Harakatuna.com – Baru saja Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, dilantik, menandai berakhirnya masa jabatan presiden sebelumnya. Pelantikan tersebut diiringi dengan pembacaan ikrar yang mirip dengan syahadat, yang biasanya diucapkan oleh seseorang saat masuk Islam. Ikrar ini menandakan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah untuk memenuhi janji politik mereka.
Melihat sumpah Prabowo dan Gibran, saya optimis bahwa mereka akan amanah dalam melaksanakan janji politiknya. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah kebijakan terkait pemberantasan radikalisme. Mengapa kebijakan ini baru ditegaskan kembali sekarang? Padahal, pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, upaya pencegahan radikalisme sudah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa masih ada sisa-sisa paham radikal yang tersebar di negara kita.
Pentingnya upaya deradikalisasi tidak bisa diabaikan. Saya kurang optimis jika negara ini bisa maju dengan baik selama radikalisme masih tersebar luas. Artinya, ada ancaman dari dalam negeri, musuh-musuh bangsa yang berusaha menghancurkan Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu mengobarkan semangat jihad melawan radikalisme, sebagaimana yang ditekankan oleh Pendiri NU, Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari, saat Indonesia melawan penjajahan Belanda dan Jepang.
Banyak negara yang telah runtuh karena dikuasai oleh kelompok radikal. Contohnya adalah Suriah, yang kini hancur dan kehilangan masa depannya akibat kelompok radikal internasional, ISIS. ISIS, seperti yang kita tahu, adalah kelompok yang memperjuangkan berdirinya negara Islam berdasarkan sistem khilafah. Namun, penggunaan Islam oleh ISIS hanyalah untuk kepentingan politik. Padahal, Islam sejati tidaklah kaku seperti pemahaman ISIS. Islam sangat terbuka terhadap perbedaan dan menentang pembantaian yang menyebabkan hilangnya nyawa tanpa sebab yang benar.
Membahas bahaya kelompok radikal, termasuk ISIS, saya teringat dengan sebuah unggahan dari dosen UIN Jakarta di laman Facebook. Postingan tersebut berbunyi, “Allah akan menolong negara yang adil, meskipun kafir. Sebaliknya, Allah enggan menolong negara yang zalim, meskipun mukmin.” Kutipan ini merujuk pada pernyataan Al-Imam Ibnu Aqil dan sangat relevan dengan situasi kelompok radikal yang gigih menyuarakan negara Islam, tetapi perilakunya bertentangan dengan ajaran Islam.
Dari sini, saya dapat menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kelompok radikal yang menuding Indonesia sebagai negara kafir jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana mungkin Indonesia disebut kafir, sementara negara ini menjunjung tinggi nilai-nilai Islam seperti ketuhanan, persatuan, keadilan, dan musyawarah.
Tidak perlu menciptakan negara berlabel Islam jika pada praktiknya sistem negara tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Lebih baik seperti Indonesia dan beberapa negara bangsa lainnya, termasuk negara sekuler, yang penting tetap memegang teguh nilai-nilai Islam. Negara yang berpegang pada nilai-nilai Islam dipastikan akan berkembang menuju kesejahteraan bagi umatnya.
Kembali ke tugas Prabowo-Gibran dalam mengemban amanah kepemimpinan, mereka harus menjadikan deradikalisasi sebagai program wajib untuk menjaga masa depan negara. Jika radikalisme tidak diperangi, bibit-bibit radikalisme akan tumbuh menjadi ancaman besar yang berpotensi menghancurkan negara. Negara ini, disadari atau tidak, adalah amanah besar yang dititipkan Tuhan kepada kita semua.
Sebagai penutup, tugas Prabowo-Gibran adalah amanah besar yang akan diaudit di hadapan Allah. Jika mereka menjalankan amanah tersebut dengan baik, mereka akan mendapatkan balasan yang berlimpah. Sebaliknya, jika mereka mengkhianati amanah ini, hukuman di akhirat akan jauh lebih pedih daripada hukuman di dunia. Amanah ini terkait dengan manusia dan Tuhan, sehingga sangat berat. Semoga mereka kuat dalam menjalaninya.[] Shallallahu ala Muhammad.
Leave a Comment