Harakatuna.com. Washington, D.C.— Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat gebrakan mengejutkan pekan lalu dengan mengumumkan normalisasi hubungan diplomatik AS dengan Suriah, sekaligus mencabut sanksi ekonomi yang telah diberlakukan selama puluhan tahun terhadap negara Timur Tengah tersebut. Trump pun menjadi Presiden AS pertama dalam 25 tahun yang secara langsung bertemu dengan pemimpin Suriah — langkah yang oleh sebagian analis dinilai sebagai manuver strategis untuk membendung pengaruh Iran di kawasan.
Keputusan ini menjadi perubahan drastis dari pernyataan Trump sebelumnya, yang pada Desember lalu menegaskan bahwa, “Suriah memang kacau, tetapi bukanlah teman kita, dan Amerika Serikat tidak harus bergabung dalam urusan itu.”
Namun kini, dengan rezim Bashar al-Assad yang telah tumbang dan kekuasaan berpindah ke tangan kelompok Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh Presiden baru Ahmed al-Sharaa, arah kebijakan AS terhadap Suriah pun berubah. Trump menyebut pencabutan sanksi ini sebagai upaya untuk mendorong stabilitas regional, membuka peluang pemulihan ekonomi Suriah, serta mendorong normalisasi hubungan antara Suriah dan Israel.
“Ini adalah momen untuk memberi Suriah kesempatan bangkit, memulihkan dirinya, dan menjadi bagian dari komunitas internasional,” kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih. “Kami harap ini akan segera diikuti oleh negara-negara lain, termasuk Uni Eropa.”
Namun, langkah Trump menuai pro dan kontra. Meski dinilai bisa mempersempit ruang gerak Iran, banyak pihak mengingatkan bahwa HTS masih tercatat sebagai kelompok teroris oleh AS dan PBB. Presiden baru Suriah, Ahmed al-Sharaa, sejauh ini belum memberikan komitmen untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah langkah yang ditentang keras oleh sebagian negara Timur Tengah di tengah konflik yang masih berlangsung di Jalur Gaza.
Pertaruhan Geopolitik Tinggi
Behnam Ben Taleblu, pakar Iran dan peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, menilai keputusan Trump sebagai pertaruhan yang bisa berdampak besar. “Ini adalah pertaruhan berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil yang besar. Jika berhasil, Suriah bisa lepas dari bayang-bayang Iran dan tidak lagi menjadi landasan bagi operasi gelapnya,” ujarnya kepada Fox News Digital.
Namun, ia memperingatkan bahwa kegagalan strategi ini justru bisa memperkuat posisi kelompok radikal di Damaskus yang masih belum sepenuhnya mengendalikan wilayahnya sendiri. “Jika Washington gagal menavigasi situasi ini, hasilnya bisa jadi malah memperkuat elemen-elemen jihad yang justru membahayakan stabilitas regional,” tambahnya.
Runtuhnya rezim Assad pada Desember lalu setelah HTS — bekas afiliasi al-Qaeda — mengambil alih kekuasaan, menjadi pukulan telak bagi investasi jangka panjang Iran di Suriah. Namun para ahli menilai, Iran belum selesai. “Teheran memiliki pandangan ideologis dan kesabaran strategis. Mereka berinvestasi dalam waktu, sumber daya, dan proksi di seluruh wilayah – dari Irak hingga Suriah dan Lebanon,” kata Ben Taleblu.
Ia menambahkan bahwa kekacauan di Suriah bisa menjadi celah bagi Iran untuk kembali menguatkan pengaruh melalui proksi. “Republik Islam sangat ahli memanfaatkan kekacauan. Mereka akan terus menunggu momen ketika Amerika atau Israel melakukan kesalahan strategis,” katanya.
Bayang-bayang Risiko Perang Saudara
Meski HTS kini memegang kendali pemerintahan, konflik internal dan ketidakstabilan masih melanda berbagai wilayah di Suriah. Menteri Luar Negeri Macro Rubio memperingatkan dalam rapat dengan parlemen bahwa negara itu berisiko menghadapi perang saudara berskala besar dalam beberapa minggu mendatang. “Suriah kini berada di ambang keruntuhan total dan perang saudara besar-besaran bisa terjadi sewaktu-waktu,” ujarnya.
Menurut Ben Taleblu, pemerintahan baru di Damaskus perlu segera mengatasi kerentanan sosial dan kekosongan kekuasaan di beberapa wilayah agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok ekstrem. “Jika Trump ingin mencegah Iran mengeksploitasi celah ini, maka AS harus menekan Damaskus untuk melakukan rekonsiliasi nyata dan pemulihan menyeluruh,” ujarnya.
Meski Trump dan sebagian pendukungnya menentang gagasan pembangunan negara (nation building), para pengamat menyatakan bahwa tanpa pendekatan jangka panjang, stabilitas Suriah akan tetap rapuh dan mudah dimanipulasi oleh kekuatan asing.
Leave a Comment