Harakatuna.com – Dalam kegaduhan kota yang tak pernah berhenti bernapas, kemunculan book party seolah menjadi oase kecil di padang pasir digital. Di satu sisi, gerakan ini memikat—membuka celah bagi pemuda untuk berkumpul, menengok kembali kenangan lampau dengan sebuah buku di tangan, lalu meramu kesunyian halaman menjadi dialog riuh.
Namun, bila kita menelisik di balik cita-cita manis itu, satu pertanyaan mengusik: apakah pesta buku ini benar-benar mendorong kesadaran kritis, atau sekadar mengoleksi momen estetik untuk linimasa?
Book party sering dipandang sebagai ruang melarikan diri; tempat di mana tumpukan novel, kumpulan puisi, dan komik alternatif dijadikan alasan untuk sejenak berhenti dari tugas kuliah, pekerjaan, atau rutinitas kota. Kita duduk bersama—kadang di sudut kafe yang remang, kadang di trotoar yang dijadikan panggung dadakan—membaca sepenggal paragraf, lalu menimpali dengan komentar. Ada kehangatan dalam tawa, ada keintiman dalam saling bertukar pendapat.
Namun, apakah ruang itu benar-benar inklusif? Ataukah hanya merangkul mereka yang sudah melek literasi, sementara kerumitan bahasa sering kali menutup pintu bagi yang awam?
Lihatlah, di antara buku-buku berdesakan, tersembul jargon-jargon sastra yang menuntut pemahaman lanjutan: “post-modernisme”, “ekokritik”, “stream of consciousness”. Bagi sebagian pemuda, ini menantang—sebuah ujian untuk memperkaya kosakata. Bagi yang lain, ini menakutkan—sesuatu yang lebih sulit diurai ketimbang ujian kampus.
Apakah book party juga bertanggung jawab menyediakan jembatan—bukan sekadar panggung dongeng intelektual, tapi ruang edukasi yang menuntun pembaca melalui lorong-lorong kompleks sastra modern?
Dan lebih jauh lagi: di mana letak kritik sosial dalam pesta itu? Jika kita bicara “pertukaran gagasan”, harusnya kita berani menyentuh isu-isu pelik: ketimpangan ekonomi, krisis iklim, marginalisasi gender, serta penindasan kebebasan berekspresi.
Namun, tak jarang sesi diskusi berakhir pada pujian sentimental atau nostalgia budaya pop—“Lho, Dilan memang romantis, ya?”—tanpa melacak konteks sosial di balik novel. Kita lupa bahwa sastra sejatinya adalah cermin zaman; bukan semata hiburan, melainkan cermin yang retak jika kita menolak memeriksa bayangannya.
Lebih kritis lagi, kita perlu mempertanyakan format pesta yang santai itu. Di ruang yang penuh gelak tawa, apakah ada ketegangan konstruktif? Sebuah seminar akademik barangkali membosankan, tapi ia menjunjung kedalaman argumen.
Sementara book party cenderung menolak formalitas. Kita meleburkan buku klasik dengan novel grafis, puisi avant-garde dengan komik indie, hanya untuk merayakan keberagaman medium. Itu baik, tentu saja. Namun, kehilangan struktur juga bisa berarti kehilangan akuntabilitas: siapa yang mengontrol alur diskusi, siapa yang menegur ketika dialog terjerembab ke permukaan?
Ada pula sisi komersial yang patut dikritik. Sponsor coffee shop atau galeri seni sering kali membiayai acara, dengan imbalan publisitas. Poster digital dipenuhi logo—seakan book party adalah ajang marketing kreatif. Ketika branding mengambil alih narasi, nilai spontanitas dan kemurnian ide menjadi tercampur.
Pemuda berpesta buku, untuk beberapa pihak, sama artinya dengan peluang sponsorship, pemasaran, atau feed Instagram yang menarik. Apakah kita rela merayakan ide seharga “50 ribu per tiket”—bahkan sering tanpa tiket, hanya menyajikan merchandise berlogo, diskon kopi, dan sesi foto di instalasi seni?
Meskipun demikian, semangat kreatif tidak sepenuhnya padam. Kelompok-kelompok lokal menggelar book party di gang sempit, dengan anggaran pas-pasan. Mereka menggantung tulisan tangan di dinding, memasang lampu bohlam tua, dan memutar musik lo-fi. Di situ, kita melihat perlawanan kecil—penolakan terhadap komersialisasi besar-besaran, upaya menciptakan oasis mandiri.
Rangkaian puisi dibacakan dengan denyut hati, lalu diiringi obrolan serius tentang perjuangan buruh percetakan, maupun renungan tentang taman kota yang semakin menyempit. Kerap melintas, rasa solidaritas tumbuh: peserta berbagi bekal makanan, menawarkan buku pinjaman, hingga mengatur jadwal kunjungan ke perpustakaan umum.
Jika book party ingin menjadi lebih dari sekadar tren musiman, maka ia perlu memperluas jangkauan: merangkul komunitas yang selama ini terpinggirkan—remaja jalanan, pemulung bacaan, tukang ojek yang hanya punya waktu sejenak. Menghadirkan narasumber yang bukan semata profesor atau penulis terkenal, tetapi juga penyair kampung, penulis berbahasa daerah, hingga pelaku sejarah lokal. Kita butuh ritual kritis: merayakan buku sambil juga merayakan keadilan sosial, mengenali akar permasalahan, dan menyiapkan tindakan nyata.
Book party bisa menjadi laboratorium kritik: di mana kita tidak hanya membaca, tetapi juga bergerak; tidak hanya berdiskusi, tetapi juga berkolaborasi—mencipta mural tematik, menulis puisi kolaboratif, atau menyiapkan antologi bersama. Bukan pesta tanpa konsekuensi, melainkan ruang yang menumbuhkan tanggung jawab.
Karena pada hakikatnya, buku dan pemuda adalah benih perubahan. Bila pesta ini hanya berhenti pada selfie di depan tumpukan buku, maka ia hanyalah sandiwara estetis. Namun bila ia melahirkan tindakan—kampanye literasi di kampung, donasi buku untuk perpustakaan miskin, atau gerakan menulis gadungan—maka book party akan memberi napas baru bagi kota dan para pemudanya.
Seperti Goenawan Mohamad yang kerap menutup kolom dengan pertanyaan menggantung, izinkan saya menanyakan: mampukah kita menjadikan pesta buku ini sebagai laboratorium kritis, bukan sekadar panggung estetika? Sejauh mana kita berani memerdekakan kata, sekaligus memerdekakan ruang bagi yang tak bersuara?
Jika kita meresapi setiap halaman, maka gerakan ini bukan berakhir dengan tepuk tangan, melainkan baru saja dimulai—yang sesungguhnya menunggu jejak langkah kita selanjutnya.
Leave a Comment