Harakatuna.com. Surakarta — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendorong seluruh aparatur pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi evolusi ancaman terorisme yang kian kompleks dan dinamis. Ajakan tersebut disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol Wawan Ridwan, dalam kegiatan “Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah dalam Penanggulangan Terorisme” yang digelar di Kota Surakarta, Rabu (28/5).
Dalam forum tersebut, Wawan Ridwan menekankan bahwa pola penyebaran, aksi, hingga jaringan kelompok teroris saat ini terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolektif dan respons adaptif dari seluruh unsur pemerintah.
“Kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian membahas bersama bagaimana tren dinamika terorisme terus berkembang, termasuk tantangan-tantangan yang muncul. Modus operandi kelompok teror terus berubah seiring perkembangan teknologi dan situasi sosial,” ujar Wawan Ridwan dalam sambutannya.
Ia menegaskan, tanggung jawab dalam menanggulangi terorisme tidak bisa dibebankan hanya pada BNPT, melainkan menjadi kewajiban bersama semua aparatur pemerintah di berbagai sektor dan tingkat wilayah. “Kita semua adalah aparatur negara. Penanggulangan tidak bisa dilakukan sendiri oleh BNPT, melainkan harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh unsur pemerintahan,” imbuhnya.
Salah satu isu yang disoroti dalam kegiatan ini adalah tantangan pemantauan terhadap mitra deradikalisasi, yakni mantan narapidana atau simpatisan teroris yang telah menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Menurut Wawan, potensi mereka untuk kembali melakukan aksi perlu menjadi perhatian bersama.
“Mitra deradikalisasi harus kita pantau bersama. Saat mereka kembali ke masyarakat, mereka harus menemukan jati dirinya. Jika tidak, mereka berisiko direkrut kembali oleh kelompok radikal melalui berbagai cara baru dan akhirnya melakukan aksi lagi. Ini yang harus kita waspadai secara kolektif,” tegasnya.
Menanggapi kebutuhan penguatan koordinasi di daerah, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polresta Surakarta, Kompol Arlianto Adhy Prabowo, mengusulkan pembentukan desk koordinasi yang terpusat di bawah BNPT. Ia menilai langkah ini penting untuk menciptakan arah dan target yang jelas dalam pencegahan penyebaran ideologi kekerasan di wilayah Solo Raya.
“Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah membentuk desk yang dikoordinir langsung oleh BNPT. Harapannya, desk ini bisa menyatukan aparat di wilayah Solo Raya dengan tujuan dan target tertentu yang harus dicapai,” ujar Arlianto.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberadaan desk ini juga akan membantu dalam pemetaan dan penanganan mitra deradikalisasi secara lebih sistematis. “Misalnya, membuat strategi agar mitra deradikalisasi yang sebelumnya masuk kategori merah bisa bertransformasi ke kategori kuning dalam periode tertentu. Ini akan menjadi indikator kemajuan kita dalam menangani penyebaran ideologi radikal di wilayah ini,” pungkasnya.
Leave a Comment