Harakatuna.com. Canberra — Rencana rahasia pemerintah untuk memulangkan lebih dari selusin warga negara Australia yang terkait dengan kelompok ISIS dari kamp di Suriah utara menuai kritik tajam dari sejumlah tokoh utama dalam Koalisi. Langkah ini dinilai berisiko dan mengancam keamanan nasional.
Menurut laporan The Australian yang diterbitkan pada Rabu (3/9/2025), pemerintah federal diduga terlibat dalam operasi logistik untuk membawa pulang sejumlah perempuan, anak-anak, dan pria muda yang sebelumnya tinggal di kamp penahanan di Suriah. Mereka direncanakan tiba di New South Wales dan Victoria sebelum Natal.
Meski ada dukungan dari pejabat tinggi di tingkat federal, pemerintah menyatakan tidak terlibat langsung dalam kegiatan evakuasi di lapangan. “Pemerintah Australia mengetahui adanya laporan media mengenai sekelompok warga negara Australia yang berusaha kembali dari Suriah,” ujar juru bicara Menteri Imigrasi Tony Burke.
“Namun, kami tidak memberikan bantuan langsung dalam pemulangan kelompok ini. Kemampuan kami untuk memberikan bantuan konsuler di Suriah sangat terbatas karena situasi keamanan di wilayah tersebut.”
Koalisi Soroti Risiko Ideologi dan Keamanan Nasional
Langkah ini mendapat penolakan keras dari sejumlah politisi Koalisi yang mempertanyakan motif dan keamanan di balik operasi tersebut. Pemimpin Partai Nasional, David Littleproud, menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban utama untuk melindungi rakyat Australia dari ancaman ideologi ekstremis.
“Orang-orang ini menganut pandangan ideologis yang bertentangan dengan nilai-nilai Australia. Kita harus yakin bahwa analisis risiko telah dilakukan secara menyeluruh oleh badan intelijen kita, dan publik berhak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi,” ujar Littleproud kepada Sky News Australia.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Australia harus dilindungi dari kembalinya “impor kebencian” ke dalam negeri. “Mereka sudah membuat keputusan untuk bergabung dengan kelompok teroris. Kini mereka harus bertanggung jawab atas pilihan itu.”
Andrew Hastie, Menteri Bayangan untuk Urusan Dalam Negeri, menyatakan bahwa sebagian besar warga Australia akan sulit menerima pemulangan orang-orang yang sebelumnya memilih untuk bergabung atau mendukung ISIS.
“Kemampuan ISIS di lapangan mungkin telah dikalahkan, tapi ideologinya masih hidup. Pertanyaannya, apa yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa mereka yang dipulangkan tidak menjadi ancaman?” ujar Hastie.
Ia mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan terbuka dan menyeluruh kepada publik mengenai proses dan pengawasan terhadap mereka yang dipulangkan.
Penolakan Juga Datang dari Tokoh Veteran dan Senator Liberal
Penolakan juga disuarakan oleh anggota parlemen Partai Liberal, Phillip Thompson, seorang veteran militer yang pernah bertugas di medan perang. “Saya telah melihat langsung kehancuran yang ditimbulkan oleh ISIS. Ini bukan sesuatu yang bisa saya dukung,” katanya.
Sementara itu, Senator Liberal Jane Hume mengingatkan bahwa Koalisi konsisten menolak pemulangan para perempuan yang pernah secara sadar memilih untuk bergabung dengan kelompok teroris. “Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka bukan korban. Mereka adalah warga Barat yang mendukung kelompok teroris secara aktif,” tegas Hume.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas utama sebelum mempertimbangkan repatriasi lebih lanjut. “Di tengah meningkatnya ancaman radikalisasi, ini bukan langkah bijak. Koalisi dengan tegas tidak mendukung pemulangan ini,” tambahnya.
Ini bukan pertama kalinya Australia memulangkan warga negaranya dari kamp di Suriah. Pada tahun 2022, empat wanita dan 13 anak-anak dipulangkan ke Australia setelah sebelumnya tinggal di kamp pengungsi di timur laut Suriah, menyusul runtuhnya kekuasaan ISIS pada 2019.
Namun, repatriasi kali ini kembali menghidupkan perdebatan lama soal batas antara perlindungan terhadap warga negara dan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme. Pemerintah sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi terkait detail jumlah orang yang akan dipulangkan, proses seleksi, atau mekanisme pengawasan pascarepatriasi.
Leave a Comment