Tantangan Pemerintahan Baru dan Upaya Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Demokratis

Muallifah

17/10/2024

3
Min Read

On This Post

Harakatuna.com – Pemilu yang dilakukan pada Februari tahun 2024 lalu, menghasilkan keputusan bahwa Prabowo-Gibran menjadi Presiden terpilih periode 2024-2029. Pelantikan yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang ini, menyisakan banyak sekali tantangan sekaligus harapan bagi pemerintahan baru untuk meneruskan dinamika kebangsaan pada 5 tahun yang akan datang. Momentum 20 Oktober mendatang, tidak hanya sekedar menggantikan pemimpin lama dengan pemimpin baru untuk Indonesia. Jauh lebih besar daripada itu, ada banyak sekali PR yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru, di mana belum diselesaikan oleh pemerintahan lama.

Tidak hanya itu, tantangan-tantangan baru yang muncul di depan mata, menjadi bagian penting dari pemerintahan baru untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan serta tantangan kebangsaan, adalah bagian penting dari perjalanan pemerintahan baru. Jika kita flashback pada momentum Pemilu beberapa waktu lalu, dalam bidang hukum setidaknya kita melihat bahwa praktik penegakan hukum saat ini tidak lagi berada di bawah paying yudikatif, namun berada pada bayang-bayang legislatf dan bahkan eksekutif.

Kekuatan para penguasa dan kelompok elit yang memiliki kepentingan dan pengaruh besari d dalamnya, berujung pada terciptanya oligarki. Istilah-istilah dalam bahasa politik yang kerapkali muncul belakangan ini adalah buzzer, politik identitas, politik dinasti, sama sekali tidak mencerminkan nilai kebangsaan kita sebagai bangsa yang  menganut sistem demokrasi.

Fenomena di atas adalah bagian dari tantangan pemerintahan baru untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, melalui kejadian-kejadian politik yang sudah ada, agar tidak menjadi pembenaran dalam praktik demokrasi yang terjadi di Indonesia. Mengapa pemerintahan baru perlu menjadikan hal tersebut sebagai bahan dari pembenahan? Narasi-narasi yang akan memecah belah bangsa Indonesia, melalui kemunduran demokrasi dengan banyaknya fenomena yang dicontohkan oleh para elit, akan sangat banyak mewarnai pemerintahan baru, dengan tujuan menghancurkan NKRI.

Mengapa tantangan ini sangat nyata akan dialami oleh Indonesia? Kelompok pemecah belah bangsa, bagaimanapun tetap eksis sampai hari ini. Mereka, bisa jadi, ada di dalam pemerintahan itu sendiri ataupun di luar dari pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, penting sekali untuk kembali menegaskan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara agar kita mampu melawan kelompok pemecah belah bangsa.

Nilai ketuhanan, persatuan, kerakyatan, keadilan, masyawarah dan mufakat, serta pengentasan kemiskinan untuk menuju Indonesia yang adil dan beradab harus menjadi dasar pemerintahan baru agar mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Konflik yang terjadi pada bangsa Indonesia, mulai dari konflik ras, suku, agama bahkan antar kelompok, melunturkan nilai-nilai persatuan yang jelas-jelas termaktub dalam Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mentransfer nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk kepentingan rakyat.

Membangun Asa dan Optimisme

Di tengah hiruk pikuk dunia perpolitikan bangsa kita saat ini, utamanya menghadapi transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, setidaknya kita melihat ada banyak tokoh yang dipanggil ke Kertanegara untuk mengisi pos-pos strategis untuk mengawal pemerintahan baru. Kita berharap bahwa, figur yang mengisi pos-pos tersebut adalah kompeten dan bertanggung jawab untuk mengawal Indonesia pada lima tahun yang akan datang. Harapan besar untuk perubahan Indonesia yang lebih baik, selalu diberikan kepada mereka, sebagai bagian dari pemberian kepercayaan masyarakat untuk mengawal bangsa yang besar ini.

Meski begitu, nilai-nilai Pancasila tetap harus menjadi dasar negara yang wajib diterapkan oleh pemerintahan baru untuk menuju Indonesia yang demokratis. Segala macam pergolakan politik yang terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan ini, harus dibuktikan oleh pemerintah dengan kerja dan aksi nyata agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang sudah memilih sosok pemimpin. Wallahu A’lam.

Leave a Comment

Related Post