Harakatuna.com – Hampir seabad lalu, yakni pada 28 Oktober 1928, di sebuah rumah di Jalan Kramat Raya 106 Batavia, sejumlah pemuda lintas etnis dan agama sepakat mengucapkan ikrar tiga butir yang hingga kini menjiwai keberadaan bangsa Indonesia. “Kami putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, berbahasa yang satu: Indonesia.”
Dari ruang sederhana itu, lahir gagasan besar, bahwa bangsa ini bisa hidup bersama karena kesediaan untuk bersatu. Hingga kini, semangat itu masih bergema, namun dalam wujud yang lain, dalam konteks yang relatif kompleks, dan dalam iklim politik yang boleh jadi tak lagi sama.
Indonesia tak lagi berhadapan dengan penjajah asing, melainkan dengan tantangan integrasi bangsa: ketimpangan antarwilayah, birokrasi yang njelimet, polarisasi politik, dan disrupsi medsos. Pemerintahan Prabowo-Gibran yang genap berusia setahun pada pekan lalu hadir dengan pendekatan baru terhadap makna persatuan nasional, yaitu strategi integrasi politik dan gotong-royong membangun negara.
Satu tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran lima persen, inflasi sekitar dua persen, dan defisit fiskal dijaga di bawah tiga persen PDB. Hal itu menjadikan Indonesia salah satu negara G20 dengan kinerja makro terbaik. Pemerintah juga menyalurkan program MBG, meluncurkan program magang bergaji UMR untuk 100.000 sarjana, serta meningkatkan produksi beras nasional hingga 31 juta ton. Indeks kepuasan masyarakat: 83,5%.
Kendati demikian, tak ada gading yang tak retak, kata pepatah. Pemerintah masih dihadapkan pada kritik keras atas tata kelola MBG, tuduhan penggunaan anggaran pendidikan untuk non-sektor, dan seringnya reshuffle kabinet yang dianggap sebagai kelemahan Prabowo. Jadi kepemimpinan Prabowo diuji oleh kemampuan menyatukan kembali arah kebangsaan di tengah beragam kepentingan dan fragmentasi sosial.
Politik integrasi pun menjadi kunci. Jika Sumpah Pemuda 1928 menyatukan bangsa lewat bahasa dan cita-cita, maka Prabowo-Gibran mencoba menyatukannya lewat struktur dan sistem: guyub seluruh elemen bangsa. Koordinasi antar-K/L yang solid, disiplin fiskal, dan reformasi birokrasi pun dioptimalisasi. Prabowo-Gibran tampak tengah memusatkan kembali arah bangsa ke dalam satu visi nasional.
Sumpah Pemuda lantas menjadi relevan karena nasionalisme tidak boleh luntur. Seluruh masyarakat perlu bersatu dalam tata kelola, yakni satu sistem dalam kerja negara-bangsa. Dan di titik itulah, politik integrasi menemukan bentuknya, yaitu upaya menjadikan negara bukan simbol kebersamaan semata, melainkan juga alat untuk mengelola keberagaman dengan efektif.
Pemuda dan Politik Hari Ini
Reaktualisasi Sumpah Pemuda relatif terlihat di tangan mereka yang dulu disebut ‘pemuda’, tapi kini terlibat langsung dalam pemerintahan. Figur Gibran jadi simbol paradoksal: generasi muda yang lahir di era globalisasi, tetapi dipercaya memimpin di tengah tuntutan nasionalisme yang tidak ringan. Pemerintahan ini jadi representasi eksplisit ihwal pertemuan antargenerasi, yakni antara semangat idealisme dan kalkulasi realisme.
Bagi banyak kalangan muda, politik hari ini adalah urusan ide dan efektivitas. Pemuda hari ini hidup di dunia yang meniscayakan kecepatan dan kredibilitas. Mereka tumbuh di ruang digital yang penuh informasi tetapi miskin kepercayaan. Karena itu, integrasi politik harus dimulai dari kemampuan negara menghadirkan sistem otoritatif. Sumpah Pemuda dulu mengajarkan kesatuan identitas, dan hari ini, ia menuntut kesatuan kredibilitas.
Pemuda, dalam pengertian yang luas, kini menjadi subjek yang tidak lagi berteriak di luar sistem, melainkan turut bekerja di dalamnya, meski kadang harus menghadapi ketegangan antara idealisme dan pragmatisme. Namun politik pemuda hari ini juga harus menghadapi godaan, yaitu menjadi apatis karena kecewa, atau sinis karena terlalu rasional. Ketika demokrasi digital dibanjiri hoaks dan kampanye hitam, politik kehilangan integritasnya.
Di situlah Sumpah Pemuda perlu direinterpretasi menjadi ‘satu bangsa, satu bahasa’, juga ‘satu kesadaran untuk tetap percaya bahwa politik adalah instrumen perubahan’. Pemuda hari ini perlu menjadi subjek yang memimpin perubahan itu sendiri. Dan boleh jadi, itulah yang dimaksud Prabowo ketika mengatakan bahwa bangsa ini tidak butuh banyak bicara, tapi butuh banyak bekerja.
In Prabowo, We Trust!
Ungkapan ini tentu bukan slogan buta. “In Prabowo, We Trust” muncul dari keinginan akan figur yang mampu menyatukan, menenangkan, dan memimpin dengan arah yang jelas. Setelah dua dekade demokrasi yang penuh gejolak dan polarisasi, publik tampak haus stabilitas dan ketegasan. Prabowo muncul sebagai figur yang mewakili keduanya, karena ia konsisten memancarkan kepastian di tengah ketidakpastian.
Tingkat kepuasan publik di atas 80% memperlihatkan bahwa mayoritas rakyat memandang negara sedang berjalan di rel yang benar. Gaya kepemimpinannya yang diplomatis dan tegas dalam arah kebijakan memberi kesan bahwa Indonesia memasuki fase disciplinary democracy, yaitu demokrasi yang bebas, tetapi menuntut tanggung jawab sosial. Prabowo mengedepankan prinsip kemandirian, efisiensi, dan kedaulatan nasional.
Semangat ini sejalan dengan ide dasar Sumpah Pemuda, bahwa bangsa besar bisa berdiri hanya jika ia bersatu dalam arah dan tindakan. Namun, kepercayaan yang tinggi juga membawa konsekuensi besar, yaitu pemerintah harus semakin terbuka, bukan tertutup. Prabowo-Gibran harus ingat bahwa kepercayaan publik bukan lisensi absolut, melainkan kontrak moral untuk terus memperbaiki diri.
Inilah yang disebut oleh sebagian analis politik sebagai trust governance, pemerintahan yang dibangun atas dasar kredibilitas dan keyakinan rakyat. Kepercayaan menjadi modal awal untuk menata ulang masa depan bangsa. Maka, ketika di Hari Sumpah Pemuda ini, spiritnya telah dihidupkan kembali dalam politik integrasi Prabowo-Gibran. Jika 1928 adalah momentum penyatuan gagasan, maka kini adalah momentum penyatuan tindakan.
Hal itu perlu dibuktikan melalui kebijakan yang menyatukan kesejahteraan dan kebijakan yang menembus batas sosial-ekonomi. Dan mungkin, bila para pemuda 1928 masih hidup hari ini, mereka tidak akan lagi mengangkat tangan seraya bersumpah. Mereka mungkin akan berkata, “Kerja yang mempersatukan, itulah Sumpah Pemuda zaman ini.”
Politik yang mempersatukan lahir dari rasa percaya: kepercayaan bahwa negara ini, dengan segala cacat dan celanya, masih punya arah, masih punya niat, dan masih punya energi untuk memperbaiki diri. Itulah inti dari Sumpah Pemuda yang sejati, yaitu optimisme dan keyakinan bahwa Indonesia akan selalu laik diperjuangkan.
Prabowo-Gibran mungkin bukan generasi 1928, tapi mereka mewarisi satu beban moral yang sama, yakni menjaga agar NKRI tetap punya pusat gravitasi, ketika semua kekuatan tarik-menarik nyaris membuatnya retak. Di tengah sinisme atas politik dan medsos yang memecah, pemerintah mencoba mengembalikan makna ‘satu nusa, satu bangsa’ ke bentuk yang paling konkret: kebijakan yang menyatukan nasib.
Sumpah Pemuda bergaung dari dashboard kebijakan dan rapat kabinet; hidup dalam keputusan rezim penguasa yang bermartabat. Itulah bentuk baru nasionalisme. Dan mungkin, 97 tahun setelah Sumpah Pemuda pertama kali diucapkan, bangsa ini akhirnya menemukan cara baru untuk bersumpah, yakni dengan hasil kinerja menyejahterakan rakyat di era kepemimpinan Prabowo-Gibran yang cukup muda, yakni setahun pertama.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment