Harakatuna.com. Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan menangani ancaman terorisme dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif. Melibatkan berbagai pihak seperti aparat keamanan, masyarakat sipil, serta lembaga pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Lampung aktif mendorong implementasi program-program yang sejalan dengan semangat pencegahan ekstremisme.
Atas upaya tersebut, Pemprov Lampung berhasil meraih Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Award 2024 untuk kategori Inisiator dan Berkomitmen dalam Pelaksanaan RAN PE. Penghargaan ini menjadi simbol nyata komitmen daerah dalam menanggulangi paham radikal dan ekstremisme yang berpotensi berkembang di wilayahnya.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperkuat program deradikalisasi dan pencegahan ekstremisme berbasis masyarakat,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, saat membuka Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Diskusi Buku “Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah” dan Pemutaran Film Dokumenter “Road to Resilience”, yang digelar di Hotel Batiqa, Bandar Lampung, Jumat (25/4).
FGD ini diselenggarakan sebagai bagian dari strategi membangun kesadaran kolektif dan penguatan sinergi dalam lima pilar penanggulangan terorisme, yang dikenal sebagai pendekatan 5R: Repatriasi, Rehabilitasi, Relokasi, Reintegrasi, dan Resiliensi.
Dalam paparannya, Firsada menyinggung latar belakang sejarah keterlibatan individu dari Lampung dalam jaringan terorisme, termasuk keterkaitan dengan kelompok di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ia menekankan perlunya pendekatan menyeluruh dan kerja sama lintas sektor dalam mengatasi persoalan ideologi radikal.
“Perubahan cara pandang dan pemahaman terhadap ideologi yang telah terpapar radikalisme bukanlah hal yang mudah, tetapi harus kita lakukan bersama secara konsisten dan terstruktur,” tegasnya.
Acara ini juga menghadirkan Dr. Noor Huda Ismail, Visiting Fellow di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), sekaligus Direktur Ruang Ngobrol. Dalam presentasinya, Huda menekankan pentingnya komunikasi strategis dalam penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTF).
“Penting bagi kita untuk mengelola pesan-pesan antiterorisme dengan pendekatan komunikasi yang tepat. Ini bukan hanya soal narasi, tetapi bagaimana membentuk persepsi publik agar tidak mudah terpengaruh ideologi ekstrem,” terang Huda.
Dengan pendekatan yang terintegrasi serta pelibatan seluruh elemen masyarakat, Pemprov Lampung berharap dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan Indonesia yang damai dan bebas dari terorisme.
Leave a Comment