Harakatuna.com – Saya memahami betul gelora di dada banyak orang ketika melihat anak-anak Gaza menangis di bawah reruntuhan. Palestina adalah luka nurani umat manusia. Tak ada yang sanggup menonton genosida oleh bangsa biadab Israel tanpa merasa marah. Namun, di tengah gelombang empati yang membuncah, semua perlu menahan diri agar tidak kehilangan arah. Sebab, dalam perjuangan membela yang tertindas, emosi tanpa nalar bisa berubah jadi kesesatan moral yang baru.
Saya sering melihat orang-orang turun ke jalan dengan bendera Palestina di tangan dan air mata di mata, tapi dengan kata-kata yang menusuk bangsa sendiri. Mereka menyerang pemerintah, menuduh negara diam, bahkan mengkafirkan sikap diplomatik yang hati-hati. Padahal, bangsa ini tidak pernah berpaling dari Palestina. Dari Soekarno sampai Prabowo, Indonesia selalu menolak penjajahan Israel dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hanya saja, caranya konstitusional, tidak dengan emosional belaka.
Solidaritas sejati tidak lahir dari amarah, tetapi dari kejernihan. Membela Palestina bukan berarti membenci yang lain. Menuntut keadilan bukan berarti menolak akal sehat. Saya pikir kita sepakat, bahwa kita tidak sedang melawan satu agama atau satu bangsa, tetapi melawan sistem penindasan yang mencabut kemanusiaan siapa pun yang tertindas. Jika kemarahan membuat kita kehilangan rasionalitas, maka pembelaan itu justru kehilangan makna moralnya.
Saya khawatir, di tengah semangat solidaritas yang tinggi, banyak yang tidak sadar telah menjadi korban narasi yang membelah. Mereka menyerukan jihad di negeri sendiri, menolak solusi dua negara yang sebenarnya realistis, dan menuding diplomasi sebagai bentuk kelemahan. Padahal, justru melalui diplomasi—jalan yang ditempuh dengan kesabaran dan nalar—kemerdekaan Palestina bisa benar-benar diwujudkan, bukan sekadar diteriakkan di jalanan.
Membela Palestina adalah tugas moral dan ujian kedewasaan berpikir. Apakah kita sanggup menegakkan keadilan tanpa kehilangan keadaban? Apakah kita bisa berempati tanpa terperosok dalam fanatisme? Solidaritas yang berlebihan tanpa etika negara hanya akan menciptakan kebingungan baru: antara cinta yang tulus dan kebencian yang membabi-buta.
Menjernihkan Solidaritas
Solidaritas, bagi bangsa Indonesia, adalah watak historis yang membentuk jati diri. Ia lahir dari pengalaman panjang dijajah dan dibungkam, dari penderitaan yang membuat bangsa ini memahami apa arti tertindas. Namun, sejarah yang seharusnya membuat kita bijak, kadang justru mendorong sebagian orang mengulangi pola lama: berjuang dengan kemarahan. Solidaritas pun berubah menjadi ajang pembuktian identitas, bukan perjuangan kemanusiaan.
Banyak yang lupa bahwa solidaritas sejati kadang bekerja dalam diam—di ruang diplomasi, di meja perundingan, di tangan para negosiator yang pantang menyerah. Tapi di mata sebagian orang, yang tidak terlihat dianggap tidak ada. Akibatnya, diplomasi dikira kompromi, padahal di situlah strategi yang sesungguhnya berlangsung: mengubah simpati menjadi pengaruh, dan pengaruh menjadi keputusan dunia yang berpihak pada Palestina.
Masyarakat perlu mulai menata ulang persepsi, yaitu bahwa membela Palestina adalah tentang siapa yang paling konsisten berpihak pada kemanusiaan; bukan aksi partisan. Kalau semua hanya tentang jumlah massa dan volume suara, masyarakat akan terjebak euforia moral tanpa arah. Sementara Israel menegakkan kebijakan penindasannya dengan kalkulasi yang dingin dan sistematis, masyarakat Indonesia malah terperangkap romantisme perlawanan. Solidaritas pun kehilangan efektivitasnya.
Ada yang lebih luhur dari sekadar marah: yaitu kemampuan untuk menyalurkan empati jadi energi rasional. Ketika negara berbicara tentang solusi dua negara, misalnya, itu bukan sikap lembek, tapi pilihan rasional yang berakar dari prinsip kemanusiaan universa, cara untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang diakui dunia, bukan sekadar dipuja sebagian umat. Inilah bentuk solidaritas yang jernih, menuntun emosi agar tidak menenggelamkan akal sehat.
Solidaritas yang jernih menolak dua ekstrem: sinisme yang dingin dan fanatisme yang buta. Ia berjalan di tengah, dengan mata terbuka dan hati bergetar, menyadari bahwa perjuangan kemanusiaan tidak pernah sederhana. Masyarakat bisa menangis untuk Gaza dan tetap berpikir untuk Jakarta; bisa marah pada kezaliman, tapi tetap taat pada konstitusi. Yang membedakan bangsa beradab dari bangsa biadab hanyalah satu hal: kemampuan berpikir bahkan ketika hati sedang hancur.
Jangan Naif dalam Bela Palestina!
Pengalaman hidup mengajarkan saya satu hal sederhana, yaitu, niat baik saja tidak cukup. Tanpa kecermatan, niat itu mudah dimanfaatkan, dan pembelaan bisa menjadi ilusi yang merugikan. Jangan naif berarti tidak membiarkan emosi mengaburkan konsekuensi. Ketika poster bertuliskan “2 Tahun Genosida” dan simbol-simbol “Thufan Al-Aqsa” beredar, mobilisasi terlihat masif. MUI, Gerak Indonesia, ojek online, dan serikat buruh, semua tumpah di jalan.
Di saat seperti itu, pertanyaan dasar yang harus selalu saya ajukan adalah: siapa yang benar-benar mendapat manfaat dari gelombang ini? Untuk siapa aksi mereka? Jika ada aktor yang menggunakan solidaritas untuk mengukuhkan posisi politik, atau menekan kebijakan nasional demi keuntungan domestik, maka solidaritas itu perlu diuji kembali. Bukan untuk merendahkan, tetapi untuk menyucikan tujuan.
Jangan naif juga berarti menolak romantisme perlawanan tanpa hasil. Ada kecenderungan mengidolakan “aksi spektakuler”—march, spanduk, orasi heroik—seolah semua itu sama dengan perubahan nyata. Sementara perubahan nyata sering kali terjadi di ruang-ruang tertutup: meja negosiasi, sidang internasional, birokrasi yang mengalokasikan bantuan terverifikasi.
Menjerit di jalan dapat memecah perhatian publik dan—parahnya—membiarkan narasi resmi negara lawan menguat: bahwa protes kita hanyalah riuh internal. Padahal, yang dibutuhkan Gaza adalah akses makanan, perlindungan medis, dan pengakuan politik yang berkelanjutan, bukan hanya headline satu hari lalu menghilang.
Jangan naif berarti memahami risiko hukum dan keamanan. Aksi massa yang tidak terkontrol berpotensi melanggar aturan publik, menimbulkan benturan, atau memberi celah bagi infiltrasi kelompok yang menginginkan kekacauan. Di level diplomatik, retorika yang menuduh pemerintah “diam” atau “tidak tegas” tanpa dasar fakta dapat merusak posisi tawar negara di forum internasional.
Ketika pesan publik bertransformasi menjadi klaim bahwa “negara tidak membela Palestina”, negara justru kehilangan ruang negosiasi yang dibutuhkan untuk mendorong solusi dua negara—jalan yang paling realistis bagi kemerdekaan Palestina yang diakui secara internasional.
Jangan naif berarti juga cerdas soal bantuan. Bantuan yang tersalurkan lewat organisasi terpercaya, melalui saluran diplomatik yang aman, dan diatur oleh lembaga kemanusiaan internasional, itulah yang menyelamatkan nyawa. Saya lebih memilih memberikan dukungan pada NGO terverifikasi dan kampanye yang transparan daripada membiarkan logistik improvisasi yang akhirnya berjejal di pelabuhan atau jadi sasaran intersepsi. Kita harus menuntut keadilan, tetapi juga bertanggung jawab dalam cara kita bertindak.
Jangan naif berarti mempertahankan etika yang teguh: kita bisa marah pada penindasan tanpa menumbuhkan kebencian; kita bisa menuntut pembukaan blokade tanpa merayakan kekerasan; kita bisa mendesak pemerintah untuk lebih proaktif tanpa membiarkannya diseret ke retorika yang merusak.
Saya mengajak siapa pun yang turun ke jalan untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah kata-kata dan tindakan itu menambah peluang kemerdekaan bagi Palestina, atau sekadar menyalakan api yang membakar hubungan sosial kita sendiri? Solidaritas berkelas menuntut hati yang panas dan kepala yang dingin. Itulah satu-satunya jalan agar dukungan kita tidak sia-sia dalam setiap aksi bela Palestina.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment