Harakatuna.com – Transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo akan berlangsung sepuluh hari lagi. Proses tersebut tidak sekadar serah-terima kekuasaan dari satu pemerintahan ke pemerintahan baru, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah tantangan yang semakin kompleks, transisi diharap membawa negara ini menjadi Indonesia maju, tangguh, dan sejahtera.
Dengan presiden baru yang akan dilantik pada 20 Oktober ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan langkah progresif menuju Indonesia Maju—sebuah visi pembangunan jangka panjang yang berfokus pada kemajuan di segala sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, hingga keamanan nasional. Dengan kata lain, ada asa baru menuju Indonesia Maju, di tengah realitas politik hari ini.
Penting dicatat, masa transisi mesti dilihat sebagai kesempatan menyegarkan arah kebijakan nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia, infrastruktur, serta kebijakan strategis secara holistis—apa pun yang belum tercapai selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Harus diakui, pemerintah baru mewarisi tantangan besar, termasuk masalah ekonomi, krisis lingkungan, ketidakpastian geopolitik, serta ancaman yang berasal dari dalam negeri seperti radikal-terorisme. Kendati begitu di balik tantangan-tantangan tersebut, tersimpan kesempatan besar untuk menata ulang kebijakan nasional dan memperkuat dasar-dasar pembangunan yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya.
Momen transisi juga memberikan harapan baru dalam hal peningkatan tata kelola pemerintahan; kinerja yang lebih baik, fokus pada efektivitas birokrasi, optimalisasi pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Harapan rakyat ihwal good governance mesti jadi prioritas. Sebab, visi Indonesia Maju tidak akan tercapai tanpa kepemimpinan yang memberdayakan masyarakat dan menjaga keadilan sosial.
Namun, visi kemajuan tersebut mesti lebih dari sekadar retorika politik. Kemajuan yang diharapkan rakyat tidak diukur dari pembangunan fisik belaka, melainkan juga terciptanya stabilitas sosial, keamanan nasional, serta harmoni di tengah pluralitas. Dalam konteks itulah, penanganan radikal-terorisme dan masalah kebangsaan-keagamaan harus menjadi salah satu agenda yang tidak bisa dikesampingkan pemerintah baru nanti.
Mengapa demikian? Tidak lain, adalah karena ancaman radikal-terorisme tidak saja buruk untuk stabilitas nasional, tetapi juga menggerogoti nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan yang telah menjadi landasan fundamental negara ini. Karena itu, pemerintahan baru wajib memastikan bahwa kebijakan penanganan radikalisme tidak hanya sekadar bersifat reaktif, tetapi juga bersifat preventif dan terstruktur.
Langkah pertama yang perlu diambil oleh pemerintahan baru adalah memperkuat sinergisitas aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga keagamaan. Pendekatan soft approach, seperti deradikalisasi dan moderasi, harus dilanjutkan dan ditingkatkan efektivitasnya. Lembaga pendidikan dan medsos hari ini rentan disusupi sehingga proyeksi Indonesia Maju mesti mengatas kerentanan itu sendiri.
Selain itu, pemerintah baru harus memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang menyentuh aspek digital tetap relevan dan efektif menghadapi tantangan modern. Di era digital seperti sekarang, radikalisasi sering terjadi melalui platform daring yang notabene diseminasinya sangat cepat. Untuk mengatasi hal itu, pelatihan literasi digital boleh juga jadi prioritas, sehingga pemerintah baru diharap dapat merealisasikannya.
Selain penanggulangan radikal-terorisme, masalah kebangsaan-keagamaan lainnya juga menjadi isu krusial yang mesti diatensi oleh pemerintahan baru. Negara ini sangat sering menghadapi tantangan berat ihwal menjaga kerukunan antarumat beragama. Konflik horizontal berbasis keagamaan masih sering terjadi, yang dipicu oleh narasi intoleran yang disebarkan kelompok-kelompok tertentu.
Maka, pemerintah baru nanti harus berani mengambil langkah tegas untuk memperkuat Pancasila sebagai landasan ideologi negara—tidak permisif terhadap ancaman kebangsaan. Sebab, Pancasila bukan sekadar jargon politik, tetapi juga landasan dalam setiap kebijakan pemerintah itu sendiri. Moderasi beragama, yang telah dicanangkan pemerintah sebelumnya namun kini bak mati suri, mesti direvitalisasi dan diarusutamakan lagi.
Selain itu, pelibatan masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan nasional juga sangat krusial. Pemerintahan baru perlu juga menginisiasi dialog antarumat beragama, membangun kesadaran bersama ihwal pentingnya persatuan dan kesatuan, dan memperkuat rasa persatuan. Masyarakat harus diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi menjaga nilai-nilai kebangsaan, sehingga pemecah-belah bangsa tidak punya celah sebarkan propaganda.
Secara keseluruhan, transisi pemerintahan yang akan berlangsung pekan depan itu memberikan harapan baru bagi masa depan Indonesia. Dengan kepemimpinan yang baru, bangsa ini memiliki kesempatan untuk memperbaiki kebijakan yang belum optimal di era Jokowi, memperkuat pembangunan yang inklusif sesuai janji Prabowo, dan menanggulangi ancaman-ancaman sebagaimana lazimnya tugas pemerintah.
Atas segala kondisi sosial-politik hari ini, pemerintah baru memikul tanggung jawab untuk memperkuat sinergisitas antarlembaga, meningkatkan efektivitas penanggulangan radikal-terorisme, dan menjaga harmoni kebangsaan dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketimpangan ekonomi, polarisasi politik, dan degradasi moral bangsa juga mesti diatasi, dan ke sanalah semua visi-misi mesti diproyeksikan.
Menuju Indonesia Maju bukanlah pekerjaan mudah. Itu benar. Tetapi, dengan kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang visioner, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, harapan tersebut bisa menjadi kenyataan. Pemerintahan baru harus berlandaskan patriotisme dan spirit kebangsaan yang tinggi. Masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana transisi pemerintahan ini diproyeksikan untuk keadilan dan kesejahteraan bangsa.
Leave a Comment