Harakatuna.com – Presiden Jokowi mengaku optimis transisi kepemimpinan nasional yang akan berlangsung pekan depan akan berjalan dengan baik. Ia menjelaskan, transisi yang mulus akan menjaga stabilitas politik-ekonomi tanah air. “Transisi pemerintahan itu penting untuk menjaga optimisme kita semuanya. Untuk menjaga stabilitas, baik itu politik maupun ekonomi,” ujar Presiden. Lalu, bagaimana persiapan Masyarakat terhadap transisi?
Jawabannya: mencegah residu transisi itu sendiri. Transisi pemerintahan selalu membawa harapan baru sekaligus tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Satu sisi, pergantian kepemimpinan merupakan kesempatan memulai era baru yang lebih baik. Namun, di sisi lain, ancaman terhadap pemerintahan dan integritas negara juga tak dapat disepelekan, terutama dalam bentuk delegitimasi pemerintahan baru.
Karenanya, untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan yang kuat-stabil, seluruh elemen masyarakat, baik dari kalangan pemerintahan, militer, sipil, maupun masyarakat umum mesti mengantisipasi dan mencegah residu-residu transisi yang dapat menggoyahkan pemerintahan baru. Dalam hal itu, dua aspek yang laik diperhatikan ialah menyambut asa Presiden Prabowo dan menjegal para pengganggu NKRI.
Menyambut Asa untuk Prabowo
Dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dan dimulainya era kepemimpinan Presiden Prabowo, harapan masyarakat terhadap Indonesia Maju semakin kuat. Prabowo Subianto—yang selama ini dikenal sebagai tokoh dengan latar belakang militer dan komitmen terhadap pertahanan negara—diharapkan dapat membawa kepemimpinan kokoh, tegas, dan progresif untuk NKRI.
Presiden Prabowo memiliki peluang besar untuk melanjutkan dan memperkuat pembangunan nasional, baik hal-ihwal ekonomi, infrastruktur, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, keberhasilan tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan multi-pihak. Misalnya, segelintir pihak mencoba menebar provokasi bahwa pemerintahan baru akan begini dan begitu—yang konotasinya negatif.
Harapan terhadap kepemimpinan Prabowo mencakup keinginan untuk melihat pemerintah yang tidak hanya mampu mengatasi tantangan domestik, tetapi juga siap menjawab dinamika global yang terus berkembang, seperti perubahan geopolitik dan ancaman keamanan siber. Seperti diketahui bersama, dunia internasional tengah bergejolak dan NKRI berada dalam ancaman juga, terutama mengenai kedaulatan nasional.
Untuk itu, masyarakat mesti bersama-sama memberikan ruang bagi pemerintahan Prabowo dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Setiap upaya politik yang didasarkan pada kepentingan primordialisme: kelompok semata atau yang bertujuan merusak kredibilitas pemerintah, hanya akan menghambat progres yang bisa dicapai dalam lima tahun ke depan. Jelas, hal itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Berbahaya untuk negara dan bangsa.
Harapan besar yang dibawa masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo tentu saja tidak dalam lingkup individu atau kelompok tertentu, melainkan cerminan dari aspirasi nasional yang ingin melihat Indonesia lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih makmur. Apakah asa untuk Prabowo berarti melihat Jokowi sebagai rezim gagal dua dekade? Tentu saja tidak!
Menjegal Para Pengganggu NKRI
Salah satu ancaman besar dalam transisi pemerintahan (baca: pelantikan presiden) pekan depan ialah upaya delegitimasi yang mengganggu stabilitas nasional. Sejarah Indonesia telah menunjukkan, bagaimana kekuatan-kekuatan tertentu berupaya menjegal pemerintah yang sah, baik melalui aksi politik, gerakan separatis, maupun propaganda untuk menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan yang baru.
Para pengganggu NKRI itu siapa? Beragam. Mereka boleh jadi berasal dari aktor-aktor politik yang tidak puas dengan hasil Pemilu, kelompok-kelompok radikal yang berusaha menggoyang fondasi kebangsaan, hingga kekuatan asing yang mencoba memanfaatkan kerentanan politik dalam negeri. Semua harus dijegal secara merata agar negara ini tidak kacau. Disinformasi, hoaks, dan polarisasi masyarakat harus dicegah sekuat tenaga.
Pemerintahan Prabowo harus siap menghadapi ancaman-ancaman tersebut dengan tegas. Penguatan sistem keamanan nasional, mulai dari intelijen hingga penegakan hukum, perlu diprioritaskan untuk mendeteksi dan menindak segala upaya penjegalan jalannya pemerintahan. Selain itu, edukasi masyarakat ihwal pentingnya menjaga keutuhan NKRI dan menolak narasi-narasi provokatif merupakan sesuatu yang urgen.
Para pengganggu NKRI sering kali bersembunyi di balik narasi kebebasan berpendapat dan kritik, sebenarnya memiliki niat jahat untuk menghancurkan stabilitas negara. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat harus saling berpangku tangan, untuk menjegal semua usaha delegitimasi pemerintah dan perusakan kepercayaan rakyat. Di era digital saat ini, di mana hoaks mudah tersebar, peluang mengganggu NKRI cukup besar.
Dalam konteks tersebut, pemerintah perlu berkoordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait: untuk mengamankan transisi pemerintahan serta menjamin bahwa tidak ada upaya-upaya merusak tatanan demokrasi dan keutuhan NKRI tercinta. Upaya pencegahan radikal-terorisme dan separatisme mesti menjadi prioritas agar pemerintahan Prabowo berjalan lancar dan mendapatkan legitimasi penuh masyarakat.
Intinya, pemerintahan Prabowo ke depan mesti mendapatkan ruang untuk bekerja secara efektif, sementara para pengganggu NKRI harus dihadapi dengan tindakan tegas. Dengan sinergisitas pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan, NKRI bisa melanjutkan perjalanan menuju masa depan menjanjukan untuk kesejahteraan untuk rakyat, dengan stabilitas politik sehingga kebal dari berbagai yang merupana residu atau ampas dari transisi pemerintahan itu sendiri.
Wallahu A’lam bia sh-Shawab…
Leave a Comment