Harakatuna.com. Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, terutama di tengah kondisi sosial-politik nasional yang rentan mengalami ketegangan.
Hal ini disampaikan Ria Norsan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi Kebangsaan Pemuda Dayak Kalimantan Barat bertema “Kalimantan Barat Harmonis, Damai, dan Toleransi” yang digelar di Hotel Ibis Pontianak, Jumat (5/9/2025).
“Kita harus waspada terhadap potensi gejolak sosial yang bisa memecah persatuan bangsa. Apalagi jika kebebasan menyampaikan pendapat justru dilakukan dengan cara-cara yang tidak damai, seperti anarkisme dan kekerasan. Itu bukan jalan keluar,” tegas Norsan dalam sambutannya.
Respon terhadap Aksi Unjuk Rasa
Gubernur juga menyoroti meningkatnya aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir. Meskipun ia mengakui bahwa demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi yang dilindungi konstitusi, ia menegaskan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan aspirasi.
“Kebebasan berpendapat itu dijamin, tapi harus dilakukan dengan bermartabat dan damai. Jangan sampai menjadi ajang perpecahan atau ruang tumbuhnya paham-paham ekstrem yang justru merusak tatanan kebangsaan,” kata Norsan.
Dalam kegiatan tersebut, Ria Norsan juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif para pemuda Dayak yang menggelar FGD sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi kebangsaan saat ini. FGD tersebut turut dihadiri berbagai tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan dari Forum Kebangsaan Bhinneka (FKB), seperti Dr. Jumadi dan Prof. Ibrahim.
“Saya sangat mengapresiasi langkah pemuda Dayak Kalbar yang aktif dan responsif terhadap isu-isu kebangsaan. FGD ini merupakan forum strategis untuk menggali ide-ide positif dalam membangun Kalbar yang damai, harmonis, dan toleran,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh generasi muda untuk menjadi agen perubahan dan penjaga nilai-nilai kebhinekaan. “Mari tanamkan bahwa damai adalah pilihan, dan toleransi adalah jembatan menuju harmoni. Selama kita berdiri bersama dalam semangat kebersamaan, Kalimantan Barat akan selalu menjadi rumah yang aman bagi semua,” ajaknya.
Menanggapi isu-isu yang turut disuarakan dalam aksi mahasiswa, seperti ketimpangan sosial dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI), Gubernur menyatakan bahwa pemerintah provinsi tidak tinggal diam. “Kami memahami keresahan masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari alam. Saat ini, kami tengah mendorong pembentukan koperasi dan pengakuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar mereka bisa mendapatkan legalitas,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa dua lokasi WPR telah mendapat persetujuan di wilayah Ketapang dan Kapuas Hulu, dan lokasi lainnya sedang dalam proses. “Langkah ini kami ambil agar masyarakat tidak terus-terusan berada dalam ketidakpastian hukum. Dengan legalitas, mereka bisa bekerja lebih aman dan juga ikut menjaga lingkungan,” tambahnya.
Leave a Comment