Harakatuna.com – Baru saja kita merayakan Hari Sumpah Pemuda dan tidak lama lagi kita juga akan merayakan Hari Pahlawan Nasional. Kedua momentum tersebut idealnya tidak menjadi perayaan seremonial belaka. Sebab, tujuan utama yang perlu disadari bersama ialah terciptanya generasi bangsa yang revolusioner seperti para pemuda di tahun 1928 untuk menjaga NKRI dari gerilya brutal teroris di satu sisi dan melakukan moderatisasi di sisi lainnya.
Jadi ingat, dua tahun lalu, pernah mengulas buku Idarah al-Tawahhusy karya Abu Bakar Naji. Buku itu menampilkan strategi brutal kaum radikal dalam meraih kekuasaan lewat pengelolaan ketakutan dan kekacauan. Tidak saja menjadi panduan strategis kelompok teror, buku Naji itu juga memberikan framework strategis dalam memanfaatkan instabilitas politik dan agama. Hari ini, tampaknya buku tersebut masih relevan dibahas.
Naji secara brutal menganjurkan kekacauan (al-tawahhusy) sebagai elemen utama untuk melemahkan otoritas negara dan menciptakan kekosongan kekuasaan. Gerilya membangun ketidakpuasan masyarakat hingga memanfaatkan kegagalan pemerintah sebagai senjata juga ia ajarkan. Dengan cara itu, kaum radikal-teroris akan muncul sebagai penyelamat yang menawarkan sistem pemerintahan alternatif: al-daulah al-islamiyah.
Di Indonesia, taktik semacam itu tampak dalam upaya kelompok teror yang mengangkat isu sektarian untuk memperuncing perbedaan agama-etnis dan melemahkan harmoni masyarakat dengan pemerintah. Salah satu fenomena aktual yang bisa dilihat bersama ialah meningkatnya polarisasi berbasis agama dan politik. Ketidakpuasan akan pemerintah sering dieksploitasi untuk menimbulkan antipati terhadap pemerintah—radikalisasi.
Menghempas Sektarianisme, Merangkul Moderasi
Coba lihat fenomena hari-hari ini, sudah seberapa besar primordialisme menghinggapi generasi muda? Seberapa besar harapan menitipkan NKRI untuk mereka di masa depan? Kendati menyesakkan, harus diakui bahwa sektarianisme hari ini sedang semarak. Tidak dalam makna konvensional, sektarianisme di sini orientasinya adalah melemahnya nasionalisme, spirit kebangsaan, dan iklim keberagamaan yang inklusif-moderat.
Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata hal itu merupakan produk gerilya teroris yang tak kita sadari? Dalam gerilya brutal teroris, sektarianisme dieksploitasi untuk membangun sentimen ‘kita vs mereka’, mengadu masyarakat satu dengan lainnya dengan alasan perbedaan kultur, doktrin, atau bahkan pilihan politik. Fobia bahwa suatu kelompok akan mengganggu dijadikan alat memprovokasi masyarakat.
Di Indonesia, bibit ketakutan semacam itu tampak dengan munculnya kelompok yang menyerukan bahwa lokalitas atau agama tertentu merupakan ancaman. Terjadilah eskalasi konflik sosial, lalu ikatan sosial pun melemah. Masyarakat terpecah dan kehilangan kepercayaan juga pada lembaga negara. Ujung dari itu sudah dapat ditebak, muncul ‘pahlawan palsu’ yang seolah menyediakan solusi kebangsaan-keagamaan.
Untuk itu, kontra-narasi yang kuat untuk menghempas sektarianisme menjadi niscaya. Wujudnya berupa penguatan pendidikan multikultural dan edukasi wawasan kebangsaan di seluruh jenjang pendidikan. Di tingkat kebijakan, dukungan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial adalah pilar-pilar krusial guna mengurangi interaksi masyarakat dengan kaum radikal yang bergerilya mengajarkan kebrutalan.
Sebab, kunci utama sektarianisme semacam itu ialah memperkuat moderasi sebagai identitas nasional. Teroris biasanya menggunakan isu sektarianisme (baca: polarisasi) untuk memecah-belah, memanfaatkan narasi bahwa Islam sedang dalam ancaman atau sejenisnya. Merangkul moderasi di sini artinya menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan, lalu bersama dalam kehidupan berbangsa-bernegara secara moderat.
Imunitas Diri dari Brutalisme
Mindset dan gerilya brutal teroris sebagaimana yang Naji instruksikan meniscayakan satu hal untuk masyarakat NKRI, yaitu imunitas atau kekebalan diri. Kebal dari brutalisme itu setali tiga uang dengan nilai-nilai ideal kebangsaan dan keagamaan mengenai moderasi. Jika hal itu absen dalam masyarakat, sama halnya dengan membuka pintu brutalisasi itu sendiri. Karena itu, penguatan institusi sosial menjadi krusial untuk dilakukan.
Institusi lokal seperti pengajian, komunitas desa, dan lembaga masyarakat laik intens dalam membangun kepercayaan sesama. Pemerintah dan masyarakat perlu memperkuat sistem pendidikan dan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif. Pembentukan Desa Siaga, umpamanya, sebagaimana digarap BNPT, juga program kemasyarakatan berbasis moderatisasi lainnya, adalah upaya konkret dalam meminimalisir gerilya teroris.
Selain itu, mindset radikal tumbuh subur ketika ada ketidakpuasan sosial dalam diri atau bahkan meluas di masyarakat. Pemanfaatan celah tersebut untuk menyulut kemarahan dan legalisasi tindakan brutal pasti terjadi. Sebagai solusi, sangat urgen bagi pemerintah untuk memastikan keadilan sosial dan kolaborasi nasional menjadi fondasi bersama menghadapi upaya destabilisasi kelompok teror lewat indoktrinasi brutalisme.
Jika pemerintah responsif terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, maka kesempatan bagi teroris untuk sebarkan mindset brutalnya tertutup rapat. Pembangunan nasional yang merata—tanpa memandang perbedaan etnis atau agama—akan juga mendegradasi kesenjangan yang selalu jadi titik masuk propaganda sektarian. Literasi ideologi untuk moderatisasi akan menguatkan imunitas diri.
Memang, jalan melawan gerilya brutal teroris dan bertolak menuju moderatisasi bukanlah perkara mudah. Namun dengan komitmen nasional terhadap toleransi, kerja sama antarumat, dan pendidikan inklusif-moderat, masyarakat pasti bisa menangkal propaganda pemecah-belah berbasis pada ketakutan dan sektarianisme. Melalui komitmen persatuan, imunitas masyarakat akan tercipta dan moderatisasi menemukan efektivitasnya.
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment