Harakatuna.com. London – Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, dijadwalkan akan memanggil kembali para menteri kabinetnya pekan depan dari masa reses musim panas untuk membahas krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza serta meningkatnya tekanan publik dan parlemen agar Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina.
Langkah ini diumumkan oleh kantor Perdana Menteri di Downing Street menyusul desakan lebih dari 200 anggota parlemen lintas partai, termasuk lebih dari 100 anggota Partai Buruh. Mereka menandatangani surat terbuka yang menyerukan agar Inggris segera mengakui kenegaraan Palestina, seperti dilaporkan Middle East Monitor pada Senin (28/7).
Seruan ini mendapat dukungan dari sejumlah tokoh senior Partai Buruh, termasuk Wakil Perdana Menteri Angela Rayner, Menteri Kehakiman Shabana Mahmood, Menteri Kesehatan Wes Streeting, Wali Kota London Sadiq Khan, dan Pemimpin Partai Buruh Skotlandia Anas Sarwar.
Starmer: Pengakuan Palestina “Harus Pada Waktu yang Tepat”
Meskipun secara terbuka mengutuk krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, Starmer tetap menolak untuk secara langsung mengakui kenegaraan Palestina. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan terkoordinasi dengan sekutu internasional, khususnya Amerika Serikat.
“Kita semua prihatin dengan situasi yang mengerikan di Gaza. Namun, pengakuan terhadap negara Palestina harus dilakukan pada waktu yang tepat dan sebagai bagian dari proses diplomatik yang lebih luas,” ujar Starmer dalam sebuah pernyataan resmi.
Sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah lebih dahulu mengakui Palestina. Tekanan agar Inggris mengikuti langkah serupa semakin kuat, terlebih karena Partai Buruh di bawah kepemimpinan Starmer telah memasukkan komitmen terhadap pengakuan Palestina dalam manifesto pemilunya.
Seorang menteri senior dari Partai Buruh yang tak disebutkan namanya mengatakan kepada media Inggris, “Pertanyaannya bukan lagi apakah, tetapi kapan Inggris akan mengakui Palestina.”
Argumentasi Historis dan Dukungan Global
Para pendukung pengakuan Palestina menekankan tanggung jawab historis Inggris atas wilayah tersebut. Mereka mengacu pada Mandat Inggris atas Palestina sebelum pembentukan Israel, yang menurut mereka justru mengarah pada fragmentasi wilayah untuk mendukung negara etno-nasionalis Yahudi.
“Pengakuan terhadap Palestina adalah langkah awal untuk memperbaiki pengkhianatan sejarah dan mengembalikan kredibilitas hukum internasional,” kata salah satu anggota parlemen dari Partai Buruh yang mendukung pengakuan tersebut.
Hingga saat ini, sekitar 147 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, menjadikannya norma internasional yang semakin dominan.
Peringatan dari Israel dan Ketegangan Diplomatik
Di sisi lain, pengakuan tersebut mendapat penolakan keras dari Israel. Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, menyebut langkah pengakuan sebagai “imbalan bagi terorisme”.
“Pengakuan semacam itu hanya akan memberi legitimasi kepada kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan dan tidak menginginkan perdamaian,” ujar Hotovely dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
Pengamat menilai bahwa jika Starmer terus menolak pengakuan Palestina, ia berisiko dianggap memberi angin kepada unsur ekstremis dalam pemerintahan Israel saat ini, seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang dikenal luas karena pandangan ultra-nasionalis mereka.
Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron dikabarkan akan secara resmi mengakui Palestina pada bulan September. Jika hal itu terjadi, tekanan terhadap Inggris untuk melakukan hal serupa diperkirakan akan semakin meningkat.
Leave a Comment