Harakatuna.com. Yerusalem — Pemerintah Israel pada Kamis (8/5) secara permanen menutup enam sekolah yang dikelola oleh Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Yerusalem Timur. Keputusan ini memicu kekhawatiran serius dari masyarakat internasional dan lembaga kemanusiaan, lantaran sekitar 800 siswa Palestina kini terancam kehilangan akses terhadap pendidikan dasar.
Langkah penutupan tersebut menyusul perintah dari otoritas Israel pada bulan lalu, yang memberi tenggat waktu 30 hari kepada sekolah-sekolah UNRWA untuk menghentikan operasionalnya. Pada hari Kamis, aparat keamanan Israel yang bersenjata lengkap bersama pejabat dari Kementerian Pendidikan dan otoritas kota Yerusalem dilaporkan memasuki paksa tiga sekolah UNRWA di kamp pengungsi Shuafat, saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung.
“Lebih dari 550 siswa berada di dalam kelas ketika pasukan bersenjata memasuki kompleks sekolah dan memaksa penghentian kegiatan,” ungkap seorang juru bicara UNRWA dalam pernyataan resminya.
Ia menambahkan bahwa satu anggota staf ditahan, sementara lainnya diperintahkan untuk membubarkan para siswa. Dalam waktu bersamaan, polisi Israel juga mengepung tiga sekolah UNRWA lainnya, mendorong pihak UNRWA untuk mengevakuasi sekitar 250 siswa demi alasan keamanan.
“Penutupan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Ini adalah bentuk penolakan hak atas pendidikan yang dilakukan secara disengaja,” tegas juru bicara UNRWA, mengecam tindakan tersebut.
Menurut laporan media The New Arab, keputusan ini berkaitan erat dengan undang-undang Israel yang belakangan menargetkan keberadaan UNRWA, termasuk pelarangan aktivitas badan tersebut di wilayah Israel sejak awal tahun ini. Ketegangan antara Israel dan UNRWA meningkat tajam pasca-serangan 7 Oktober, dengan Israel menuduh lembaga PBB itu menyebarkan materi ajar bermuatan antisemit dan anti-Israel — tuduhan yang dibantah keras oleh UNRWA.
UNRWA telah menjadi penyedia utama layanan pendidikan dan kesehatan bagi para pengungsi Palestina di wilayah Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki Israel. Wilayah tersebut direbut Israel dalam Perang Enam Hari tahun 1967 dan sejak itu dicaplok secara sepihak, meski komunitas internasional tidak mengakui klaim kedaulatan Israel atas seluruh kota Yerusalem.
Kementerian Pendidikan Israel menyatakan akan menempatkan siswa-siswa yang terdampak ke sekolah-sekolah lain di wilayah Yerusalem. Namun, para orang tua dan guru menyuarakan kekhawatiran atas dampak penutupan ini.
“Anak-anak kami akan dipaksa menempuh perjalanan melewati pos pemeriksaan militer yang padat dan berbahaya setiap hari. Beberapa bahkan tidak memiliki izin untuk melintas,” ujar seorang perwakilan wali murid, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.
Aktivis dan organisasi HAM juga memperingatkan bahwa tindakan ini akan memperparah marginalisasi komunitas Palestina di Yerusalem Timur dan menciptakan krisis pendidikan yang lebih dalam.
Leave a Comment