik di Indonesia, Islah menilai pola baru terorisme tersebut membuat potensi ancaman menjadi semakin sulit diprediksi. Ia menegaskan bahwa menurunnya aksi teror dalam beberapa waktu terakhir bukan berarti akar terorisme telah hilang dari Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut lebih tepat disebut sebagai fase “hibernasi”.
“Aksi teror yang melandai bukan berarti akar terorisme sudah tercerabut. Ini lebih merupakan proses hibernasi sementara. Mereka bisa kembali bergerak ketika momentum tercipta,” kata Islah.
Lebih lanjut, ia menilai dinamika konflik di Timur Tengah—terutama yang berkaitan dengan isu Palestina—kerap menjadi pemicu kebangkitan kelompok ekstremis. Menurut Islah, sentimen anti-Barat, anti-Amerika, dan anti-Israel selama ini menjadi narasi utama yang digunakan kelompok radikal untuk memobilisasi dukungan. Narasi tersebut juga dipengaruhi oleh ideologi sejumlah organisasi transnasional seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Al-Qaeda, hingga Islamic State.
Di Indonesia, ideologi tersebut kemudian memengaruhi munculnya sejumlah kelompok seperti Jemaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharud Daulah (JAD). “Nah, ini menunjukkan bahwa gerakan teror yang terorganisir di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh konflik yang terjadi di Timur Tengah,” tuturnya.
Islah menilai konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran saat ini berpotensi menjadi stimulus bagi kelompok militan ekstrem kanan untuk kembali mengaktifkan propaganda dan aksi teror di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Selain faktor konflik global, dinamika politik dalam negeri juga berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis. Ia menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sebagian pihak terlalu dekat dengan Amerika Serikat dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk membangun narasi perlawanan. “Situasi ini bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan gerakan teror atas nama Palestina, atas nama Iran, dan tentu saja atas nama Islam,” kata Islah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kewaspadaan aparat keamanan serta penguatan literasi digital masyarakat guna mencegah penyebaran propaganda ekstremisme di ruang daring.
Leave a Comment