Harakatuna.com – Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB viral di medsos. Pidato tersebut bukan saja merepresentasikan apa yang bangsa ini simpulkan tentang keadilan, tetapi bagaimana klaim itu akan dioperasikan. Di mimbar kelas dunia itu, Presiden menegaskan kembali dukungan pada solusi dua-negara bagi Palestina-Israel dan sekaligus menaruh syarat diplomasi yang pragmatis. Ucapan-ucapan tersebut bukan sekadar simbol, melainkan alat tawar yang disengaja dalam arsitektur politik luar negeri baru.
Bacaan yang segar atas momen tersebut bukan soal ‘lebih keras’ atau ‘lebih lembut’ dalam retorika. Ia perlu dibaca sebagai pergeseran modalitas: dari solidaritas organik ke solidaritas operasional. Solidaritas organik mengumandangkan kebenaran moral, sedangkan solidaritas operasional membangun infrastruktur, mekanisme evakuasi, pasukan, dan rantai pasok pangan, yang membuat klaim moral dapat dipertahankan, diuji, serta dipertanggungjawabkan.
Tawaran untuk memperkuat penjaga perdamaian, bila dilihat bersama, membentuk pola bahwa negara ingin mengubah klaim moral menjadi perangkat geopolitik yang in action. Namun demikian, melenyapkan Israel juga perkara mustahil karena dijamin oleh Barat melalui standar ganda dan politik hipokrit mereka. Karena itulah, apa yang Presiden Prabowo sampaikan merupakan jalan tengah paling memungkinkan dalam arsitektur diplomasi kontemporer.
Melihat dua-negara lewat lensa ini berarti menilai instrumen, bukan niat saja. Menjadikan pengakuan timbal balik, atau janji membuka hubungan dengan Israel jika Palestina diakui, sebagai bargaining chip adalah langkah cerdas bila disertai path-dependent tools, yaitu persiapan diplomatik multilateral, kesepakatan jaminan keamanan yang kredibel, dan paket rekonstruksi yang menjamin transisi politik secara fair. Sebab, orang-orang Yahudi Zionis itu sangat munafik dan biadab.
Tanpa perangkat-perangkat yang tegas dan konkret, pengakuan akan jadi retorika belaka yang mudah Israel abaikan. Hanya melalui perangkat diplomatik yang represiflah, pengakuan menjadi sarana real politic untuk membentuk keseimbangan insentif demi Palestina. Di situlah Indonesia dapat bergerak sebagai arsitek perantara, bukan sekadar penggembira moral, melainkan broker yang menawarkan blueprint implementasi pembebasan Palestina.
Diplomasi Solidaritas
Peran Indonesia dalam peacekeeping merupakan aset penting dalam konversi moral ke operasional. Keikutsertaan historis dalam misi-misi PBB memberi kredibilitas yang tak bisa dibeli oleh pidato. Namun kredibilitas tersebut juga menuntut konsistensi mandat, kesiapan logistik, rules of engagement yang jelas, dan legitimasi internasional pada tindakan yang, boleh jadi, risikonya besar. Zionis Israel adalah anak emas AS, dan AS adalah negara adidaya yang congkak. Pasti akan reaktif.
Kontribusi Indonesia harus diproyeksikan sebagai modal lembaga, kapasitas yang bisa disusun dengan menjadikan pasukan Garuda sebagai fasilitator zona aman, mendukung evakuasi medis, dan mengadministrasikan fase transisi pasca-konflik bila ada mandat. Menguatkan kapasitas tersebut berarti pemerintah telah melakukan investasi jangka menengah pada pelatihan, perlindungan hukum, dan interoperabilitas dengan pasukan lain di tengah konflik genosida.
Ketika sebuah negara mengubah adaptasi menjadi proyek geopolitik, dengan skema pembiayaan bersama, transfer teknologi, dan peta kerja sama regional, maka ia tengah memosisikan diri sebagai pemimpin agenda global bagi negara-negara dunia. Namun perlu diingat: proyek semacam itu rentan pada dua jebakan, yakni berkenaan dengan pembiayaan yang memantik beban fiskal tanpa skema pemulihan investasi. Sudah siapkan Indonesia dengan semua itu?
Boleh jadi, belum. Karena itu, beberapa regulasi perlu diarahkan sebagai agenda internasional, yaitu ‘diplomasi solidaritas’. Kemanusiaan, sebagaimana diorasikan oleh Presiden Kolombia Gustavo Petro, adalah tajuk utama diplomasi untuk Palestina. Tidak ada toleransi untuk bangsa biadab seperti Israel. Mereka bukan umat pilihan, melainkan umat terlaknat. Dan karena mereka didukung kekuatan AS dengan hak veto murahannya, seluruh negara perlu bersatu memperjuangkan keadilan.
Kiprah Indonesia untuk Palestina dengan mengubah solidaritas menjadi arsitektur diplomasi merupakan langkah geopolitik yang cerdas, tepat, namun berisiko tinggi. Maka ke depan, yang ditunggu bersama adalah keberanian untuk konsisten dan keberanian untuk segala konsekuensi yang akan terjadi. Sebab, seperti kata Gus Dur, tidak ada yang patut dipertahankan mati-matian di dunia ini kecuali kemanusiaan. Dan tentu, diplomasi solidaritas adalah agenda kemanusiaan.
Konsistensi dan Konsekuensi
Janji menampung korban perang dan evakuasi medis, janji yang ramai disorot, membawa dimensi taktis: kemampuan logistik dan prosedur hukum imigrasi darurat. Menampung ratusan atau ribuan orang sementara memerlukan perencanaan yang matang, meliputi jalur evakuasi, koordinasi dengan otoritas Palestina, bahkan rencana reintegrasi. Jika dikelola transparan dan profesional, langkah tersebut akan memperkuat narasi Indonesia sebagai negara penolong yang kredibel. Namun, jika dikelola tidak profesional, ia akan dimanfaatkan oposisi domestik atau dipolitisasi lawan internasional.
Di sinilah diferensiasi antara niat dan kapasitas menjadi krusial. Niat tanpa kapabilitas akan mengundang skeptisisme, sementara kapasitas tanpa niat akan terjebak pada teknokrasi yang dingin dan riskan. Selain itu, terdapat pula risiko-risiko strategis yang tidak boleh diabaikan. Mengonversi solidaritas menjadi arsitektur membuat Indonesia rentan tuntutan sumber daya yang besar, ketegangan diplomatik dengan negara yang dirugikan oleh langkah-langkah tersebut, dan friksi domestik bila prioritas dalam negeri terabaikan.
Yang terakhir tadi berkenaan dengan kesehatan publik, pendidikan, dan infrastruktur dasar yang akan dianggap tersendat urusan negara lain. Netizen akan riuh di medsos tentang itu, sama halnya dengan solidaritas atas Palestina selama ini yang dikritik karena mengabaikan kondisi negeri sendiri. Pada saat yang sama, menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai instrumen politik memerlukan audit independen, mekanisme akuntabilitas, dan komunikasi publik yang jelas agar tak dibaca sebagai oportunisme.
Karena itu, jika negara serius ingin mengeksekusi, diperlukan peta jalan operasional. Pertama, ukur dengan indikator, berapa pasien yang siap ditampung, kapasitas rumah sakit rujukan, standar pelatihan pasukan perdamaian untuk misi stabilisasi, dan estimasi biaya tanggul versus manfaat ekonomi-protektif. Kedua, ciptakan skema aliansi (coalition building) yang melibatkan ASEAN, negara-negara Muslim, dan lembaga finansial multilateral. Ketiga, satukan narasi domestik-internasional bahwa semua ini tidak mengikis kesejahteraan nasional, melainkan menguatkannya lewat investasi dan reputasi diplomatik.
Degan demikian, yang membuat inisiatif ini berbeda ialah apa yang akan dibangun setelahnya: prosedur, institusi, lini logistik, dan jaringan kerja sama yang menjadikan retorika dapat ditimbang oleh hasil. Jika Indonesia berhasil mengubah seruan menjadi struktur, negara ini akan menulis ulang peta kapasitas negara-negara berkembang di panggung global. Itu adalah klaim geopolitik yang menjelma sebagai fondasi penopang klaim martabat dan kedaulatan segala bangsa.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment