Harakatuna.com – Presiden Jokowi dan keluarga tampaknya mulai berkemas. Ibu negara Iriana Jokowi beberapa waktu lalu sudah berpamitan memohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dilakukannya. Presiden Jokowi juga kemarin berpidato soal IKN yang menyiratkan pesan-pesan terakhirnya. Iya, benar, transisi sudah dekat sekali. Negara-bangsa akan segera punya presiden baru: Prabowo Subianto.
Sebagaimana disinggung pada Editorial kemarin, transisi pemerintahan merupakan bagian penting mekanisme demokrasi. Proses tersebut meniscayakan stabilitas politik, sosial, dan keamanan untuk memastikan bahwa peralihan kekuasaan berjalan lancar tanpa gangguan akibat propaganda, misalnya. Bukan sekadar soal ketertiban, tetapi juga mitigasi ancaman dari kaum radikal yang jelas-jelas ingin merusak sistem pemerintahan.
Di tengah proses tersebut, upaya mengonter propaganda radikal sangatlah urgen. Biasanya, kaum radikal memanfaatkan kerapuhan politik untuk menyebarkan narasi provokatif, memecah-belah masyarakat, dan memperlemah legitimasi pemerintahan. Tidak hanya itu, kaum radikal juga membangkitkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang kecewa terhadap realitas politik hari ini dan seolah menawarkan solusi politik alternatif.
Kendati demikian, propaganda kaum radikal dalam transisi pemerintahan memiliki beberapa bentuk. Pesan-pesan anti-pemerintah dan pelintiran narasi keagamaan untuk meradikalisasi rakyat adalah motif lainnya. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia sebagai negara-bangsa juga telah melihat eskalasi dalam penggunaan platform digital oleh kelompok radikal untuk merekrut generasi radikal dan menyebarkan pesan ekstremis.
Narasi-narasi oleh kelompok radikal sebenarnya mudah dideteksi. Sebab, pesannya berkisaran pada narasi anti-demokrasi, menyerukan penggulingan pemerintahan yang sah, serta membangkitkan sentimen antipati terhadap pilar-pilar kebangsaan. Mereka, misalnya, mencoba menyusupi ruang-ruang publik dengan narasi bahwa sistem demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Itu pun yang paling dangkal. Ada banyak narasi yang lebih kejam dari itu.
Intinya, semua mengarah pada upaya merongrong fondasi negara-bangsa. Di tengah proses transisi pemerintahan, tentu saja retorika radikal dapat menyulut instabilitas sosial-politik, memperuncing polarisasi, dan menciptakan celah bagi aksi teror.
Bersatu Kawal Transisi dan Tangkal Kaum Radikal
Narasi kaum radikal tidak boleh dibiarkan mendominasi ruang publik. Itu intinya. Maka, sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil untuk menangkal penyebaran berbagai propaganda itu urgen. Selain itu, media massa juga perlu proaktif melawan narasi radikal di garda terdepan. Apakah untuk membela Jokowi? Tentu tidak sesimplistis itu. Sebab, tujuan utamanya adalah mengawal transisi untuk melindungi NKRI.
Transisi pemerintahan tidak sekadar peristiwa politik rutin, tetapi juga momen di mana seluruh elemen bangsa diuji ihwal stabilitas, keamanan, dan kesatuannya. Kaum radikal selalu berupaya mengeksploitasi kelemahan dalam sistem untuk mengganggu proses tersebut, maka masyarakat wajib bersatu untuk melindungi nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan kebhinekaan—dasar-dasar negara-bangsa itu sendiri.
Mengapa perlu dikawal? Jawabannya, karena keberhasilan transisi pemerintahan akan menjadi cerminan kedewasaan politik bangsa; menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadapi segala bentuk ancaman. Dengan menguatkan solidaritas nasional dan memperkokoh kesadaran masyarakat, proses transisi akan berjalan khidmat. Tidak ada ruang bagi kaum radikal yang ingin menghancurkan negeri ini.
Di negara ini, persatuan adalah pilar kekuatan pemerintahan. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, memiliki fondasi kuat untuk itu. Semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ jangan hanya jadi jargon keberagaman, tetapi juga semangat kolektif membangun bangsa dan melindunginya dari kaum radikal. Kawal transisi dan cegah semua propaganda kaum radikal yang akan muncul beberapa hari ke depan!
Mengenai persatuan, yang dimaksud persatuan di situ tidak sekadar formalitas, melainkan tindakan nyata untuk meredam potensi konflik, mengurangi polarisasi politik, dan mengedukasi masyarakat ihwal pentingnya mendukung pemerintahan yang sah. Begitu juga dengan generasi muda: mereka mesti menjaga stabilitas melalui inovasi, melek politik, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial positif yang mengarah pada proteksi nasional.
Menyatukan Seluruh Elemen Bangsa
Keberhasilan pemerintahan ke depan sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat mengelola perbedaan dengan baik dan menolak segala bentuk narasi ekstremis. Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang politik atau keagamaan, harus memiliki kesadaran kolektif bahwa stabilitas negara adalah kepentingan bersama; bahwa setiap elemen masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan inklusif dan toleran.
Kekuatan pemerintahan bukan hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kendali, tetapi juga oleh seberapa besar dukungan dari rakyatnya. Pemerintah yang kuat lahir dari sinergisitas berbagai komponen masyarakat yang mau berkontribusi untuk kemajuan bersama. Dalam konteks itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa proses transisi berjalan secara transparan dan demokratis.
Tugas pemerintah juga mencakup merangkul kelompok-kelompok yang selama ini merasa teralienasi, serta mengakomodasi aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Dengan cara tersebut, ketidakpuasan yang biasanya dimanfaatkan kaum radikal dapat diredam. Partisipasi aktif dari masyarakat kemudian akan menjadi fondasi kuat untuk pemerintahan yang lebih efektif. Tidak hanya itu, kaum radikal juga tidak akan berkutik untuk menyebarkan propaganda.
Indonesia sebagai negara-bangsa memiliki sejarah panjang menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, namun selalu berhasil bangkit dan bersatu menghadapi ancaman. Dengan persatuan yang kuat, Indonesia dapat terus melaju sebagai negara demokrasi yang berdaulat secara kāffah, baik dalam maupun luar negeri. Seluruh elemen bangsa—pemerintah, masyarakat, TNI-Polri, dan media—harus bersatu.
Intinya, transisi diproyeksikan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat untuk membawa Indonesia ke arah kemajuan. Masyarakat harus sadar tentang itu. Peran mereka tidak berhenti setelah memberikan suara dalam Pemilu, tetapi juga berlanjut dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Transisi inilah momentumnya. Maka, seluruh elemen bangsa, bersatulah untuk Indonesia!
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…
Leave a Comment