Harakatuna.com. Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mencoret 228 ribu nama penerima bantuan sosial (bansos) dari daftar distribusi, setelah temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya penyalahgunaan bansos, termasuk untuk judi online (judol) dan aktivitas terkait terorisme.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil analisis PPATK yang mengidentifikasi 600 ribu penerima bansos terindikasi tidak layak. Dari jumlah tersebut, 228 ribu sudah dipastikan memiliki anomali, seperti terlibat judi online atau memiliki saldo rekening tidak wajar.
“Kami ingin sejak awal penerima bansos sudah melalui proses verifikasi ketat. Ini bagian dari evaluasi internal agar penyaluran lebih tepat sasaran,” kata Gus Ipul, Minggu (10/8).
Kemensos masih mendalami lebih dari 375 ribu data penerima lainnya. Proses pemeriksaan meliputi pengecekan profil rekening, identitas pekerjaan, serta aktivitas keuangan yang mencurigakan dan tidak sesuai kriteria penerima bantuan.
Menurut Gus Ipul, skrining rekening akan dilakukan secara menyeluruh sebelum penyaluran bansos tahap berikutnya pada triwulan ketiga 2025. Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, yang menekankan agar bansos diberikan hanya kepada masyarakat yang benar-benar berhak, dengan data akurat, mutakhir, dan terverifikasi.
“Jika hasil verifikasi menunjukkan rekening penerima tidak sesuai kriteria, bansos tidak akan diberikan lagi. Penerima yang terindikasi judi online bisa diblokir, dan hak mereka akan dialihkan kepada penerima baru yang lebih layak,” tegasnya.
Kemensos menegaskan komitmen pada prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos. Untuk memperkuat validasi data, Kemensos akan menggandeng lebih banyak lembaga, instansi, dan pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan membuat distribusi bansos lebih transparan, terpercaya, serta benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, bansos dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang efektif bagi masyarakat miskin dan rentan, sekaligus bebas dari penyalahgunaan.
Leave a Comment