Harakatuna.com. Yogyakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia, selama evakuasi tersebut bersifat sementara dan tidak menyalahi prinsip perjuangan kemerdekaan Palestina. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa langkah kemanusiaan ini dapat menjadi bagian dari solidaritas Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa evakuasi itu tidak dimaknai sebagai solusi permanen atau bertentangan dengan semangat perjuangan bangsa Palestina.
“Ya, Muhammadiyah sejalan, yang penting tidak ada kontroversi. Yang kedua, tidak bersifat permanen, dan tidak dalam konsep yang sama seperti yang pernah ditawarkan oleh Presiden AS Donald Trump,” ujar Haedar dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, Selasa (22/4/2025).
Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah memahami evakuasi tersebut sebagai langkah darurat untuk melindungi nyawa dan kesehatan warga Gaza yang terdampak agresi militer Israel. “Evakuasi itu dimaksudkan untuk menyelamatkan mereka secara sementara, untuk diberikan perawatan kesehatan, bahkan jika memungkinkan diberikan kesempatan belajar. Tetapi pada waktunya nanti, mereka harus kembali ke tanah airnya, Palestina,” jelasnya.
Meski mendukung langkah taktis ini, Haedar menekankan bahwa pendekatan diplomatik dan politik harus tetap menjadi prioritas dalam perjuangan mendukung kemerdekaan Palestina. Ia mengingatkan agar arah kebijakan luar negeri Indonesia tetap konsisten dan bebas aktif. “Indonesia sejak awal tegas terhadap isu Palestina. Bahkan pidato Menlu sebelumnya, Ibu Retno Marsudi, cukup kuat dan mewakili sikap politik pemerintah. Meski sekarang ada pergantian di jajaran kabinet, prinsip politik itu tetap harus dipertahankan,” kata Haedar.
Ia menambahkan bahwa Muhammadiyah telah lama berkontribusi dalam mendukung rakyat Palestina, antara lain melalui pengiriman tenaga medis ke Gaza, pemberian beasiswa bagi mahasiswa Palestina, serta pembangunan madrasah untuk anak-anak pengungsi di Beirut, Lebanon. “Langkah-langkah cepat atau fast program yang bisa langsung menjawab kebutuhan kemanusiaan itu juga penting dan tidak salah,” ujar Haedar.
Dalam pernyataannya, Haedar juga menekankan pentingnya menjaga kesatuan di antara berbagai kelompok pro-Palestina di Indonesia. Ia berharap perbedaan pandangan mengenai pendekatan yang diambil tidak menimbulkan kontradiksi yang melemahkan solidaritas. “Kita jangan saling berseberangan, karena itu justru melemahkan energi positif yang kita miliki untuk Palestina. Saya percaya, sikap saling memahami ini adalah bagian dari tradisi kebangsaan kita,” tuturnya.
Muhammadiyah, lanjut Haedar, siap bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk mendukung berbagai upaya kemanusiaan yang tetap sejalan dengan semangat perjuangan rakyat Palestina dan prinsip politik luar negeri Indonesia. “Langkah-langkah politik tetap harus menjadi perhatian, dengan semangat politik bebas aktif dan proaktif untuk mencari solusi yang adil,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana evakuasi tersebut dalam rangkaian kunjungan diplomatik ke lima negara Timur Tengah: Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Ia menyatakan Indonesia siap mengevakuasi 1.000 warga Gaza apabila mendapat persetujuan dari semua pihak terkait.
“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui. Mereka akan tinggal di Indonesia hanya sementara, sampai pulih secara fisik dan mental. Bila kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke tempat asalnya,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4) dini hari, sebelum berangkat ke Abu Dhabi.
Leave a Comment