Harakatuna.com. Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menangkal radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Hingga Januari 2025, sebanyak 351 mitra deradikalisasi telah dibina di berbagai wilayah keresidenan di Jawa Tengah.
Data tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat menjadi pembicara kunci dalam seminar bertajuk “Menghadapi Tantangan Radikalisasi dalam Mempertahankan Ideologi Negara” yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Sabtu (14/6/2025).
“Deradikalisasi ini harus kita galakkan terus, harus kita dorong. Maka pada hari ini saya senang sekali diundang mewakili Pak Gubernur untuk bicara tentang radikalisme di Indonesia,” ungkap Taj Yasin di hadapan peserta seminar.
Ia memaparkan bahwa 351 mitra deradikalisasi tersebut tersebar di enam wilayah keresidenan di Jateng. Rinciannya, Keresidenan Surakarta menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 191 orang. Disusul oleh Keresidenan Pekalongan (47 orang), Semarang (46 orang), Banyumas (28 orang), Kedu (23 orang), dan Pati (16 orang).
Lebih lanjut, Taj Yasin menegaskan bahwa program deradikalisasi yang dijalankan Pemprov Jateng tidak hanya bersifat pembinaan individual. Pemerintah daerah juga telah memperkuat upaya ini secara kelembagaan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
“Peraturan ini menjadi dasar hukum sekaligus penegasan bahwa penanggulangan ekstremisme adalah tanggung jawab bersama, tidak bisa hanya dibebankan pada aparat keamanan,” jelasnya.
Taj Yasin juga menekankan pentingnya peran dunia kampus sebagai ruang terbuka untuk berdialog dan bertukar pemikiran, khususnya dalam merawat ideologi kebangsaan.
“Kampus merupakan tempat bersatunya ragam pemikiran. Diharapkan, pemikiran-pemikiran itu mampu berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat Jawa Tengah,” tambahnya.
Senada dengan itu, Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Suharnomo, dalam sambutannya menyatakan bahwa perguruan tinggi harus menjadi etalase pemikiran yang terbuka terhadap berbagai perspektif, termasuk persoalan radikalisme. “Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Mari didiskusikan saja, fakta-fakta yang ada di lapangan, tentu dalam koridor NKRI,” ujar Suharnomo.
Ia meyakini bahwa dengan kehadiran para pakar dan diskusi berbasis akademik, sivitas kampus dapat memperoleh pemahaman yang lebih jernih, tajam, dan menyeluruh terkait isu-isu strategis seperti radikalisme.
Seminar tersebut menjadi bagian dari upaya kolektif dalam membangun kesadaran dan ketahanan ideologis masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pengaruh paham-paham radikal yang berpotensi merongrong persatuan bangsa.
Leave a Comment