Harakatuna.com – Bulan September selalu menjadi catatan kelam dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang utuh. Sebab secara histori, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh negara kepada rakyat Indonesia. Kematian Munir Said Thalib, misalnya. 7 September 2004 merupakan peristiwa kelam bersejarah bagi keluarga Munir. Sebagai suami dan seorang ayah, ia meninggalkan keluarganya lantaran dibunuh di pesawat.
Sudah 20 tahun sudah Cak Munir, sapaan akrab dari salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan dan Imparsial (KontraS dan Imparsial), meninggalkan kita. Tapi napas perjuangan dan pergerakan yang selama ini ditorehkan semasa hidup, masih menyala sampai hari ini. Setiap tahun upacara kematian Cak Munir, adalah cara kita merawat ingatan bahwa ada salah satu kasus pelanggaran HAM yang pelakunya adalah pemerintah sendiri.
Tidak hanya itu, catatan hitam pada bulan September tidak hanya atas kematian Cak Munir. Akan tetapi juga ada beberapa peristiwa seperti: pertama, Pendeta Yeremia (19 September 2020). Pendeta Yeremia adalah tokoh agama yang aktif dalam mendukung perdamaian dan keadilan yang ditembak mati oleh orang tak dikenal di Distrik Hitadipan, Kabupaten Intan Jaya pada 19 September 2020. Kematiannya menimbulkan kemarahan masyarakat Papua dan menambah daftar panjang kekerasan yang melibatkan aparat dan kelompok bersenjata di Papua.
Kedua, tragedi Tanjung Priok (12 September 1984). Peristiwa tersebut merupakan kerusuhan yang melanda Tanjung Priok, Jakarta Utara dan menelan banyak korban jiwa, luka-luka serta kerusakan sejumlah gedung. Para demonstran yang tewas dalam kejadian tersebut karena perlakuan aparat yang brutal.
Ketiga, Reformasi dikorupsi (23-30 September 2019). Pada rentang waktu tersebut, Indonesia mengalami serangkaian demonstrasi besar yang dikenal sebagai “Reformasi dikorupsi”. Para demonstran menuntut pembatalan revisi UU KPK dan menolak rancangan undang-undang (RUU) yang bermasalah.
Tidak hanya kasus di atas, beberapa kasus pelanggaran HAM di bulan September seperti tragedi Semanggi II (24 September 1999), peristiwa penembakan 2 mahasiswa Papua (26 September 2019), pembunuhan Salim Kancil (26 September 2015), serta pembantaian (1965-1966) adalah tragedi kelam yang tidak bia dilupakan oleh kita sebagai bangsa Indonesia.
Bangsa yang Besar Tidak Lupa Sejarah
Mengapa pemerintah harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia di masa silam? Jika dilihat dari modal, negara memiliki modal yang cukup besar mulai dari sistem ataupun alat untuk menertibkan atau bahkan menghilangkan nyawa seseorang secara gampang.
Hal ini menjadi alasan, mengapa kemarahan publik dalam setiap demonstrasi, tidak boleh mendapatkan sikap represif ataupun menggunakan senjata dalam meredam amarah publik ketika melakukan demonstrasi.
Akan tetapi, pada faktanya, pemerintah tidak sepenuhnya belajar dari berbagai kejahatan HAM yang terjadi di masa lampau. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi beberapa tahun terakhir dan menimbulkan korban seperti: kasus Kanjuruhan Malang, para korban demonstrasi yang meninggal ataupun luka-luka pada akhir Agustus lalu, dan kejadian lainnya, merupakan alarm keras kepada lembaga pemerintah agar terus berbenah agar masyarakat tidak muak dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Keterlibatan kita sebagai masyarakat untuk ikut menyuarakan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, bukan untuk menjadi bangsa yang tidak berterima kasih kepada negara. Akan tetapi, untuk terus mengingatkan kepada anak-cucu, bahwa banyak sekali korban/keluarga korban yang sampai hari ini tidak mendapatkan keadilan.
Segala jenis peringatan kasus pelanggaran HAM serta berbagai perlawanan seperti aksi yang dilakukan oleh kita, merupakan ikhtiar panjang sebagai bangsa Indonesia. Ini bukan tentang hasil apa yang didapat setelah bertahun-tahun melakukan perlawanan, akan tetapi tentang napas perjuangan dan perlawanan yang akan terus menyala dari kita sebagai penerus bangsa, untuk mengingat bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan harus dituntaskan.
Kita cinta terhadap negeri ini. Sebab bagaimana pun, negeri ini adalah negeri yang besar, yang sudah memberikan banyak kehidupan bagi bangsanya. Tapi sebagai rakyat Indonesia, kita tidak tunduk pada kekuasaan yang korup. Negara harus berbenah dengan berbagai kasus yang terjadi beberapa tahun ke belakang supaya tidak ada lagi korban selanjutnya. Sikap kritis adalah bagian dari proses demokrasi yang berjalan sebagai bangsa Indonesia.
Leave a Comment