Harakatuna.com – Selamat 1 tahun era pemerintahan Prabowo-Gibran. Sepertinya, Oktober kali ini datang membawa neraca ihwal apa yang telah dikerjakan Presiden dan Wapres, juga apa yang masih dicari bentuk program terbaiknya. Di akar rumput, perbincangan orang-orang kerap terlampau jujur daripada perdebatan para pakar. “Negara sekarang cepat,” kata seorang bapak di warung kopi. ‘Cepat’, dan itu bukan kata sepele.
Ada angka yang meneguhkan kesan itu. Survei Poltracking awal Oktober mencatat, 78,1% masyarakat puas pada kinerja setahun Prabowo-Gibran. Kehadiran negara terlihat, sentuhan kebijakan terasa. Ada MBG yang dirancang menyentuh puluhan juta siswa di seantero negeri. Ada BLT tiga bulan untuk 35,4 juta keluarga yang dibiayai dari efisiensi. Angka itu berdiri bersama optimisme: manusia Indonesia semakin berkualitas.
Namun, tentu tidak semua orang mengapresiasi. Beberapa bahkan suuzan soal tendensi otoritarianisme. Padahal, penertiban bukan antonim pembebasan, sebagaimana ketegasan bukan turunan otoritarianisme. Setelah gejolak demonstrasi Agustus lalu, pemerintah bicara tentang reformasi kepolisian. Harus dibedakan mana kritik konstruktif dan noise yang destruktif. Kekuatan sejati tumbuh dari akhlak kebijakan dan adab kekuasaan.
Setahun ini, cara pandang terhadap kedaulatan perlu direvisi, sepertinya. Ia merupakan kerja sistem: hilirisasi yang mendorong nilai tambah di dalam negeri, cadangan bahan pangan yang dijaga, pengadaan beras domestik yang diperbesar. Irigasi, benih, dan lahan diperluas. Kedaulatan, dengan begitu, berpijak pada dua kaki, yakni fiskal yang disiplin dan politik yang stabil. Di antara keduanya, ada jembatan krusial bernama ‘kepercayaan’.
Tentu, kepercayaan tidak jatuh dari langit. Ia datang dari pengalaman sehari-hari rakyat, yaitu ketika bantuan terasa tepat, layanan publik kian cepat, dan keputusan nasional tidak lagi menjauh dari kebutuhan konkret. Tugas tahun kedua pun jelas, yaitu merapikan simpul-simpul yang masih longgar dan memastikan bahwa kecepatan tidak mengorbankan keselamatan—juga ketertiban tidak menenggelamkan suara.
Di situlah ‘ngaji politik’, sebagaimana di judul, menemukan relevansinya. Membaca zaman dengan mata yang jernih, hati yang adil, dan akal yang tenang, itu urgen. Menafsir kerja negara tidak boleh dengan kecurigaan, melainkan dengan amanah. Merawat ideologi bangsa tidak cukup dengan slogan, melainkan kebijakan yang menyejahterakan. Setahun berlalu dan arahnya sudah tampak. Maka, marwahnya harus dijaga.
Indonesia Butuh Pemimpin yang Tegas!
Ketegasan, dalam politik, kerap disalahpahami. Ia dianggap sinonim ‘keras’, padahal yang dimaksud ialah kejelasan arah, kepastian eksekusi, dan konsistensi nilai. Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan tiga hal itu bergerak simultan. Pertama, prioritas kedaulatan sosial-ekonomi, mulai dari pangan, gizi, hingga perlindungan kelompok rentan. Kedua, optimalisasi instrumen fiskal dengan program hilirisasi energi untuk menopang daya tahan ekonomi. Ketiga, negara hadir melindungi.
Kebijakan sosial, yang kerap dilabeli populis, diarahkan sebagai investasi SDM. Ketika pilar sosial ditegakkan, stabilitas politik mendapatkan fondasinya. Tentu, ketegasan harus cermat menjaga batasnya. Di satu sisi, rakyat menghendaki pemimpin yang tidak gamang mengambil keputusan. Di sisi lain, ketegasan yang sehat menghormati hukum dan akuntabilitas. Artinya, ketegasan itu bukan wujud dari otoritarianisme.
Ketegasan pemimpin berdiri di atas tiga akhlak kekuasaan. Pertama, amanah, yaitu berani memindahkan anggaran dari yang tidak prioritas ke yang menyentuh hidup rakyat banyak. Kedua, adil, yakni memastikan manfaat merata ke desa-desa dan pelosok. Ketiga, hikmah, yaitu penyelesaian masalah melalui dialog dan edukasi publik. Ketegasan tanpa hikmah melahirkan luka, hikmah tanpa ketegasan melahirkan stagnasi. Negara perlu keduanya.
Maka indikator tahun kedua semakin menantang: program sosial yang semakin presisi, birokrasi yang semakin lincah, dan komunikasi publik yang semakin dewasa. Ketegasan pemimpin, pada akhirnya, tampak pada kemampuan mengubah kritik menjadi masukan, bukan ancaman. Itulah politik yang menenangkan. Tujuannya ialah kesejahteraan grassroot, masyarakat rumut. Artinya, ketegasan pemimpin itu merupakan sesuatu yang niscaya.
Politik Akar Rumput, Apa Itu?
‘Politik akar rumput’ itu bukan jargon, melainkan metode merawat daulat rakyat. Tahun pertama pemerintahan memulai ini melalui dua koridor: kebijakan sosial berskala besar, yakni MBG dan BLT, serta penguatan ketahanan pangan lewat meningkatnya produksi beras dan pembesaran pengadaan domestik. Keduanya menjahit kembali jalur antara negara dan rakyat, yaitu dari sawah ke meja makan, dari APBN ke dapur keluarga.
Di akar rumput, politik ialah soal menambah daya hidup. Itu sebabnya keterlibatan petani, nelayan, peternak, dan UMKM dalam rantai pasok gizi menjadi inti desain. Ketika kedaulatan ekonomi bertemu kebijakan sosial, kesejahteraan tinggal menanti waktu. Bukan charity, melainkan sirkulasi nilai tambah di tingkat masyarakat. Itulah wujud paling konkret dari kedaulatan rakyat: warga menjadi subjek, bukan sekadar penerima.
Politik akar rumput juga menyangkut keamanan dan ketertiban yang manusiawi. Negara telah menawarkan agenda reformasi, karena publik berharap itu diwujudkan sebagai penegakan hukum yang proporsional. Institusi penegak hukum mesti semakin dipercaya masyarakat. Ketika prosedur tertib berjalan seiring pendekatan persuasif, politik pun menjadi teduh karena kepercayaan sosial naik dan stabilitas terwujud.
Politik akar rumput menuntut sedikitnya tiga disiplin. Pertama, disiplin data, yang terpadu untuk penerima manfaat agar kebijakan presisi dan tidak dimanipulasi. Kedua, disiplin koordinasi, untuk memangkas bottleneck perizinan dan implementasi. Ketiga, disiplin mendengar, yaitu kanal keluhan dan saran yang responsif sehingga koreksi bisa terjadi cepat sebelum masalah membesar dan tak terkontrol negara—seperti kericuhan demo kemarin.
Artinya, politik akar rumput adalah politik yang memihak rakyat. Ia konkret, mensejahterakan, mengurangi biaya hidup, dan membuka lapangan kerja. Politik akar rumput memegang etika Pancasila dan persatuan nasional. Politik seperti itu tidak alergi pada kritik, tapi juga tidak membiarkan kebisingan menenggelamkan tujuan. Ia mengajak rakyat turut serta, bukan sekadar turut menyaksikan.
Politik akar rumput merupakan cermin kualitas kepemimpinan nasional. Jika di desa orang merasa dilibatkan, di kota orang merasa dilayani, dan di ruang digital orang merasa dihargai, maka persatuan akan kuat dan perpecahan tidak akan terjadi. Itulah yang disebut menyatukan arah bangsa. Bukan memaksa satu suara, tetapi mengarahkan banyak suara ke satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat.
Satu tahun ini memberi satu pelajaran besar: ketegasan yang bekerja dan akar rumput yang bergerak saling menguatkan. Dan setelah ini, tahun kedua menunggu. Arah pemerintahan sudah jelas, maka kini saatnya merapikan detail dan memperluas partisipasi. Daulat rakyat bukan slogan belaka, melainkan cara negara menjadi kuat tanpa menakutkan, dan cara bangsa menjadi besar tanpa kehilangan jiwa.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment