Harakatuna.com. Jakarta – Tiga institusi besar negara, yakni Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sepakat memperkuat kerja sama dalam rangka memperkuat program moderasi beragama. Langkah kolaboratif ini dinilai penting guna menjaga stabilitas sosial nasional, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Sinergi antar lembaga ini dibahas dalam pertemuan lintas sektoral yang digelar pada 3 Juli 2025. Pertemuan tersebut turut melibatkan Kantor Sekretariat Presiden dan Kantor Komunikasi Presiden. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyatakan bahwa kolaborasi tersebut bertujuan membangun masyarakat yang rukun dan toleran sebagai fondasi keberlangsungan pembangunan nasional.
“Kemarin, kami membahas sinergi dan penguatan dalam menciptakan kehidupan umat beragama yang rukun, toleran, dan damai. Ini merupakan prasyarat agar agenda pembangunan nasional dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan,” ungkap Abu Rokhmad melalui laman resmi Kementerian Agama, Minggu (6/7/2025).
Menurutnya, moderasi beragama harus menjadi gerakan bersama yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, dalam pertemuan tersebut telah disepakati sejumlah langkah strategis, seperti pelatihan intensif bagi penyuluh agama dan dai, peningkatan literasi keberagaman bagi generasi muda, serta penguatan jaringan dakwah yang menekankan pendekatan moderat.
“Moderasi beragama bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari ikhtiar bersama untuk mencegah potensi polarisasi di masyarakat. Kami ingin masyarakat tetap waspada, namun tidak terjebak pada provokasi yang dapat merusak persatuan bangsa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abu Rokhmad berharap kerja sama ini dapat menjadi fondasi dalam membangun ketahanan sosial bangsa, terutama di tengah ketidakpastian global. Ia menambahkan bahwa forum dialog lintas iman akan digelar secara rutin dan jaringan moderasi akan diperluas hingga ke tingkat akar rumput, melibatkan organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal.
Sementara itu, Ketua PBNU Alissa Wahid menekankan pentingnya membumikan nilai-nilai kebangsaan dalam praktik keagamaan. Menurutnya, cinta tanah air merupakan nilai universal yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa. “Kami ingin memperkuat kerja sama dalam penguatan nilai-nilai keberagamaan yang dekat dengan kecintaan terhadap tanah air. Kalau memakai bahasa PBNU, lagu yang kita nyanyikan selama ini adalah ‘Hubbul Wathan Minal Iman’. Ini yang ingin kami tanamkan di kalangan umat Islam Indonesia. Dan cinta tanah air pasti menjadi nilai yang sama bagi semua umat beragama,” tutur Alissa.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi III Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Purwito Hadi Wardhono, menyoroti potensi dampak konflik Timur Tengah terhadap situasi dalam negeri. Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap provokasi, terutama yang beredar di media sosial. “Kami terus mengingatkan pentingnya ketenangan dan kejernihan dalam menyikapi konflik Timur Tengah. Masyarakat diharapkan tidak terjebak pada provokasi yang beredar di media sosial,” ujarnya.
Kolaborasi ini menjadi langkah konkret pemerintah bersama organisasi masyarakat dalam membentengi Indonesia dari pengaruh negatif konflik global, sekaligus memperkuat semangat kebhinekaan dan persatuan nasional melalui pendekatan moderasi beragama.
Leave a Comment