Harakatuna.com. Kabul – Juru Bicara Imarah Islam Afghanistan (Taliban), Zabihullah Mujahid, menilai bahwa Amerika Serikat melakukan tuduhan sepihak terhadap Afghanistan terkait serangan 11 September 2001, tanpa melalui proses penyelidikan yang memadai. Hal ini disampaikan Mujahid dalam wawancara eksklusif dengan Tolo News pada Sabtu (14/9).
Menurut Mujahid, Washington saat itu langsung mengambil tindakan militer terhadap Afghanistan, padahal belum ada bukti jelas yang menunjukkan keterlibatan negara atau pemerintahan Afghanistan dalam tragedi tersebut. “Amerika menuduh Imarah Islam dan rakyat Afghanistan tanpa penyelidikan yang adil. Mereka langsung melakukan invasi militer,” kata Mujahid.
Ia juga menjelaskan bahwa pemimpin al-Qaeda, Syaikh Usamah bin Ladin, telah berada di Afghanistan sebelum terbentuknya pemerintahan Taliban pertama. Selama masa pemerintahan Taliban saat itu, lanjutnya, bin Ladin hidup dalam kondisi yang dibatasi dan di bawah pengawasan.
“Usamah bin Ladin datang ke Afghanistan sebelum berdirinya Imarah Islam. Selama masa pemerintahan kami, ia tidak bebas bergerak dan berada dalam kondisi yang terkendali,” ujarnya.
Mujahid menyebut bahwa saat itu Taliban telah menawarkan penyelesaian melalui jalur hukum. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan dua mekanisme jika memang ada bukti keterlibatan bin Ladin dalam serangan 9/11. “Kami mengusulkan dua opsi: pertama, ajukan kasus ini ke pengadilan Afghanistan untuk penyelidikan yang transparan. Jika itu dianggap tidak memadai, kami sarankan dibentuk pengadilan bersama antara Afghanistan, Arab Saudi, dan negara-negara Islam lainnya,” jelasnya.
Dalam pernyataannya, Mujahid juga menegaskan bahwa Imarah Islam tidak akan pernah mengizinkan wilayah Afghanistan digunakan sebagai basis untuk menyerang negara lain, termasuk Amerika Serikat. “Kami berkomitmen bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk mengancam atau menyerang negara mana pun,” tegasnya.
Mujahid turut menyinggung Perjanjian Doha, yang ditandatangani pada 2020 antara Taliban dan Amerika Serikat. Ia mendesak pemerintah AS agar mulai menjalin hubungan resmi dengan pemerintahan baru di Kabul serta mengubah pendekatan mereka terhadap Afghanistan. “Kami ingin Amerika mengubah kebijakan luar negeri mereka yang tidak konsisten. Afghanistan seharusnya memiliki hubungan yang baik dan setara dengan semua negara,” katanya.
Di sisi lain, mantan Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait Afghanistan. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump membandingkan tingkat kekerasan di kota Chicago dengan situasi keamanan di Afghanistan. “Di Chicago, mereka kehilangan 6, 7, 8, 9 orang setiap minggu. Dan 30 sampai 40 orang ditembak. Itu lebih buruk daripada Afghanistan. Tidak ada kota seperti itu,” ujar Trump.
Pernyataan tersebut menuai reaksi beragam, mengingat situasi di Afghanistan sendiri masih belum sepenuhnya stabil sejak penarikan penuh pasukan AS dari negara itu pada Agustus 2021. Hingga kini, Amerika Serikat belum mengakui pemerintahan Taliban sebagai pemerintah resmi Afghanistan. Selain itu, sebagian besar aset milik Afghanistan masih dibekukan di bank-bank asing, memperburuk krisis ekonomi dan kemanusiaan yang dihadapi negara itu.
Meskipun berbagai pihak, termasuk PBB dan beberapa negara kawasan, telah mendorong dialog konstruktif, ketegangan antara Kabul dan Washington tetap belum mencair.
Leave a Comment