Harakatuna.com. Tel Aviv – Dua anggota militer Israel dari Brigade Nahal dijatuhi hukuman penjara militer selama 15 dan 20 hari setelah menolak penugasan kembali ke Jalur Gaza. Penolakan ini disebut sebagai dampak kelelahan fisik dan mental akibat keterlibatan mereka dalam agresi militer berkepanjangan di wilayah tersebut.
Informasi ini dikonfirmasi oleh Otoritas Penyiaran Israel (IBA) pada awal pekan ini, sebagaimana dilaporkan oleh The Times of Israel, Kamis (29/5). Langkah hukum ini menandai meningkatnya tekanan internal di tubuh militer Israel, yang sebelumnya menyatakan tidak akan menghukum prajurit yang menolak penugasan ulang ke Gaza.
“Kami mengonfirmasi bahwa dua tentara dari Brigade Nahal telah dijatuhi hukuman penjara militer setelah menyatakan tidak sanggup kembali bertugas di Gaza,” tulis laporan IBA. “Mereka mengaku mengalami tekanan psikologis berat setelah berbulan-bulan terlibat dalam operasi militer di daerah konflik tinggi.”
Sejak Oktober 2023, Israel telah melancarkan kampanye militer besar-besaran di Jalur Gaza, yang oleh sebagian media internasional dan lembaga HAM digambarkan sebagai perang genosida. Menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 54.000 warga Palestina telah tewas, 123.000 lainnya terluka, dan lebih dari 14.000 orang dilaporkan hilang.
Media seperti Middle East Monitor dan Al Jazeera mencatat bahwa operasi militer ini telah menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang luas, termasuk di kalangan tentara Israel sendiri. Studi yang dirilis Universitas Tel Aviv dan dilaporkan oleh Haaretz menyebutkan bahwa sekitar 12 persen tentara cadangan mengalami gejala gangguan stres pascatrauma (PTSD) berat, yang membuat mereka tidak layak lagi untuk melanjutkan tugas militer.
“Situasi di dalam tubuh militer kami semakin kompleks. Banyak tentara mengalami kelelahan mental akut,” ujar seorang pejabat militer Israel yang enggan disebut namanya, dikutip oleh Haaretz. “Kami menghadapi tantangan besar, bukan hanya di medan tempur, tapi juga dalam menjaga stabilitas internal pasukan.”
Setelah pelanggaran gencatan senjata oleh Israel pada 18 Maret 2025, intensitas serangan ke Gaza meningkat tajam. Serangan udara dan darat menyasar wilayah padat penduduk, menyebabkan ribuan korban jiwa tambahan dan memperparah krisis kemanusiaan yang telah berlangsung berbulan-bulan.
Meski penolakan untuk kembali bertugas ke Gaza bukanlah hal baru, sebagian besar kasus sebelumnya ditangani secara tertutup oleh militer Israel untuk menghindari sorotan publik. Namun, hukuman terhadap dua tentara Nahal ini membuka tabir ketegangan yang kian nyata di tubuh militer Zionis.
Pihak keluarga dari salah satu tentara yang dihukum menyatakan kekecewaannya. “Anak saya bukan pengecut. Dia hanya tidak sanggup lagi melihat kehancuran dan penderitaan yang terus berlangsung,” ujar sang ayah kepada media lokal.
Di tengah desakan masyarakat internasional untuk menghentikan kekerasan dan menyerukan gencatan senjata, perpecahan internal di militer Israel ini bisa menjadi pertanda bahwa dukungan terhadap operasi militer berkepanjangan di Gaza mulai goyah, bahkan dari dalam.
Leave a Comment