Harakatuna.com. Jakarta — Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya budaya maritim Indonesia sebagai benteng kultural dalam mencegah penyebaran radikalisme. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Teknis Densus 88 Antiteror yang digelar di Auditorium Mutiara STIK-PTIK, Jakarta, pada Selasa (22/4/2025).
Menurut Nasaruddin, kekayaan budaya dan keragaman Indonesia justru menjadi kekuatan yang mampu menciptakan harmoni sosial di tengah potensi konflik yang besar. Ia menyebutkan, Indonesia memiliki 17.380 pulau, 1.349 suku bangsa, 718 bahasa daerah, dan 2.240 komunitas adat yang hidup berdampingan secara damai. “Kalau kita keliling dunia, tidak ada negara seperti Indonesia. Negara ini begitu beragam, namun mampu bersatu dan hidup rukun. Ini kekuatan yang luar biasa,” ujar Nasaruddin.
Ia menjelaskan bahwa watak budaya maritim yang melekat pada bangsa Indonesia menciptakan karakter masyarakat yang terbuka, inklusif, dan kolaboratif. Karakter inilah yang menurutnya menjadi kunci utama dalam meredam potensi radikalisme yang kerap muncul akibat sikap eksklusif dan tertutup. “Budaya maritim terbiasa menghargai perbedaan. Filosofinya jelas: di mana ada pulau, kita boleh sandarkan perahu; di mana ada sungai, kita boleh ambil air. Api, air, dan pantai tidak boleh dimonopoli,” terang Nasaruddin.
Sebaliknya, ia membandingkan dengan budaya kontinental yang lebih tertutup dan hirarkis, seperti yang ditemukan di sejumlah negara Timur Tengah dan Asia Tengah. “Negara seperti Afghanistan hanya punya tujuh etnis dan dua bahasa, tapi justru terus dilanda konflik. Suriah, Sudan, dan beberapa negara berbahasa Arab lainnya juga mengalami hal serupa,” tambahnya.
Nasaruddin juga menyoroti bahwa radikalisme di Indonesia lebih sering muncul akibat pengaruh luar, bukan dari masyarakat lokal. “Penolakan pembangunan rumah ibadah, baik gereja maupun masjid, seringkali bukan berasal dari warga asli setempat, tetapi dari pendatang yang telah terpapar provokasi jaringan luar,” ungkapnya.
Selain aspek kultural, Nasaruddin turut menyinggung tren baru dalam penyebaran paham radikal, khususnya keterlibatan perempuan. Ia menyebut media sosial sebagai sarana utama yang digunakan, dan ironisnya, banyak konten radikal saat ini justru dibuat dan disebarkan oleh kaum perempuan. “Perempuan kini lebih intens berinteraksi dengan agama dan media sosial. Bahkan ada kasus di mana suaminya bekerja di program deradikalisasi, tapi sang istri justru menjadi agen radikalisme,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap pola baru penyebaran radikalisme, termasuk potensi ancaman dari kalangan ibu rumah tangga. “Kita butuh pendekatan yang berbasis data dan realitas terkini. Densus 88 harus bisa membaca dinamika ini secara cermat,” tandasnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono.
Leave a Comment