Harakatuna.com – Mari bahas sesuatu yang para dedengkot HTI tidak suka: demokrasi. Selama lima bulan terakhir, mereka menyerang demokrasi dengan empuk, menganggapnya sebagai sistem Barat-kafir yang gagal dan karenanya laik dihempaskan dari NKRI. Sebagai gantinya, mereka menawarkan khilafah. Padahal, di tengah semrawut negara-bangsa akibat konstelasi politik, solusinya bukan khilafah melainkan aktualisasi demokrasi itu sendiri.
Demokrasi telah jadi fondasi banyak negara modern dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat—supremasi sipil. Dalam berbagai diskursus, demokrasi bukan sistem politik belaka, namun juga proses sosial yang dinamis; tidak saja soal seperangkat aturan pemilu dan kekuasaan, melainkan percakapan tanpa ujung untuk menyeimbangan kebebasan individu dan kepentingan kolektif.
Sejarawan dan pemikir Yahudi, Yuval Noah Harari menyebut, inti demokrasi bukanlah pemilu atau institusi politik formal, namun percakapan (conversation) yang terjadi di masyarakat. Demokrasi sejati menuntut masyarakatnya aktif berdiskusi, bertukar gagasan, menyampaikan kritik, dan mencari solusi bersama. Jika tidak, demokrasi akan layu dan kehilangan ruh, berubah jadi mekanisme administratif yang nir-esensial.
Dalam tradisi Islam sendiri, prinsip demokratis disebut musyawarah (syura), metode yang menegaskan pentingnya konsultasi-partisipasi bersama. Al-Qur’an menguraikan konsep syura dalam sejumlah ayat. Dalam surah al-Syura [42]: 38, misalnya, Allah berfirman, “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”
Artinya, dalam Islam, pemerintahan yang baik dibangun atas otoritas mutlak seorang penguasa, juga keterlibatan kolektif umat dalam menentukan arah kebijakan dan kepentingan publik. Sebut saja, sebagai contoh, perkara RUU TNI. Eksekutif-legislatif-yudikatif tidak boleh bertindak egois dan asosial. Masyarakat wajib dilibatkan dan supremasi sipil tidak boleh dianggap lelucon. Partisipasi masyarakat pun bukan formalitas belaka.
Aktualisasi Prinsip-prinsip Demokratis
Pada dasarnya, demokrasi dan syura memiliki titik temu yang kuat. Keduanya menegaskan, legitimasi pemerintahan tak datang dari keturunan atau klaim sakralitas, namun kepercayaan rakyat melalui partisipasi aktifnya. Di dunia modern, itu dimanifestasikan sebagai pemilu, kebebasan berekspresi, jaminan HAM, serta ruang pengawasan bagi masyarakat sipil terhadap jalannya kekuasaan.
Sayang, demokrasi bukan sistem sempurna. Dalam praktiknya, demokrasi menghadapi tantangan besar, terutama dalam negara-bangsa yang masih bergulat dengan identitas politiknya. Indonesia, misalnya, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara namun belum dewasa secara prinsip demokratis, mengalami dinamika dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan stabilitas, juga antara pluralitas dengan persatuan.
Salah satu tantangan terbesar demokrasi di negara ini ialah menjaga agar ruang conversation atau syura tetap sehat dan berorientasi pada kepentingan bersama. Demokrasi bukan soal siapa yang menang pemilu, sekali lagi, melainkan kontribusi setiap warga tanpa sekat dan polarisasi yang destruktif. Adalah ironi, bahwa akibat tak terkontrolnya perkembangan teknologi, conversation justru menjelma sebagi perang opini yang saling menghancurkan.
Penyakitnya adalah ketika demokrasi dipahami hanya sebagai prosedur elektoral belaka. Prinsip demokratis jadi runtuh, dan yang mengemuka kemudian ialah populisme dan demagogi. Para politisi pun suka main narasi emosional yang memecah dan menjadikan demokrasi sebagai kendaraan menuju kekuasaan belaka. Statement Hasan Nasbi soal teror ke Tempo, misalnya, merupakan bukti melunturnya prinsip-prinsip demokratis. Ironi.
Mari Selamatkan Demokrasi!
Di negara yang besar dan majemuk ini, manifesto demokrasi idealnya tidak terjadi hanya di parlemen atau kotak suara pemilu, namun juga ruang-ruang diskusi publik, sekolah, bahkan keluarga. Demokrasi yang sehat perlu berakar dari kebiasaan masyarakat untuk mendengar, berbicara, berdebat secara sehat, dan menghargai perbedaan. Rapat di hotel, sembunyi-sembunyi untuk mengesahkan UU problematis jelas mencederai demokrasi.
Bagaimana dengan perkara demokrasi yang dikuasai pemodal? Itu juga perlu diatensi. Kekuatan modal dan oligarki politik itu punya pengaruh besar. Hal tersebut menuntut reformasi demokrasi agar tidak menjadi arena bagi mereka yang memiliki modal besar saja, namun benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat secara luas. Meminjam bahasanya Ahok, penguasa dan pengusaha tak boleh melacur diri dalam kekuasaan. Berbahaya.
Sebagai sistem politik, demokrasi perlu terus diperjuangkan dan dijaga. Tak ada demokrasi yang berjalan otomatis atau abadi. Sejarah menunjukkan, demokrasi bisa runtuh ketika masyarakatnya mulai apatis, ketika syura ditinggalkan, dan ketika kepentingan oligarkis mendominasi kepentingan masyarakat. Demokrasi di Indonesia akan tetap hidup hanya jika rakyatnya sadar bahwa merekalah aktor utama masa depan bangsa.
Di tengah carut-marut negara-bangsa, demokrasi bukan sistem an sich, melainkan kebiasaan, kesadaran, dan peradaban. Ia menuntut setiap warga berpartisipasi aktif, berpikir kritis, dan berani mempertanyakan kebijakan yang tidak pro-rakyat. Demokrasi sejati ialah tentang memastikan terdengarnya setiap suara masyarakat, juga bahwa setiap keputusan dibuat dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama; bukan segelintir elite belaka.
Seperti kata Harari, demokrasi adalah conversation. Dan seperti kata Al-Qur’an, pemerintahan demokratis meniscayakan syura. Dua konsep itu sama-sama mengajarkan bahwa dialog dan konsensuslah penentu masa depan suatu bangsa. Karena itu, tugas bersama ialah menjaga keduanya tetap hidup, agar demokrasi tidak jadi bullshit para politikus, namun menjadi kenyataan yang membentuk kehidupan setiap warga negara.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment