Harakatuna.com – Pada Senin (10/11) kemarin, pemerintah resmi menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, bersama sejumlah tokoh lainnya. Keputusan itu segera memantik riuh. Satu sisi, para pendukung melihatnya sebagai bentuk rekognisi atas jasa besar membangun republik. Di sisi lain, para pengkritik menuduh pemerintah sedang mencuci bersih sejarah kelam Orde Baru.
Poster-poster bertuliskan “Stop the Whitewashing of the General of Butchery” terbentang di depan Istana, sementara media internasional seperti Reuters dan The Guardian memotret momen itu sebagai pertarungan memori antara masa lalu yang traumatis dan negara yang sedang menulis ulang identitasnya. Fadlin Zon dan Saifullah Yusuf berada di balik semua skenario itu.
Namun, apa sebenarnya makna kepahlawanan dalam konteks kebangsaan? Apakah seorang tokoh harus bersih dari cacat untuk disebut pahlawan, atau cukup karena kontribusinya terhadap keberlanjutan negara? Soeharto, dengan segala kontroversi dan pencapaiannya, berdiri tepat di jantung dilema itu. Soeharto, seberapa pun orang membenci, tetap merupakan simbol tarik-ulur antara idealisme moral dan realitas politik yang membentuk fondasi tanah air.
Pemerintah, melalui Kemensos dan Kemenbud, menegaskan bahwa penetapan Soeharto sudah melalui riset dan kajian publik. Presiden Prabowo yang tak menutup kedekatan historis dan ideologisnya dengan sang mantan mertua, menyebut penghargaan itu sebagai “pengakuan atas pengabdian panjang terhadap bangsa.” Di situ kepahlawanan tak diposisikan sebagai pengadilan moral, melainkan rekognisi atas karya besar yang membentuk eksistensi nasional.
Reaksi keras datang dari kelompok HAM dan sejarawan yang khawatir terhadap apa yang mereka sebut ‘amnesia sejarah’. Mereka menganggap pengangkatan Soeharto tak lain adalah revisi naratif terhadap masa lalu yang kelam, mulai dari penundaan proyek sejarah resmi sepuluh jilid hingga minimnya ruang bagi narasi korban 1965 dan 1998. Pada saat yang sama, sebagian masyarakat justru melihat keputusan itu positif, karena negara belajar memisahkan dosa pribadi dan jasa kenegaraan.
Soeharto bukan sekadar sosok militer yang berkuasa 32 tahun. Ia adalah bab besar dalam perjalanan politik Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, negara ini menapaki stabilitas yang memungkinkan lahirnya pembangunan, industrialisasi, dan swasembada pangan. Tapi di sisi lain, ia juga mewariskan luka karena represi politik, pembungkaman, dan pelanggaran HAM yang masih jadi bayang-bayang sejarah.
Itulah sebabnya, menimbang kepahlawanan Soeharto berarti juga menimbang cara bangsa ini ingin diingat di masa depan: apakah sebagai bangsa yang memaafkan dengan kesadaran atau melupakan dengan sengaja. Maka perdebatan tentang kepahlawanan Soeharto sejatinya bukan tentang masa lalunya semata, melainkan bagaimana bangsa ini memaknai sejarah: sebagai ruang untuk belajar, atau arena manipulasi kebenaran. Penghargaan terhadap Soeharto jadi ujian kedewasaan politik.
Tidak Ada Gading yang Tak Retak
Dalam sejarah manusia, tidak ada pahlawan yang benar-benar steril dari noda. Kepahlawanan adalah hasil benturan antara konteks, keberanian, dan hasil akhir yang dirasakan bangsa. Cerita pahlawan bukan catatan tanpa cela. Dari Julius Caesar hingga Mustafa Kemal Ataturk, dari Genghis Khan hingga Soekarno, semua punya dua sisi mata uang: satu sisi dikenang karena jasanya, sisi lain digugat karena luka yang ditinggalkan. Sejarah tidak pernah hitam-putih, dan bangsa yang dewasa belajar membaca abu-abunya.
Begitu juga Soeharto. Ia bukan malaikat, tetapi juga bukan monster yang pernah menguasai Indonesia selama tiga dekade. Soeharto adalah bagian dari sejarah yang kompleks: lahir dari momen chaos politik, survive dalam bayang perang ideologi, dan membangun stabilitas dengan harga yang relatif mahal.
Kendati demikian, di tengah segala tudingan pelanggaran HAM dan korupsi, tak bisa diingkari bahwa Soeharto mewariskan sesuatu yang monumental, yaitu infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan ketahanan nasional yang menjadi fondasi bagi Indonesia. Maka ia pun dijuluki sebagai ‘Bapak Pembangunan’. Itu fakta, bukan whitewashing.
Boleh jadi, kritikus akan berkata bahwa pembangunan itu rapuh, karena berdiri di atas ketakutan. Namun, bukankah hampir semua negara besar menempuh jalan serupa? Korea Selatan dan Taiwan tumbuh di bawah rezim otoriter sebelum bertransisi jadi demokrasi mapan. Soeharto, dalam versi Indonesia, adalah figur transisi yang keras kepala namun visioner. Ia ingin negara berdiri tegak sebelum rakyat diajak berdebat tentang arah politik.
Ironi terbesar Soeharto bukan pada kekuasaannya yang panjang, melainkan pada warisannya yang ambigu. Ia ingin menciptakan stabilitas permanen, tapi justru melahirkan generasi Reformasi yang memberontak atas stagnasi itu. Ia membangun ekonomi nasional, namun mengawinkannya dengan kroni kapitalisme. Ia mengibarkan Pancasila sebagai ideologi, tapi menjadikan tafsir tunggal sebagai alat kontrol sosial.
Maka dari itu, ketika pemerintah hari ini mengukuhkannya sebagai pahlawan, mestinya, pertanyaannya bukan ‘apakah ia bersih?’, melainkan ‘apakah jasanya melampaui kesalahannya?’ Gus Dur pernah berkelakar dalam sebuah acara Kick Andy, bahwa Soeharto itu banyak sekali jasanya meskipun dosanya juga tak kalah banyak.
Kendati demikian, kepahlawanan pada akhirnya adalah simbol rekonsiliasi antara masa lalu dan masa depan. Menolak Soeharto karena dosanya sama tidak produktifnya dengan menyanjungnya tanpa kritik. Rakyat perlu mengakui luka masa lalu tanpa menolak keberhasilan yang pernah diraih. Sebab, bangsa yang tumbuh adalah bangsa yang berani berdamai dengan pemahaman yang utuh bahwa tak ada gading yang tak retak. Artinya, tidak ada manusia sempurna untuk dianggap pahlawan. Setiap pahlawan memiliki sisi negatif dan buruknya sendiri.
Mendukung Kepahlawanan Soeharto
Mengakui Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan berarti menutup mata terhadap dosa sejarahnya. Misal, bahwa rezim Soeharto adalah dalang di balik kasus Marsinah—yang kemarin juga diangkat jadi pahlawan. Pahlawan secara fungsional adalah mereka yang meninggalkan warisan kebijakan dan arah pembangunan yang membuat sebuah bangsa berdiri tegak-sejahtera.
Soeharto bukan sekadar presiden terlama dalam sejarah Indonesia, tapi juga arsitek tata kelola ekonomi yang jadi fondasi kemajuan dua dekade berikutnya. Legasi stabilitas politik, meski dengan kontrol ketat, melahirkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen per tahun pada era 1980-an; sesuatu yang tak banyak dicapai negara berkembang kala itu, bahkan ngap-ngapan untuk dicapai pemerintah saat ini.
Di tengah turbulensi pasca-kemerdekaan dan ketegangan ideologis, Soeharto berhasil menciptakan narasi nasional yang berporos pada Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Ia memadukan pendekatan teknokratik dan militeristik untuk menjaga arah pembangunan agar tak terombang-ambing oleh konflik politik. Sebagian pihak mungkin menilai stabilitas itu dibangun di atas represi, tapi dalam logika kenegaraan, tidak ada stabilitas tanpa kekuatan kendali. Sejarah politik Asia Timur membuktikan, pembangunan lahir dari rezim yang kuat sebelum demokrasi tumbuh dewasa.
Karena itu, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional bisa dibaca sebagai pengakuan terhadap fase penting perjalanan bangsa. Negara tak sedang menghapus kesalahan, tetapi menempatkan Soeharto sebagai figur historis yang kontribusinya terhadap pembangunan dan ketahanan ideologi tak bisa disangkal. Soeharto jelas bukan nabi, dan memang tak dimaksudkan demikian. Tidak juga disejajarkan dengan jasa Syaichona Kholil yang kemarin juga ditetapkan sebagai pahlawan. Sepuluh tokoh yang diangkat pahlawan memiliki sumbangsihnya sendiri atas nusa-bangsa.
Pemerintah tampak sedang berusaha mengembalikan makna kepahlawanan ke dalam kerangka fungsional, yang bertolak pada kontribusi mereka terhadap Indonesia. Soeharto memang memenuhi syarat untuk itu. Kepahlawanannya bukan pada ketiadaan dosa, karena memang ia berlumur dosa.
Namun, keberhasilannya membangun fondasi yang memungkinkan Indonesia melangkah ke abad ke-21 dengan infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan pertahanan yang jauh lebih kokoh dibanding masa sebelumnya, itu juga tidak bisa dinegosiasikan. Jangan terprovokasi oleh riak-riak musuh politik yang memang tidak suka Indonesia melangkah maju. Jangan termakan narasi-narasi negatif yang coba mencitra-burukkan NKRI dengan isu whitewashing Soeharto!
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment