Harakatuna.com. Nebraska – Kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) kini disebut semakin gencar memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat propaganda, merekrut anggota baru, hingga merancang serangan teroris. Para ahli menyebut tren ini sebagai titik balik berbahaya dalam lanskap terorisme global.
Laporan dari Newsweek mengungkap bahwa meski ISIS mengalami kekalahan signifikan di medan perang, mereka tetap eksis secara digital. Keberadaan mereka kini bahkan dianggap lebih mengancam dengan adopsi teknologi AI, termasuk penggunaan generative AI (GenAI) dan AI otonom (agentic AI).
“Kita sudah melewati fase spekulasi. Penggunaan AI oleh kelompok ekstremis seperti ISIS kini adalah kenyataan,” ujar Samuel Hunter, Direktur Riset di Pusat Keunggulan Kontraterorisme Universitas Omaha.
Dari Propaganda Digital hingga Perencanaan Serangan Fisik
Menurut Hunter, penggunaan AI oleh ISIS pada tahap awal difokuskan untuk menciptakan propaganda yang menarik dan tersebar cepat di dunia maya. Salah satu contohnya adalah video yang menampilkan pembawa berita buatan AI yang menyebarkan pesan radikal setelah serangan di gedung parlemen Moskow pada tahun lalu.
Kampanye itu, yang disebut “News Harvest,” diyakini didalangi oleh afiliasi ISIS paling aktif saat ini, yaitu ISIS-Khorasan (ISIS-K), yang berbasis di Afghanistan. Kelompok ini juga bertanggung jawab atas dua serangan paling mematikan ISIS dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di Rusia dan Iran.
Namun, kekhawatiran tidak berhenti pada propaganda. “GenAI mulai digunakan untuk merancang senjata seperti IED (bom rakitan) dan taktik baru dalam serangan nyata. Penggunaan AI bukan lagi sekadar alat penyebar ideologi,” kata Hunter.
Yang lebih mengkhawatirkan, kata Hunter, adalah potensi penggunaan AI otonom atau agentic AI, yakni sistem cerdas yang dapat melakukan tugas kompleks secara mandiri. “AI semacam ini mampu menyesuaikan diri dengan data waktu nyata, merespons tren, dan merancang strategi tanpa campur tangan manusia secara langsung,” ujarnya. “Skalanya jauh lebih besar dan sulit dilacak.”
Pakar keamanan lainnya, Hanley, memperingatkan bahwa dalam waktu dekat, sistem AI dapat melakukan tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan manusia. “Bayangkan sistem AI yang bisa mencari bahan-bahan pembuat bom secara online, membelinya, dan mengirimkannya ke lokasi-lokasi tertentu—semua dilakukan secara otomatis,” ujarnya kepada Newsweek. “Ini bukan fiksi ilmiah lagi.”
Tantangan Global Menghadapi Inovasi AI Ekstremis
ISIS bukanlah satu-satunya kelompok yang memanfaatkan AI. Al-Qaeda dan kelompok seperti Al-Shabaab juga disebut sudah menggunakan AI untuk menerjemahkan propaganda ke berbagai bahasa serta memproduksi konten dengan kualitas tinggi menggunakan GenAI. Sementara itu, kelompok ISIS-K bahkan telah mengedukasi para simpatisan tentang penggunaan AI melalui majalah digital mereka, Voice of Khorsan, yang diterbitkan oleh Yayasan Al-Azaim.
Menurut Ghafar Hussain, peneliti dari Program Ekstremisme Universitas George Washington, ISIS kini aktif dalam empat area utama: chatbot ekstremis, AI generatif, agentic AI, permainan daring, dan analitik prediktif. “Mereka bahkan menyusup ke platform gim seperti Roblox dan Minecraft untuk menyebarkan pesan radikal dan merekrut anak muda,” ujar Hussain.
Di Amerika Serikat, kekhawatiran atas ancaman AI dalam terorisme ini mendorong langkah-langkah legislasi baru. Anggota Kongres dari Texas, August Pfluger, memperkenalkan Generative AI and Terrorism Risk Assessment Act pada Februari 2025. “AI memiliki potensi besar untuk kebaikan, tetapi di tangan yang salah, bisa menjadi senjata berbahaya,” kata Pfluger. “Kita tahu bahwa organisasi teroris sedang mencari cara untuk memanfaatkan teknologi ini untuk merekrut dan menginspirasi serangan di wilayah AS.”
Pfluger juga mengadakan dengar pendapat di Kongres untuk membahas bagaimana AI digunakan untuk membuat video propaganda palsu, memanipulasi peristiwa, dan memengaruhi persepsi masyarakat. “Kebijakan kita harus proaktif. Kita tidak boleh tertinggal dari mereka yang ingin menyalahgunakan teknologi ini,” tegasnya.
Selain itu, sejumlah badan pemerintah AS—termasuk FBI, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Kantor Direktur Intelijen Nasional—telah mengeluarkan panduan untuk menghadapi risiko penyalahgunaan AI oleh kelompok ekstremis.
Laporan PBB yang dirilis Juli lalu juga memperingatkan bahwa ISIS dan afiliasinya “terus bereksperimen dengan AI untuk memperkuat radikalisasi, perekrutan, dan propaganda,” serta telah mulai menggunakan alat AI seperti ChatGPT sambil mencoba menghindari deteksi.
Meski sejumlah negara mulai merancang undang-undang untuk mengatur penggunaan AI, para ahli menilai banyak dari kebijakan tersebut masih belum menyentuh akar masalah. “Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa dan RUU Bahaya Daring Inggris terlalu fokus pada moderasi konten, padahal tantangan sebenarnya ada pada algoritma dan forum gelap yang sulit diawasi,” ujar Hussain.
Ia menambahkan, sulit menciptakan sistem pengawasan yang efektif tanpa meniru model otoriter seperti Tiongkok, yang justru berpotensi mengorbankan kebebasan sipil.
Leave a Comment