Harakatuna.com – Salah satu kualifikasi terbaik dari seorang pemimpin adalah ketidakinginannya menjadi seorang pemimpin. Artinya, seorang pemimpin yang sedang menjadi pemimpin adalah suatu wilayah/negara, akan mencontoh perilaku baik melalui pembuatan kebijakan, aturan yang berpihak kepada masyarakat.
Seorang pemimpin tidak akan mati-matian untuk memperpanjang jabatannya hanya karena ingin disebut seorang pemimpin. Hari ini, kualifikasi pemimpin terbaik itu sepertinya tidak dicontohnya oleh para pemimpin negara di Indonesia. Mereka justru melakukan berbagai cara untuk memperpanjang masa kepemimpinannya melalui tangan orang lain, bahkan anggota keluarganya.
Praktik politik dinasti dalam sistem demokrasi di Indonesia mulai dari pemerintahan paling bawah (desa) hingga negara, menjadi salah satu kualifikasi dari bobroknya penerapan demokrasi di Indonesia. Mengapa demikian?
Dalam tulisan Aminah Dewi Rahmawati dkk. yang berjudul “The Female Klebun of Madura within the Power Constellation of the Patriarchy: A Post-Colonial Feminism Perspective” (2021), dijelaskan bahwa klebun perempuan di Madura justru tidak memegang kekuasaan sepenuhnya. Dominasi laki-laki di masyarakat Madura, seperti dalam relasi keagamaan dan pembacaan doa misalnya, menyebabkan keberadaan perempuan masih menjadi kelas kedua di Madura. Dengan kata lain, figur kepala desa perempuan, yang sebelumnya pucuk kepemimpinan ada pada suami atau ayah, merupakan perpanjangan tangan dari kepala desa sebelumnya.
Tidak hanya itu, begitu banyak kita temukan pemimpin suatu wilayah, seperti kabupaten bahkan tingkat provinsi yang digantikan oleh figur salah satu keluarganya ketika masa jabatan 2 periode (10 tahun) sudah habis. Jika praktik semacam ini dicontohkan oleh pemimpin sebuah negara, bagaimana untuk menghentikan praktik politik dinasti di daerah? Jawabannya sangat sulit.
Dengan demikian, kritik terhadap penerapan politik dinasti di Indonesia akan terus menjadi perdebatan panjang dalam praktik demokrasi di Indonesia, di mana apabila fenomena ini terus mengakar, demokrasi di Indonesia semakin memburuk. Peringatan darurat kepada Indonesia terus menjadi alarm keras sepanjang berjalannya pemerintahan.
Sistem Khilafah, Apakah Solusi Terbaik?
Mengkritik demokrasi yang diterapkan di Indonesia, bukan berarti kita sudah menemukan sistem pemerintah yang lebih baik dari demokrasi Indonesia itu sendiri. Sejauh ini, Indonesia selalu mencari praktik demokrasi dengan berbagai gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin. Penerapan demokrasi di Athena, misalnya. Ketika masa kehidupan yang dialami oleh Protagoras, praktik demokrasi yang diterapkan pada waktu itu memiliki banyak kekurangan yang cukup banyak, mulai dari peminggiran perempuan dan kaum budak.
Akan tetapi pada faktanya, praktik-praktik yang diterapkan dalam sistem demokrasi seperti jabatan hakim yang memiliki batas waktu, pengangkatan seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat, pengangkatan para pejabat yang berasal dari kelompok masyarakat bawah, hingga kesempatan yang terbuka untuk masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan, menjadi sistem terbaik dibandingkan dengan sistem mana pun untuk diterapkan dalam sebuah negara.
Betapa pun bobroknya praktik demokrasi di Indonesia hari ini, narasi yang mengajak untuk menerapkan sistem khilafah di Indonesia adalah ajakan sesat. Kita kerap kali terkecoh dengan sesuatu yang dibungkus dengan agama, padahal seyogyanya hal itu merupakan ambisi yang dimiliki oleh manusia/kelompok yang mengatasnamakan agama. Ide penerapan sistem khilafah di Indonesia, berasal dari ambisi kelompok yang selama ini mengkoar-koarkan sistem demokrasi dengan citra sangat buruk, lalu dengan lantang memproklamirkan sistem khilafah sebagai sistem terbaik.
Kritik yang disampaikan oleh para aktivis khilafah sejak dulu, tidak lebih sebagai strategi propaganda agar mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menegakkan sistem khilafah di Indonesia. Strategi usang tersebut, selalu digunakan oleh mereka melalui forum diskusi, ceramah, hingga pertemuan-pertemuan ilmiah. Padahal seyogianya, di antara sekian banyak masyarakat yang mengkritik praktik demokrasi di Indonesia hari ini, mereka adalah orang yang ingin menyelamatkan Indonesia di masa depan, tanpa berpikir untuk menggantikan demokrasi dengan sistem khilafah. Wallahu A’lam.
Leave a Comment