Harakatuna.com – Sejarah panjang yang dilukiskan oleh kelompok-kelompok pengusung khilafah: Hizbut Tahrir, ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisalnya, perlu kita baca kembali. Terlepas dari motif yang melahirkan gerakan tersebut, adalah motif ideologis atau politis, tujuan yang paling nampak ialah membangkitkan kembali peradaban Islam yang terpuruk. Mereka menilai, kembali berdirinya negara dengan sistem khilafah, dapat menyembuhkan luka yang menganga dalam tubuh umat Muslim.
Sebagaimana yang diungkapkan Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya yang berjudul Al-Ḥulul Al-Mustawrada wa Kaifa Janat ʿAla Ummatina (Solusi-solusi yang Diimpor dan Bagaimana Itu Semua Mencederai Umat Kami) (1995), bahwa solusi dalam meraih kembali kejayaan masa lampau, baginya, tidak ada pilihan lain kecuali satu jalan saja, yaitu solusi Islam (al-hall al-islami).
Tetapi dalam catatan panjang sejarahnya, sistem khilafah pun jauh dari kata sempurna. Sumanto al-Qurthubi dalam bukunya yang berjudul Agama Politik dan Politik Agama (2021) menyebutkan bahwa kekerasan, kejahatan, penindasan, dan keburukan, juga banyak terjadi pada masa kekhilafahan Islam.
Tentu saja, apa yang diungkapkan oleh Qurthubi tersebut, menjadi titik awal sebuah pertanyaan penting ihwal agama, negara, dan ideologi politik, dan juga perannya pada sistem dan figur pengendali sebuah kekuasaan. Pendek kata, kiranya menjadi penting untuk diajukan sebuah pertanyaan, apakah sebuah kemajuan suatu bangsa bermula pada sebuah sistem, atau figur pengendalinya?
Apakah sistem yang (dinilai) bobrok akan tetap bisa melahirkan peradaban maju, jika dikendalikan oleh orang yang baik, atau sebaik-sebaiknya sistem kekuasaan akan tetap membawa keterpurukan bangsanya, jika itu dikendalikan oleh orang yang (bermental) bobrok?
Islam dan Peradaban Emasnya
Dalam kurun abad ke-8 hingga abad ke-11, kondisi sosio-ekonomi peradaban Islam terbilang maju dibandingkan perdaban lainnya seperti Eropa. Penggunaan logam koin sebagai alat transaksi pada masa itu, hanya berlaku di teritorial peradaban Islam. Pasalnya, pada masa itu, bangsa Eropa belum mengenal alat transaksi seperti logam koin.
Kemajuan peradaban Islam pada masanya, terlihat dari kuatnya independensi para sarjana Muslim. Sebab pada masa itu, terdapat jarak yang menganga antara otoritas agama (ulama) dengan otoritas politik (penguasa). Menurut Ahmet T. Kuru dalam bukunya yang berjudul Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan (2020), adanya jarak yang menganga di antara kedua otoritas tersebut, disebabkan sikap kekuasaan Umayyah yang cenderung ortodoks dalam menolak lawan politiknya.
Kelanggengan jarak di antara keduanya pun bertahan hingga kekuasaan dipangku oleh Dinasti Abbasiyah. Dan pada era Abbasiyah itulah lahir pendiri mazhab fikih yang sampai saat ini terkenal dan menjadai rujukan umat Muslim dunia, yaitu Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Ahmad bin Hambal. Kuru menegaskan bahwa keempat sarjana tersebut, menolak dengan tegas untuk dijadikan sebagai aparatur sipil.
Dengan demikian, bagi Ahmet T. Kuru, adanya jarak di antara otoritas keagamaan (ulama) dan negara, yang menguatkan peran independen ulama, telah membawa cahaya terang dalam peradaban Islam.
Apa yang ditemukan Kuru dalam kajiannya, setidaknya telah mengertikan kita bahwa pemberian jarak oleh ulama dengan institusi negara, telah menjadikan ulama lebih bebas dalam mengaktualisasikan pengetahuannya. Independensi itulah yang kiranya berperan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan negara yang memajukan peradaban Islam. Karena bagaimana pun, tanpa independensi yang kuat kebijakan-kebijakan negatif dari kekuasaan akan dengan mudah ditetapkan melalui legitimasi ulama, yang nantinya akan mudah diterima oleh rakyat.
Dalam hal ini, peran agama dalam sebuah bangunan negara, dalam bahasa politik modern, tidak cenderung oportunis, yang dengan mudah melegitimasi kebijakan-kebijakan negara tanpa memandang kemaslahatan umat. Artinya, semua kebijakan yang akan lahir atau dipakai dalam sebuah negara, sebagaimana yang diungkapkan Prof. Mahfud MD, adalah buah dari ideologi politik kekuasaan.
Politik Moral dan Sebuah Sistem
Namun demikian, pasca era keemasan Islam, hadirnya persekutuan ulama-negara telah melemahkan kemandirian ekonomi para ulama dan independensinya. Bagi Ahmet T. Kuru, sikap persekutuan itulah yang menjadikan peradaban Islam stagnan, dan pada gilirannya situasi tersebut menjadi titik balik kemunduran peradaban Islam sampai saat ini.
Dalam sistem yang sama, peradaban Islam mengalami kemajuan, pun juga stagnasi dan kemunduran. Ini menandakan, faktor utama yang menjadikan maju sebuah bangunan peradaban bukanlah sebuah sistem, melainkan, hadirnya figur politis moral dalam mengendalikan sebuah kebijakan dalam bangunan sistem kenegaraan.
Oleh karena itu, fokus perdebatan seharusnya dialihkan dari perebutan sistem ideal menuju penanaman politik moral dalam diri setiap figur pengendali kekuasaan. Pertanyaan yang lebih mendesak bukanlah sistem apa yang harus kita pakai, melainkan bagaimana kita memastikan bahwa orang-orang yang mengendalikan sistem ini memiliki integritas moral, independensi, dan visi yang mementingkan kemaslahatan umat di atas kepentingan diri dan politik praktis.
Kemajuan sejati sebuah peradaban berakar pada etika kepemimpinan, ia adalah cerminan dari kualitas moral dan intelektual figur yang berkuasa, bukan semata-mata pada garis-garis yang tercantum dalam konstitusi sistem. Hanya dengan mengedepankan figur pengendali yang berintegritas, yang mampu menjamin independensi pemikiran dan menolak oportunisme, kemajuan bangsa dapat diwujudkan secara berkelanjutan, terlepas dari label sistem yang modern maupun yang tidak.
Tulisan ini, telah mengantarkan pada suatu ungkapan penting, sebagaimana dikutip oleh Sumanto al-Qurthubi dalam tulisannya yang berjudul Sejarah dan Ide Khilafah, bahwa sistem yang bobrok akan jauh lebih baik hasilnya jika dipegang oleh orang yang baik. Sebaliknya, sistem yang baik akan berujung pada kebobrokan jika dikendalikan oleh orang jahat.
Leave a Comment