Harakatuna.com. Gaza — Kelompok Hamas menyatakan tengah meninjau usulan terbaru dari Amerika Serikat mengenai gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera. Namun, mereka menilai isi proposal tersebut secara umum lebih menguntungkan Israel dan gagal memenuhi tuntutan utama rakyat Palestina.
Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, menyampaikan bahwa dokumen yang diajukan AS masih berpihak pada kepentingan Israel. “Usulan ini menguntungkan posisi pendudukan dan tidak memenuhi tuntutan dasar kami, yaitu penghentian perang, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, dan akses tanpa batas bagi bantuan kemanusiaan,” ujarnya, Jumat (30/5), seperti dilansir Saudi Gazette.
Pernyataan tersebut muncul setelah Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Israel telah menyetujui isi proposal tersebut, meski belum dirinci secara publik oleh Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.
Bassem Naim, pejabat senior Hamas lainnya, secara tegas mengecam isi kesepakatan tersebut. “Respons Zionis, pada dasarnya, berarti mengabadikan pendudukan dan melanjutkan pembunuhan dan kelaparan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa isi usulan tersebut “tidak menjawab tuntutan rakyat kami, terutama dalam hal menghentikan perang dan membuka akses bantuan.” Meski demikian, Naim menegaskan bahwa Hamas tetap akan mempelajari proposal ini “dengan penuh tanggung jawab nasional.”
Menurut sumber dari Hamas dan seorang mediator Mesir, proposal tersebut mencakup jeda pertempuran selama 60 hari dengan jaminan bahwa Israel tidak akan melanjutkan operasi militer setelah pembebasan sandera, seperti yang pernah terjadi pada gencatan senjata bulan Maret lalu.
Dalam periode jeda ini, pasukan Israel juga dikabarkan akan mundur ke posisi yang mereka tempati sebelum gencatan senjata terakhir runtuh. Sebagai imbalannya, Hamas akan membebaskan 10 sandera yang masih hidup dan menyerahkan beberapa jenazah, sebagai pertukaran untuk pembebasan lebih dari 1.100 tahanan Palestina oleh Israel. Termasuk di antaranya, sekitar 100 orang yang tengah menjalani hukuman panjang akibat terlibat dalam serangan mematikan.
Kesepakatan itu juga mencakup pengiriman ratusan truk bantuan makanan dan pasokan kemanusiaan ke Gaza setiap harinya, menyusul peringatan serius dari lembaga-lembaga kemanusiaan bahwa blokade Israel selama hampir tiga bulan telah mendorong sebagian besar penduduk Gaza ke ambang kelaparan.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap bersikeras bahwa perang di Gaza tidak akan berakhir sebelum semua sandera dibebaskan dan Hamas dibubarkan atau diasingkan. Ia juga menekankan bahwa Israel akan terus mempertahankan “kendali keamanan tanpa batas” atas Gaza, dan menyatakan dukungan terhadap apa yang ia sebut sebagai “emigrasi sukarela” dari sebagian besar penduduk wilayah tersebut.
Rencana-rencana tersebut telah menuai kecaman dari berbagai kalangan internasional. Para pengamat memperingatkan bahwa pemindahan paksa penduduk dapat melanggar hukum internasional dan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat genting.
Sementara itu, Hamas menegaskan bahwa mereka hanya akan menyetujui pembebasan sandera sebagai bagian dari kesepakatan menyeluruh yang mencakup gencatan senjata permanen, pembebasan lebih banyak tahanan Palestina, serta penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza.
Kelompok tersebut juga menyatakan keterbukaan untuk menyerahkan kendali pemerintahan kepada sebuah komite Palestina yang independen secara politik, yang nantinya akan bertugas mengawasi proses rekonstruksi pascakonflik.
Leave a Comment