Harakatuna.com. Idlib — Ahmed al-Sharaa, pemimpin kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang sebelumnya dikenal luas dengan nama Abu Mohammad al-Jolani, memicu kontroversi internasional setelah secara terbuka memproklamirkan dirinya sebagai “Presiden sementara Suriah”. Dalam pernyataan resminya, ia menolak dikaitkan dengan kelompok Islamis seperti Ikhwanul Muslimin maupun jaringan Salafi-jihadis klasik seperti ISIS dan al-Qaeda—kelompok yang justru pernah ia geluti selama dua dekade.
“Saya bukan perpanjangan dari Ikhwanul Muslimin atau al-Qaeda. Kami mengusung visi baru untuk Suriah, berdasarkan prinsip keadilan, keamanan, dan kedaulatan,” ujar al-Sharaa dalam konferensi pers di wilayah Idlib, pekan lalu.
Meski terlihat seperti langkah menjauh dari ideologi kekerasan masa lalu, sejumlah analis memperingatkan bahwa manuver ini justru menandai munculnya bentuk baru ekstremisme yang lebih kompleks dan sulit dihadapi—yang oleh para pakar disebut sebagai neo-jihadisme.
Neo-Jihadisme: Jihad Gaya Baru dengan Wajah Politik
Menurut para pengamat, neo-jihadisme merupakan hibrida antara Islamisme politik, taktik jihad bersenjata, dan otoritarianisme modern. Ideologi ini diyakini mengadopsi retorika populis seperti “keadilan sosial” atau “reformasi ekonomi”, namun tetap mempertahankan struktur kekuasaan militeristik dan eksklusif.
“Yang kita lihat bukan pergeseran menuju demokrasi atau moderasi, tapi rekayasa ulang jihadisme agar lebih bisa diterima secara politis dan internasional,” kata Dr. Karim Abdul Wahid, analis dari Institut Kajian Timur Tengah di Doha, kepada DW Arabic.
Tidak seperti ISIS yang secara eksplisit mendeklarasikan kekhalifahan global, HTS di bawah al-Sharaa mengusung pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi pada kekuasaan lokal. Namun, kekerasan terhadap kelompok minoritas dan oposisi tetap menjadi pola yang terlihat jelas.
Langkah al-Sharaa mendapat respons yang mengejutkan dari sejumlah tokoh internasional. Tom Barrack, Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Suriah, dalam sebuah podcast pekan lalu menyatakan, “Visi Al-Sharaa sejalan dengan agenda regional kami. Percayalah pada Al-Sharaa.”
Dukungan juga muncul dari Teluk. Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, disebut-sebut secara eksplisit mendukung kepemimpinan al-Sharaa dan memujinya sebagai “aktor penting dalam menjaga stabilitas kawasan”.
Namun, analis politik memperingatkan bahwa kepercayaan ini bisa menimbulkan konsekuensi jangka panjang. “Banyak negara salah membaca narasi Al-Sharaa sebagai bentuk moderasi. Padahal, ini adalah rekayasa politik dari seorang mantan tokoh jihadis,” ujar Mona Al-Khatib, jurnalis investigasi Al Hayat, kepada Al Arabiya.
Dari al-Qaeda ke Istana Kepresidenan
Ahmed al-Sharaa dikenal luas sebagai mantan komandan al-Qaeda di Suriah dan pendiri HTS—organisasi yang masih dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh banyak negara Barat. Ia tumbuh di bawah pengaruh ideologi Ba’athisme di masa rezim Hafez al-Assad, dan dikenal sebagai figur yang luwes secara politik.
Setelah konflik Suriah pecah pasca-Musim Semi Arab, al-Sharaa berhasil menyingkirkan berbagai faksi bersenjata pesaingnya, termasuk kelompok Ikhwanul Muslimin yang didukung Turki, milisi Syiah pro-Iran, serta ISIS.
Menurut Ayman Tammam, mantan penasihat kebijakan luar negeri Mesir, keberhasilan al-Sharaa bukan karena kekuatan ideologi, melainkan kemampuan memainkan berbagai taktik. “Dia bukan ideolog. Dia oportunis yang sangat lihai,” ujarnya.
Pernyataan keras al-Sharaa terhadap Ikhwanul Muslimin bukan hal baru. Dalam wawancara tahun 2015 dengan Al Jazeera, saat masih menggunakan nama al-Jolani, ia menyebut kegagalan Ikhwan di Mesir dan Tunisia sebagai bukti kelemahan strategi politik non-kekerasan.
“Mereka kalah karena mengganti jihad dengan pemilu,” ujar al-Jolani waktu itu.
Kini, narasi tersebut kembali muncul dalam bentuk kampanye media. Dalam sebuah opini yang diterbitkan oleh penasihat medianya di Al Jazeera, HTS menyerukan agar cabang Ikhwanul Muslimin di Suriah dibubarkan, dengan alasan bahwa “Islamisme politik sudah usang dan tidak relevan lagi di Suriah.”
Langkah al-Sharaa secara tidak langsung juga menjadi cerminan ketegangan geopolitik antara Turki dan Arab Saudi. Selama bertahun-tahun, Ankara mendukung kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin di Suriah. Namun dengan lemahnya dukungan rakyat terhadap faksi-faksi ini, Turki belakangan mengalihkan dukungannya ke HTS—sebuah langkah yang kini berbalik arah.
“Ini menjadi blunder strategis bagi Turki. Mereka pikir bisa mengendalikan al-Sharaa, tapi kini dia justru condong ke Arab Saudi,” kata Fahd al-Hussein, analis di Universitas Amman.
Riyadh, yang sejak lama memusuhi Ikhwanul Muslimin, tampaknya melihat al-Sharaa sebagai alat untuk mempersempit ruang gerak saingan ideologisnya tersebut.
Apakah Ini Akhir Islamisme Politik?
Meski banyak pihak menilai kejatuhan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Tunisia, serta meredupnya pengaruh AKP di Turki sebagai tanda meredupnya Islamisme politik, para pakar memperingatkan bahwa ideologi tersebut tidak mati—melainkan bertransformasi. “Kita tidak menyaksikan kematian Islamisme, tetapi mutasinya ke bentuk yang lebih adaptif dan tahan tekanan,” kata Lina Hassan, peneliti senior di Carnegie Middle East Center.
Ia menambahkan bahwa neo-jihadisme yang dibawa al-Sharaa bisa menjadi format baru ekstremisme global: memadukan simbol populis, legitimasi lokal, dan kekerasan bersenjata—semuanya dikemas dalam bahasa politik modern.
Kemunculan Ahmed al-Sharaa sebagai “presiden sementara Suriah” dan pelopor neo-jihadisme menggarisbawahi tantangan baru bagi keamanan regional dan internasional. Ia bukan hanya sisa dari masa lalu jihadisme global, tetapi wajah baru dari sebuah ideologi yang kini belajar beradaptasi, menyamar, dan bahkan menegosiasikan legitimasi.
Dengan dukungan diplomatik yang mulai mengalir dan struktur militer yang masih aktif di lapangan, ancaman dari kelompok seperti HTS bukan hanya terletak pada senjata mereka, tetapi juga pada kemampuan mereka mengendalikan narasi.
Leave a Comment