Harakatuna.com – Sejarah bangsa mengajarkan, musuh yang paling sulit diberantas ialah yang menyusup dalam pikiran, memanfaatkan kelengahan, dan mengubah kemarahan rakyat menjadi amunisi untuk agenda ideologisasi. HTI merupakan cerminan dari itu semua. Kendati telah dibubarkan pada 2017, HTI secara ideologis masih hidup, dan bahkan berkembang dalam mode bawah tanah yang lebih halus, lebih canggih, dan jelas lebih membahayakan.
HTI tidak datang untuk melawan korupsi, meskipun mereka sering menjadikan isu itu sebagai pemantik. Mereka tidak peduli pada nasib buruh, petani, atau nelayan, sekalipun sering meminjam bahasa penderitaan mereka. Yang mereka tawarkan bukanlah solusi bagi kebobrokan demokrasi, tetapi penggulingan seluruh fondasi negara yang dibangun dengan darah dan air mata para pendiri bangsa.
Mereka mengusung khilafah ala HTI sebagai janji palsu: sebuah sistem yang tidak pernah terbukti membawa keadilan, tetapi selalu menuntut penyerahan total terhadap elite baru yang tidak pernah dipilih rakyat. Ironisnya, aktivis khilafah HTI tidak pernah berhenti melakukan inovasi dalam agenda ideologisasi mereka. Film dokumenter propaganda khilafah sudah, kajian hijrah berisi provokasi Islam kafah sudah. Demo bernarasikan khilafah sudah. Betapa susahnya melawan para aktivis khilafah.
Sudah terlalu lama bangsa ini menganggap mereka sekadar ormas pengkritik, bukan aktor politik transnasional yang hendak menegasikan kedaulatan NKRI. Di medsos, mereka membangun narasi bahwa demokrasi bobrok, pejabat rakus, negara gagal; maka khilafah solusinya. Di kampus-kampus, mereka merekrut generasi muda dengan metode mentoring, kajian private, dan infiltrasi organisasi kemahasiswaan.
Di masjid-masjid, mereka menyusup lewat pengajian yang tampak damai, namun berisi doktrin bahwa Pancasila adalah buatan manusia sementara khilafah adalah titah Tuhan. Lalu, mengapa harus perang total melawan mereka?
Menyikapi HTI dengan pendekatan reaktif saja—membubarkan, lalu membiarkan—hanya membuat mereka berevolusi menjadi lebih luwes. Kini, wajah mereka adalah akun anonim di X, admin grup Telegram, mentor spiritual di kampus, bahkan kader politik yang menyamar dalam partai-partai besar.
Perang total yang kita maksud bukan sekadar pembubaran administratif, tetapi ofensif ideologis yang holistik, yakni,
- Menyasar basis rekrutmen mereka di kampus dan sekolah menengah dengan literasi politik yang tegas.
- Menghentikan normalisasi mereka di ruang publik dengan dalih ‘kebebasan berekspresi’ yang tidak diimbangi tanggung jawab dan berlumur narasi propaganda.
- Mengikis akar-akar dukungan mereka di masyarakat dengan mempercepat reformasi di sektor yang mereka jadikan bahan bakar agitasi: korupsi, ketimpangan, dan ketidakadilan hukum—dan ini tugas pemerintah.
Itulah titik yang harus diakui dengan jujur: korupsi para pejabat, politik transaksional, dan arogansi elite telah menjadi ladang subur HTI dan ideologinya untuk merebut hati rakyat. Kontroversi gaji DPR Rp3 juta per hari yang menjadi headline, misalnya, ditambah lagi keadilan yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Aktivis khilafah HTI tidak perlu berkeringat, karena rakyat sendiri yang mendekat ke mereka sebagai pelarian.
Karena itu, perang total melawan HTI tidak akan pernah menang jika hanya berwujud larangan formal. Ia harus dibarengi revolusi moral dalam tata kelola negara: hentikan jual-beli jabatan, reformasi pajak dan subsidi yang menyentuh rakyat bawah, transparansi anggaran yang dapat diakses publik, dan pendidikan politik yang serius. Setiap kebocoran moral negara adalah pintu masuk aktivis khilafah.
Kita tidak sedang berperang melawan Islam. Justru perang ini adalah jihad menjaga Islam Indonesia—yang teduh, moderat, berkemajuan—agar tidak dibajak proyek politik transnasional yang tak punya akar sejarah di bumi ini.
Perang total berarti menghentikan kompromi. Menolak untuk pura-pura buta ketika kader mereka berdiri di mimbar masjid. Menolak untuk pura-pura tuli ketika konten mereka mendominasi trending. Menolak untuk pura-pura bisu ketika mahasiswa kita dicekoki doktrin pembubaran republik.
Dan perang total ini harus dimulai sekarang, sebelum generasi berikutnya lebih akrab dengan jargon ‘Daulah Khilafah’ ketimbang ‘NKRI’.
Leave a Comment