Harakatuna.com – Jakarta kembali gaduh di awal November 2025. Puluhan aktivis dan penyintas pelanggaran HAM turun ke jalan, Kamis (6/11) kemarin, menolak rencana pemerintah menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Di depan Istana, spanduk bertuliskan “Pahlawan untuk Siapa?” dibentang bersama lagu-lagu perlawanan. Jelas sekali ada ketegangan lama yang belum reda, ihwal bagaimana bangsa ini berdamai dengan sejarah pembangunan dan penindasan.
Usulan nama Soeharto datang dari Kementerian Sosial dan Kebudayaan, bersama 48 kandidat lain yang tengah menunggu restu Presiden Prabowo Subianto. Prosesnya administratif: ada tim penilai, riset, dan kriteria formal tentang jasa kepada negara. Namun, nama Soeharto bukan nama yang harum. Soeharto dipandang sebagai ikon kegelapan Indonesia, yakni dengan otoritarianisme dan pelanggaran HAM. Rezimnya subversif dan tangannya kerap dipandang berlumur darah.
Kendati demikian, pemerintah beralasan, pengusulan Soeharto sebagai pahlawan merupakan rekognisi objektif akan kontribusinya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, semua kandidat telah melewati kajian akademik. Tetapi Amnesty International dan KontraS meyakini klaim objektif itu terdengar ganjil di tengah absennya keadilan bagi korban penculikan dan korupsi yang membelit era Orde Baru. Salah seorang aktivis bahkan menangis dan mengaku itu tidak adil untuk rakyat.
Rencana tersebut, untuk diketahui, muncul saat pemerintah juga tengah menunda penerbitan sepuluh jilid “Sejarah Resmi Indonesia”, proyek besar yang dikritik karena dianggap menutupi episode kelam masa lalu. Dua agenda itu, yakni penulisan sejarah versi negara dan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan, bak dua sisi dari satu upaya besar membentuk ingatan baru tentang masa lalu, dengan logika pengampunan yang cepat dan pemutihan sejarah kelam Soeharto.
Kendati demikian, menolak atau menerima Soeharto tak sesederhana menimbang hitam dan putih. Tiga puluh dua tahun kekuasaannya meninggalkan legasi yang tak bisa dihapus dengan slogan stabilitas ekonomi atau pertumbuhan kelas menengah. Soeharto adalah setali tiga uang dengan represi politik, pembredelan media, dan ketimpangan sosial. Menilai Soeharto berarti menilai bagaimana bangsa ini ingin mengenang kekuasaan: sebagai pelajaran atau pembenaran.
Di tengah polemik itu, pertanyaan terjujur boleh jadi bukan apakah Soeharto layak menjadi pahlawan, melainkan apakah bangsa ini siap melupakan trauma kolektif kebrutalan Orde Baru itu. Jika dipaksakan tanpa rekonsiliasi, semua itu akan menjadikan sejarah sebagai panggung legitimasi. Ketika memori kolektif dikendalikan kekuasaan, bangsa ini berisiko kehilangan sesuatu yang lebih krusial dari gelar kepahlawanan, yaitu kemampuan untuk adil dengan fakta sejarah.
Jasa Soeharto untuk Indonesia
Tidak bisa dipungkiri, Soeharto adalah sosok yang menandai babak besar dalam sejarah modern Indonesia. Ia datang ke panggung kekuasaan di tengah chaos politik pasca-1965, ketika ekonomi runtuh dan konflik ideologis nyaris membelah bangsa. Soeharto tampil sebagai figur stabilisator yang membangun narasi tentang keteraturan dan pertumbuhan setelah ‘kegagalan demokrasi terpimpin’. Bagi banyak orang, Soeharto adalah antitesis kekacauan dan bergelar ‘Bapak Pembangunan’.
Selama tiga dekade pemerintahannya, Indonesia mencatat capaian ekonomi yang jarang terulang. Di bawah kendali teknokrat Orde Baru, pertumbuhan ekonomi rata-rata menembus angka 7 persen per tahun pada dekade 1980-an. Program swasembada beras 1984 membuat Indonesia diakui FAO sebagai negara yang berhasil keluar dari krisis pangan. Infrastruktur dasar dibangun dalam skala masif. Semua itu menandai transformasi Indonesia dari negara agraris menuju negara industri muda.
Pendidikan dan kesehatan juga jadi bagian dari agenda pembangunan. Soeharto mendorong program wajib belajar, memperluas jaringan sekolah negeri hingga pelosok, dan memperkenalkan Puskesmas sebagai simbol layanan kesehatan dasar. Program Keluarga Berencana (KB) bahkan pernah dipuji lembaga internasional karena sukses menekan angka kelahiran secara signifikan. Semua itu membentuk fondasi demografis penopang kemunculan kelas menengah di era 1990-an.
Selain ekonomi, Soeharto juga memainkan peran penting dalam konsolidasi politik luar negeri. Ia menjaga Indonesia agar tetap berada di jalur non-blok, namun realistis menjalin relasi dengan Barat. Setelah masa konfrontasi Soekarno, Soeharto menormalisasi hubungan dengan Malaysia, memperkuat ASEAN, dan menarik investasi asing untuk membiayai industrialisasi. Politik luar negeri Orde Baru menampilkan citra Indonesia yang stabil, dan mengundang modal internasional tanpa kehilangan kontrol domestik.
Namun, di balik semua capaian itu, ada harga yang mahal: pembangunan yang bertumpu pada kontrol politik dan sentralisasi kekuasaan. Orang menyebutnya ‘otoriter’. Soeharto memahami pembangunan itu alat legitimasi, maka setiap bentuk oposisi dianggap ancaman terhadap kemajuan. Maka, ketika orang berbicara tentang ‘jasa Soeharto’, yang dimaksud bukan hasilnya saja, tetapi juga disiplin sosial yang memaksa rakyat berjalan dalam satu komando di bawah kendali Soeharto.
Jasa Soeharto bagi Indonesia memang nyata, tetapi juga paradoksal. Ia membangun jalan dan jembatan, namun di atas fondasi ketakutan. Ia menekan inflasi, tapi juga membungkam aspirasi. Soeharto menumbuhkan ekonomi, namun sekaligus menumbuhkan oligarki. Dalam banyak hal, Soeharto merupakan arsitek pembangunan dan arsitek sistem kekuasaan yang terus bergaung hingga kini, baik dalam cara negara melihat rakyat ataupun cara rakyat melihat negara.
Soeharto dan Label ‘Pahlawan’
Menimbang Soeharto sebagai calon pahlawan nasional berarti memasuki wilayah abu-abu antara sejarah, politik, dan moral publik. Di satu sisi, jasanya terhadap pembangunan dan stabilitas nasional jelas terdokumentasi, dan karena itu mesti diapresiasi. Di sisi lain, rekam jejak pelanggaran HAM, korupsi-kolusi, dan pembungkaman kebebasan sipil di era Orde Baru tidak bisa disapu begitu saja. Persoalannya, apakah jasa Soeharto dapat menebus luka kolektif yang ditinggalkannya?
Secara formal, gelar pahlawan nasional memang diatur dalam kriteria administratif: berjasa besar, tidak tercela, dan memberi teladan moral bagi bangsa. Namun di sinilah problem muncul. Jika kriteria itu diterapkan secara objektif, sulit membayangkan bagaimana seorang pemimpin yang kekuasaannya ditopang represi dan patronase bisa disebut tak tercela. Jasa dan dosa Soeharto saling bertaut, hingga menciptakan dilema. Soeharto dipandang melegasi kebrutalan otoritarianisme.
Protes yang muncul hari-hari ini bukanlah reaksi emosional semata, melainkan cermin kegelisahan yang dalam: negara sedang mencoba menulis ulang sejarah dengan tinta yang terlalu bersih. Upaya menjadikan Soeharto pahlawan, apalagi di tengah penundaan proyek sejarah resmi 10 jilid yang dituding bias, menimbulkan kesan bahwa pemerintah ingin menutup bab luka lama dan menggantinya dengan narasi kebesaran nasional yang steril dari konflik moral.
Memberi gelar pahlawan berarti mengundang generasi baru untuk meneladani, bukan sekadar mengenang. Di titik itulah penilaian terhadap Soeharto jadi sensitif: apakah yang patut diteladani adalah hasil pembangunan atau caranya berkuasa yang otoriter?
Politik gelar pahlawan jadi alat simbolik membangun legitimasi pemerintahan yang sedang berkuasa. Kedekatan Presiden Prabowo dengan Soeharto, baik secara historis maupun personal, tidak bisa diabaikan. Maka tidak heran publik curiga bahwa penghargaan pahlawan untuk Soeharto merupakan strategi politik yang brilian. Benarkah whitewashing sejarah merupakan cara halus menormalisasi masa lalu yang represif sebagai masa yang ideal? Ini harus dikaji lebih jauh.
Wacana menjadikan Soeharto pahlawan nasional menyingkap satu kenyataan, yaitu bahwa bangsa Indonesia belum berdamai dengan masa lalunya. Sejarah masih diperlakukan sebagai aset politik. Menimbang warisan Soeharto seharusnya tidak berhenti pada daftar jasanya, tetapi juga pada keberanian menilai sisi gelap kekuasaannya secara imbang. Bangsa yang terlalu cepat memaafkan tanpa mengingat, akan kehilangan kemampuan belajar dari sejarah.
Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan soal penghormatan, melainkan ujian etika bagi bangsa yang sedang menulis ulang memorinya sendiri. Negara dihadapkan pada pilihan, yaitu menjadikan masa lalu sebagai sumber pembelajaran atau sekadar alat legitimasi. Jika sejarah dipoles hanya untuk membenarkan kekuasaan, maka penghargaan akan kehilangan maknanya, dan bangsa ini belajar melupakan apa artinya adil terhadap ingatan kolektif mengenai sejarah itu sendiri. Selamat Hari Pahlawan!
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment