Idulfitri dan Kepemimpinan Publik

Harakatuna.com – Beberapa hari menjelang Ramadhan kemarin, di berbagai penjuru tanah air terjadi demonstrasi dengan tagar “Indonesia Gelap”. Isu yang paling menonjol dalam unjuk rasa adalah soal pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, yang dinilai tidak menjadi prioritas dalam kepemimpinan nasional. Hal itu terlihat dari kebijakan efisiensi anggaran yang justru memangkas alokasi untuk sektor vital tersebut. Selain itu, kebijakan dan praktik pertambangan yang semrawut juga menjadi sorotan karena dinilai problematis dan merugikan banyak pihak.

Belakangan, perhatian publik turut tersedot oleh sikap Presiden yang dianggap kekanak-kanakan dan tidak etis dalam menanggapi kritik terhadap kabinetnya yang gemuk—kabinet yang dinilai membutuhkan biaya besar di tengah kebijakan efisiensi yang diberlakukan. Maka, patut kiranya kita merenungkan: pelajaran apa yang bisa dipetik dari Ramadhan untuk memperbaiki arah kepemimpinan nasional dan publik ke depan?

Kriteria Utama

Idulfitri sebagai penutup Ramadhan sejatinya menyimpan banyak pelajaran bagi perbaikan kepemimpinan nasional maupun publik, terlebih karena sebagian besar elite negeri ini menjalani dan merayakannya. Pertama-tama, Ramadhan mengajarkan pentingnya integritas yang tinggi—yakni ketakwaan sebagai tujuan utama berpuasa.

Kurangnya integritas ini adalah persoalan klasik di Indonesia, bahkan sejak masa kolonial. Maka tak mengherankan jika praktik korupsi masih menggurita. Diperkirakan sekitar 25 persen dari anggaran nasional digerogoti oleh praktik korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pun belum menunjukkan tren penurunan yang signifikan.

Puasa Ramadhan adalah bentuk ibadah yang bersifat privat antara individu dan Tuhan. Dalam kondisi tanpa pengawasan manusia pun, orang yang berpuasa tetap menahan diri karena meyakini bahwa Allah selalu melihatnya. Karena itulah pahala puasa disebut lebih tinggi dari ibadah lainnya: satu dibanding tujuh. Sebab puasa adalah milik Allah dan hanya Allah yang membalasnya langsung. Bayangkan jika mentalitas tersebut dimiliki para pejabat publik selama sebelas bulan pasca Idulfitri. Jika mereka merasa selalu diawasi Tuhan, Indonesia tentu akan lebih cepat keluar dari jerat korupsi.

Integritas di sini tentu tidak sekadar berarti amanah atau dapat dipercaya, sebagaimana yang dalam Islam menjadi bukti utama keimanan selain salat—yakni keselarasan antara hati, perkataan, dan perbuatan. Integritas juga mencakup kapasitas, baik fisik (jasmani yang sehat) maupun rohani (kecerdasan intelektual dan kekuatan moral). Di situ kita dapat merujuk pada definisi integritas dari Fredrik Galtung, yang menyusun konsep ACE-C: Accountability, Competence, Ethics, dan Corruption (anti-korupsi).

Nilai-nilai itu tercermin dalam praktik puasa Ramadhan. Hanya orang yang sehat secara fisik yang diwajibkan berpuasa. Syarat sahnya puasa juga menuntut pemahaman fikih dasar. Imam salat wajib dan Tarawih pun harus mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Artinya, kapasitas sangat penting. Ini sesuai dengan prinsip dalam QS. 28: 26, yang menyebut bahwa seorang pemimpin publik sebaiknya memiliki dua kualitas utama: kuat (yakni kapasitas fisik dan intelektual), dan amanah (dapat dipercaya/berintegritas).

Untuk dapat memiliki integritas, dalam perspektif puasa Ramadhan dan Idulfitri, kuncinya adalah menjadikan rohani sebagai pemimpin atas jasmani. Puasa adalah cara Islam menyemai dan menumbuhkan dimensi spiritual manusia, agar rohani menjadi nahkoda dalam kehidupan. Pasca Idulfitri, seseorang idealnya tidak lagi mengedepankan nafsu terhadap materi (hubbud-dunyā), meskipun kebutuhan material tetap diakui dalam batas kewajaran.

Dengan kata lain, seseorang sudah selesai dengan dirinya—yakni kebutuhan dasar fisik telah terpenuhi, sebagaimana digambarkan dalam piramida kebutuhan Abraham Maslow. Bahkan, dorongan akan pengakuan sosial (riya’) pun mestinya telah ditinggalkan, digantikan oleh dorongan untuk beraktualisasi diri semata-mata karena Allah. Hal itu sejalan dengan esensi niat dalam puasa Ramadhan: dilakukan secara sadar dan ikhlas untuk memperoleh keridaan Allah.

Kedua, seorang pemimpin seharusnya memiliki visi jangka panjang, sebagaimana yang disimbolkan oleh Ramadhan dan Idulfitri. Dalam puasa, niat yang diikrarkan setiap hari mencerminkan kesadaran penuh atas tujuan akhir ibadah selama sebulan. Nilai-nilai yang ditanamkan selama Ramadhan pun seharusnya tidak berhenti di hari raya, melainkan terus dijaga sepanjang hayat.

Islam menekankan pentingnya pendidikan dan pengetahuan sebagai bagian dari pembentukan visi ini. Hal tersebut tercermin dari tradisi kultum setelah Tarawih, kuliah Subuh, hingga khutbah Idulfitri yang menjadi media edukasi spiritual dan intelektual. Bahkan, zakat fitrah pun diarahkan pada pemberdayaan umat melalui alokasi untuk pendidikan dan kaum pencari ilmu, sebagaimana tercantum dalam kategori sabilillah, ibnu sabil, dan riqab (pembebasan dari keterbelengguan).

Nilai-nilai ini menggemakan pesan QS. Al-Mujadalah ayat 11 yang menyebut bahwa kunci kemuliaan individu dan bangsa adalah iman dan ilmu pengetahuan. Di Indonesia, kebutuhan akan peningkatan akses pendidikan sangat mendesak: hanya sekitar 10 persen penduduk yang mampu mengenyam pendidikan tinggi, jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan, apalagi Jepang yang juga bangsa Asia.

Nilai berikutnya yang ditekankan Ramadhan dan Idulfitri adalah pentingnya keadilan sosial. Zakat fitrah yang wajib ditunaikan pada malam Idulfitri menegaskan bahwa kesenjangan ekonomi ekstrem tidak dapat dibenarkan. Diharapkan dengan zakat tersebut, kaum miskin pun bisa menikmati hari raya dengan pakaian layak dan makanan enak, seperti halnya yang lain.

Islam memang mengakui hak kepemilikan, termasuk kepemilikan besar. Namun, Islam juga menuntut realisasi hak-hak sosial melalui zakat dan distribusi keadilan. Dalam konteks Indonesia, keprihatinan ini tampak nyata: 82 persen aset nasional dikuasai oleh kelompok non-pribumi yang oligarkis. Ketimpangan antara pusat (khususnya Jawa) dan daerah juga memperparah situasi ini.

Ketiga, seorang pemimpin semestinya memiliki pola pikir dan pola rasa bahwa bekerja adalah bentuk pengabdian kepada Allah, yang mengandung misi transformasi sosial. Dalam istilah sebelumnya: ia sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga tak lagi termotivasi untuk memperkaya diri, keluarga, atau kroninya. Puasa mengajarkan bahwa niat harus murni karena Allah, sebagai bentuk kontrak spiritual antara manusia dan Tuhan.

Tujuan akhir puasa adalah agar seorang mukmin menjadi hamba Allah yang sejati, sebagaimana tercermin dalam gema takbir Idulfitri—”Allahu Akbar”—yang menandaskan bahwa hanya Allah yang layak dibesarkan. Harta, kekuasaan, dan cinta duniawi hanyalah sementara, tidak patut diagungkan.

QS. Al-Baqarah ayat 185 menegaskan bahwa mereka yang telah melalui Ramadhan dengan baik akan menjadikan Allah sebagai pusat hidup. Maka pasca Idulfitri, bekerja bukan sekadar demi gaji bulanan, apalagi untuk menambah kekayaan dengan cara curang seperti korupsi, melainkan bekerja secara idealis untuk menghasilkan karya yang bermanfaat, amal jariah yang terus mengalir bahkan setelah wafat. Hidup adalah ladang investasi akhirat, dan bekerja adalah cara untuk berniaga dengan Allah—yang keuntungannya akan dibayar secara berlipat ganda di kehidupan setelah dunia.

Keempat, karena selain Allah hanyalah makhluk dan hamba-Nya semata, maka setiap manusia, termasuk para pejabat publik, pasca puasa dan Idulfitri harus memiliki kerendahan hati untuk menerima kritik—yakni pandangan dari orang lain, baik dari masyarakat sipil maupun lembaga-lembaga formal yang menjalankan fungsi checks & balances.

Seorang pemimpin yang berintegritas tidak akan bersikap arogan, sebab kesombongan adalah sifat yang hanya pantas dimiliki oleh Allah. Dalam Islam, bahkan Iblis pun diusir dari surga karena berlaku sombong, mengambil hak prerogatif Allah. Maka, sikap anti-kritik sesungguhnya adalah warisan dari sifat Iblis dan Firaun, dan tidak sejalan dengan nilai-nilai spiritual Ramadhan dan Idulfitri.

Puasa Ramadhan yang berujung pada Idulfitri merupakan wujud penghambaan, ketundukan, dan penerimaan atas perintah serta ketetapan Allah. Puasa adalah ibadah yang dijalani dengan kesadaran, tanpa keluhan, bahkan dengan suka cita, demi meraih kemuliaan sebagai manusia. Maka demikian pula seharusnya sikap pejabat publik saat menerima kritik yang konstruktif: terbuka, lapang dada, dan menjadikannya sebagai cermin untuk perbaikan diri.

Dalam tradisi salat berjemaah selama Ramadhan, pelajaran tentang kesediaan menerima koreksi sangat kentara. Seorang imam harus siap dikoreksi jika melakukan kesalahan dalam bacaan salat, bahkan jika wudhunya batal, ia wajib mundur secara sukarela—tanpa harus menunggu teguran dari makmum. Ini adalah bentuk teladan spiritual tentang kepemimpinan yang rendah hati dan terbuka.

Kelima, seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dalam ajaran Islam, ini merupakan salah satu sifat wajib para nabi, yakni tablîgh—kemampuan menyampaikan pesan-pesan kebenaran dengan cara yang benar pula. Seorang pejabat publik mesti berkomunikasi dengan rakyatnya berdasarkan prinsip qaulan sadîda—ujaran yang jujur dan tegas (QS. al-Ahzab: 70), serta qaulan karîma—ujaran yang mulia dan penuh penghormatan (QS. al-Isra: 23).

Dalam hadis, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa siapa pun yang beriman hendaknya berkata baik, atau jika tidak mampu, lebih baik diam. Prinsip ini berlaku bagi semua pihak—baik pemegang kekuasaan maupun mereka yang menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam konteks Ramadhan dan Idulfitri, kemampuan tablîgh tercermin dalam sosok para khatib Idulfitri, penceramah kultum, hingga para pengisi kuliah Subuh di akhir pekan. Mereka dituntut untuk menyampaikan pesan-pesan agama dengan jelas, mendalam, dan menyentuh hati. Bahkan dalam interaksi sehari-hari, seorang yang sedang berpuasa diharapkan mampu menahan diri dari ucapan yang kasar atau tidak bermanfaat. Jika mendapat ucapan buruk, ia dianjurkan untuk berkata, “Maaf, saya sedang berpuasa,” sebagai bentuk pengendalian diri (‘iffah) dan kesabaran.

Demikianlah nilai-nilai Ramadhan dan Idulfitri yang seharusnya menjadi cermin dan pijakan dalam membentuk kepemimpinan publik yang bermartabat, berorientasi pada pelayanan, dan selalu terbuka pada perbaikan. Wallāh a’lam bish-shawāb.